Pemkab Pacitan Matangkan RKPD 2027 Lewat Forum Konsultasi Publik, Fokus Pemerataan Infrastruktur Daerah

Foto Dokumentasi Sekda kabupaten Pacitan, Heru Wiwoho mewakili Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji acara Forum Konsultasi Publik, di Gedung Karya Darma, Rabu (28/1/2026).

PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan mulai mematangkan arah pembangunan daerah melalui Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Gedung Karya Darma, Rabu (28/1). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan masyarakat sekaligus memastikan perencanaan pembangunan sejalan dengan visi dan misi daerah.

Sekretaris Daerah Pacitan, Heru Wiwoho, yang mewakili Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, menegaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan harus memiliki arah kebijakan yang jelas dan berpihak pada kepentingan publik. Hal tersebut disampaikannya saat membacakan sambutan bupati dalam forum tersebut.

Menurut Heru, peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sangat krusial sebagai motor penggerak sektor perencanaan. Ia berharap seluruh program yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan dituangkan secara terstruktur dalam dokumen RKPD maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Kami berharap Bapperida sebagai leading sector perencanaan dapat menyusun program pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga arah pembangunan Pacitan ke depan lebih terukur dan tepat sasaran,” ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar sebagai salah satu fokus utama pemerintah daerah. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh terpusat di wilayah perkotaan semata. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa guna mengurangi disparitas antarwilayah.

“Pembangunan harus merata agar seluruh wilayah Pacitan bisa tumbuh dan berkembang bersama. Tidak ada lagi kawasan yang tertinggal hanya karena akses infrastruktur yang kurang memadai,” tegasnya.

Selain pemerataan, konsep pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan juga menjadi garis besar dalam penyusunan RKPD 2027. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Forum konsultasi publik ini dihadiri oleh perwakilan OPD, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum ini, Pemkab Pacitan berharap dapat menghimpun aspirasi seluas-luasnya sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, RKPD 2027 diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan Pacitan yang adil, merata, dan berkelanjutan. (*)