Sunday, November 8

Tak Direspon Tuntutannya, APPM NTB Desak Kakanwil Kemenag NTB di Copot

Massa Aksi APPM NTB Saat Berorasi di Depan Kanwil Kemenag Provinsi NTB. (Foto/ist)


Mataram,- Dua kali menggelar aksi, Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB), kembali datangi Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat guna mempertegas tuntutan terkait adanya beberapa indikasi dugaan penyelewengan di lingkup Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. 


Saat ditemui Salfian selaku massa aksi menyampaikan bahwa Kepala Kanwil Kemenag NTB terkesan melindungi kroni-kroni Inisial oknum yang diduga melakukan Jual beli kuota haji tahun 2019 dan jual beli petugas haji tahun 2018 dan 2019.


"Sebelumnya terduga sudah dipanggil KPK RI, kemudian

Inisial H.E.M terduga pada Kasus maladministrasi Buku Kurikulum 13 dan dana bos tahun 2018, Ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Madrasah dan Pernah dipanggil dan diperiksa oleh Polda NTB dan Ombusmand RI Perwakilan NTB," ungkap Korlap di depan Kantor Kanwil Kemenag NTB, Senin 09 November 2020.


Lebih lanjut menurut Salfian, adapun yang terbaru adanya Indikasi kegiatan Pungutan Liar (PUNGLI) di lingkup Kementrian Agama Provinsi NTB, sesuai surat Nomor: B-2452/Kw.18.1/KP.08/07/2020, perihal Program Dharmawanita Persatuan (DWP) Kanwil Kementrian Agama Provinsi NTB yang ditujukan kepada karyawan karyawati Kanwil Kemenag NTB, yang di tanda tangani langsung oleh Kakanwil Kemenag NTB.


Tambahnya, dengan adanya dugaan pemotongan arisan rutin dan iuran gaji, menyertai bukti-bukti pembayaran yang kami temukan. Hal ini sudah barang tentu melanggar Pasal 423 KUHP, kata Irfan selaku Kordum massa aksi APPM NTB.


"Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".


Pasal 425 KUHP ayat 1 dan 2: “Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, imbuh Irfan.


Irfan mengungkapkan dari aksi yang digelar APPM NTB mempertegas beberapa tuntutan diantaranya meminta KPK RI dan Oumbusman RI untuk turun memeriksa Kakanwil Kemenag NTB oknum terduga pungli, jual beli kuota haji dan petugas haji, serta maladministrasi Buku Kurikulum 13. 


"Dan meminta BPK RI Perwakilan NTB dan Irjen Kemenag RI agar segera mengaudit anggaran bidang haji yang digunakan untuk assesment tahun 2020, karena kenyataannya merupakan pelanggaran," Beber Irfan.


Selanjutnya meminta Tim Saber Pungli Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB, untuk memeriksa para pihak terduga pungli di Kemenag NTB.


"Meminta Kemenag RI untuk segera mencopot Kakanwil Kemenag NTB, Kabid Haji, dan Kabid Penmad Kemenag NTB," tutupnya.


Masa Aksi ditemui Muliarta, Kasubag Humas Kemenag NTB, dengan penyampaian singkat bahwa tuntutan teman-teman akan disampaikan kepada yang bersangkutan dan Kakanwil Kemenag NTB.

Thursday, November 5

Gedor Kanwil Kemenag NTB, Massa Aksi Tuntut Oknum Terduga KKN Segera Dipecat

Massa Aksi Didepan Kanwil Kemenag Provinsi NTB.(Lensanasional.com/ist)


MATARAM,- Sejumlah massa aksi yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) Nusa Tenggara Barat kembali menggedor Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi NTB terkait adanya beberapa indikasi penyelewengan jabatan.


Massa aksi menilai adanya konspirasi masif dan terstruktur antara Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pelaku terduga KKN yang masih mengemban jabatan fungsional di Kemenag NTB. 


Salfian salah satu orator menyampaikan kalau Kakanwil Kemenag NTB terkesan melindungi H.M.A, yang terindikasi melakukan Jual beli kuota haji di tahun 2019, jual beli petugas haji tahun 2018 dan 2019.


"H.E M yang terindikasi terlibat dalam Kasus maladministrasi buku kurikulum 13 dan dana bos tahun 2018, Ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Madrasah, serta keduanya pernah dipanggil dan diperiksa KPK RI, Polda NTB dan Ombusmand RI Perwakilan NTB," ungkap Salfian.


Lebih lanjut Koordinator Umum, Irfan menegaskan, bahwa APPN NTB membangun mosi tidak percaya terhadap Kakanwil Kemenag NTB, karena masih membiarkan oknum inisial terduga KKN berleha-leha di lingkup Kementrian Agama NTB.


"Sehingga dengan ini kami meminta Menag RI dan Irjen Kemenag RI untuk tidak memberikan ruang atau tempat kepada oknum H.M.A dan H.E.M. serta memecat Kakanwil Kemenag NTB yang baru menjabat beberapa bulan ini," tegasnya.


Masa aksi yang ditemui langsung oleh Kakanwil Kemenag NTB, H. Zaidi Abdad, menyatakan bahwa Kemenag sangat terbuka dengan apa yang menjadi tututan masa aksi, tetapi harus sesuai dengan data dan fakta hukum yang ada.


"Yang harus teman-teman ketahui bersama, bahwa pertama kali yang didengungkan saat saya memimpin Kemenag NTB ini, yakni membangun zona integritas, itu sebabnya terpampang besar di depan kantor ini Gema Gerakan Kementrian Agama Menuju Zona Integritas dan Kepentingan Individu Relijius," tutupnya.

Vasilidasi dan Verifikasi Data Menjadi Masalah Utama Bantuan Sosial Tunai di NTB



Lombok Tengah,- Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program pemerintah melalui Kementrian Sosial RI diperuntukan bagi keluarga yang tidak termasuk ke Program Keluarga Harapan (PKH) atau non PKH.


BST diberikan pemerintah bertujuan untuk menambah daya beli keluarga yang kurang mampu atau yang kondisi ekonominya sedang terkena imbas covid-19.


Agar program BST tepat sasaran dan dapat diakses oleh publik, Kemensos RI terus berupaya melakukan sosialisasi, salah satunya dengan cara mengadakan Webinar via zoom, dalam hal ini bekerjasama dengan Komunitas Sosial Pendidikan Muda Mengajar Lombok, Nusa Tenggara Barat.


Proses pelaksanaan penyaluran BST dinilai belum maksimal yang disebabkan dengan banyaknya faktor, salah satunya karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, hal itu diungkapkan oleh Hadi Wijaya selaku pengamat bantuan sosial di NTB.


"Dalam proses penyaluran bantuan sosial di NTB ini banyak sekali masalah yang saya temukan, faktor utamanya adalah terkait validasi dan verifikasi data dengan rentan waktu yang cukup lama, dan juga kurangnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah", Ungkap Hadi.


"Dengan adanya webinar ini, setidaknya bisa mengatasi salah salah satu masalah tersebut", Tambahnya.


Terkait masalah verifikasi dan validasi data KPM Bansos, khususnya BST, Dede Tsyabitul Misyaq, selaku Kepala Kasi Dinsos Lombok Tengah mengungkapkan, bahwa data yang selama ini digunakan adalah hasil dari BDT tahun 2015 dan telah di perbaiki lewat pemutahiran data di tahun 2019, memang cukup lambat karena Dinas Sosial sendiri masih sangat kekurangan infrastruktur untuk melakukan semua itu dengan cepat.


"Bebicara validasi data, memang kami cukup lambat karena kurangnya infrastuktur dalam mengatasi masalah tersebut, tetapi dari tahun 2019 kami cukup intens mengkawal data dan perubahan data tersebut", Ungkapnya.


Ia juga mengungkapkan, bahwa BST hadir untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak covid-19.


"BST hadir untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu ditengah pandemi covid-19, dan BST ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak menerima bansos serupa, seperti PHK dan BPNT," Tambah pak dede.


Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pos Kota Mataram, Sugiyana, mengungkapkan bahwa saat ini BST sudah memasuki tahap penyaluran Ke-7 dan akan memasuki tahap Ke-8  yang akan segera di realisasikan sebelum bulan desember 2020.


"Kantor pos sebagai wadah untuk menyalurkan BST ini sudah memasuki tahap ke 7, dan sebelum desember ini sudah dapat kami pastikan akan masuk ke tahap penyaluran ke 8," Ungkap Sugiyana.


Dari sudut pandang akademisi, Muhamad Sadli, menyoroti  kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia yang menyebabkan orang-orang melakukan panic buying, sehingga banyak kalangan masyarakat memborong  barang kebutuhan harian.


"Akibat dari adanya Pandemic Covid 19 ini memberikan pengaruh hampir pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya sektor pendidikan," Ungkapnya.


Dengan adanya pandemi covid-19, separuhnya di pangkas yang semulanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia, namun masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTB tidak boleh pesimis dalam menjalani hidup di tengah musibah ini dan saya yakin pasti ada saja hikmahnya di balik semua ini. 


Di tengah covid-19 ini, pemerintah juga menganggarkan bantuan seperti BST, Bantuan sosial dari kementrian sosial yang diluncurkan untuk masyarakat terdampak pandemi yang bersifat bantuan tanggap darurat, dengan demikian tujuan dari peluncuran bansos ini untuk mengurangi beban dan meningkat daya beli masyarakat akibat pandemi. 


"Melalui BST, Banyak masyarakat yang bersyukur dan merasakan manfaatnya. Terlebih penyalurannya sangat cepat. Karena dengan bansos BST ini mereka yang dapat merasa terbantu secara finansial dalam kebutuhan ekonomi keluarganya, dan kebutuhan padilitas pendidikam daring saat ini," Kata Sadli.

Wednesday, November 4

Beredar Video Pengrusakan, Massa Aksi Siap Pertanggungjawabkan



Praya, - Di tahun 2017 masyarakat Desa Bonder Kecamatan Praya Barat dan Desa Pandan Indah menyambut baik ruas jalan penghubung dua Kecamatan tersebut menjadi jalan kabupaten, setelah melalui berbagai macam upaya Loby, Hearing, Mufakat, dan lainnya oleh Pemdes Pandan Indah.


Pada tanggal 31 Oktober 2018, ruas jalan tersebut dikeluarkan Soap disposisi pengerjaan, namun sampai saat ini belum terealisasi pengerjaannya.


"2 tahun berjalan ternyata itu hanyalah bayangan semu," ungkap Rebe Pemuda Asal Desa Bonder itu.


Dengan tidak adanya kepastian, sejumlah perwakilan masyarakat melakukan hearing ke Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah (25/6) namun tidak membawakan titik terang. 


Hingga pada pada tanggal 12 Agustus 2020, perwakilan masyarakat dari dua Desa kembali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten yang pada saat itu ditemui oleh Kadis PUPR Kabupaten Lombok Tengah, wakil ketua DPRD, dan jajaran lainnya.


"Pada saat itu kami diberikan keterangan bahwa usulan tersebut menjadi perhatian DPRD wabil khusus DPRD Davil IV. dengan isi pertemuan tersebut melahirkan rekomendasi bahwa di tahun 2021 untuk masuk dan bisa di eksekusi melalui pembahasan tentunya," tutur Rebe.


Dari ketidak pastian pengerjaan ruas jalan tersebut menimbulkan warga mulai kecewa dan menyudutkan kekecewaan dengan menggelar aksi di kantor DPRD Kabupaten Lombokn Tengah bahkan beredar di media beberapa fasilitas Negara dirusak salah satunya.


"Kami sebagai terdepan memimpin aksi demontrasi siap bertangung jawab atas apa yang telah terjadi, kami berani berbuat dan kami siap bertangung jawab bahkan sampai menangung ke jeruji besi," tegasnya.


Selain itu kata Rebe, dua Desa ditempat kami diremehkan sementara ruas jalan ditempat lain terus dipoles setiap tahunnya sampai ber kali-kali. Kali ini kesabaran masyarakat sudah habis, karena selalu di pandang sebelah mata oleh pemerintah.


"Kami turun bukan tanpa alasan. Kami dijanjikan di tahun 2021 jalan tersebut diperbaiki. Tiba-tiba beredar kabar dan surat bahwa jalan kami tidak masuk dalam SPBD murni 2021, itu artinya kami dibohongi dan dikibuli dan di jajah," Beber Pria yang sedang mencalonkan sebagai Kades Bonder itu, saat di konfirmasi. Kamis 5/11/2020.


Sementara itu ditempat yang lain Kades Pandan Indah, Anhar Aditiya saat dikonfirmasi mengatakan dirinya pernah hearing bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Loteng bahwa akan memperioritaskan ruas jalan bonder-pandan indah pada tahun 2021 menggunakan APBD murni.

Thursday, October 29

ITDC Siapkan Huntara Bagi Warga Terdampak

Nampak Terlihat Bangunan Huntara.(Lensanasional.com/ist)


Lombok Tengah,- Bekerjasama dengan Pemda Lombok Tengah ITDC menyiapkan fasilitas hunian sementara bagi warga yang selama ini menempati lahan HPL ITD di dalam kawasan KEK Mandalika, khususnya yang terkena dampak langsung pembangunan area sirkuit. 


Warga yang diberikan hunian sementara ini, tidak memiliki tempat tinggal lain, sehingga sangat membutuhkan tempat tinggal.


“ITDC sangat memahami, bhw warga yg menempati lahan ITDC, tetap diperhatikan huniannya, sebagai bentuk tanggung jawab berkaitan dgn proses pembangunan JKK ini," demikian ungkap Manager Director The Mandalika ITDC I Wayan Karioka. Kamis, 29/10/2020. 


Lokasi hunian sementara ini juga tidak jauh dari tempat warga semula. Yakni di HPL 94 milik ITDC yang berada di sebelah utara area sirkuit.


Aksesnya transportasi ke lokasi ini sudah dipersiapkan, sehingga bisa dilalui kendaraan roda 4. Jarak dari jalan raya Provinsi, sekitar 300 meter yang terletak di utara jalan.


“HPL ITDC ini berstatus pinjam pakai ke Pemda Lombok Tengah,” jelasnya.


Pembangunan rumah hunian sementara ini terus dikebut, bersamaan dengan percepatan pekerjaan di areal sirkuit. Saat ini sudah ada empat kopel rumah yang sudah siap 100 persen. Jumlah hunian sementara yang akan dibangun diperkirakan mencapai 151 unit dengan luas areal yang disiapkan 2,5 hektar. 


“Sisanya sedang proses penyiapan,” bebernya.


Kepala Divisi Konstruksi dan Lahan ITDC, Aris Joko Santoso menambahkan, sisi kelengkapan dan sisi kelayakan sebagai  tempat tinggal, sudah direncanakan dengan baik, sesuai dengan kriteria-kriteria tempat hunian layak, dengan bentuk bangunan sederhana. 


Bangunan berupa rumah kopel atau gandeng, masing-masing kopel terdiri dari dua unit rumah. Lantai dikeraskan dengan acian dengan dinding kalsiboard dan dibagian atap dengan bahan baja ringan.


Masing-masing rumah per kepala keluarga, berukuran 4 meter x 6 meter, dengan tinggi bangunan 3 meter dengan memperhatikan sirkulasi udara. 


“Meskipun ini  hunian sementara, sisi kenyamanan bagi penghuni tetap dijadikan yang utama,” ungkapnya.


Tidak hanya bangunan, lanjut Joko, berbagai kelangkapan dan fasilitas umum juga disiapkan, seperti Musholla, fasilitas MCK, serta air bersih yang bersumber dari sumur bor yang sudah dilengkapi dengan menara air. Fasilitas penerangan jalan di lingkungan juga akan disiapkan, serta berbagai sarana penunjang lain, seperti saluran air hingga tempat pembuangan sampah bagi warga


Adanya berbagai fasilitas umum ini memang dihajatkan agar warga yang direlokasi, tetap bisa melaksanakan aktifitas keseharian seperti yang dilakukan selama ini. Pergaulan sosial warga juga tidak terganggu, sebab seluruh warga ditempati di areal ini.


“Tentu kami berupaya berikan yang terbaik,” pungkasnya.

Wednesday, October 28

Gelar Bansos Di Pelosok Desa, Cipayung Plus Kota Mataram Peringati Hari Sumpah Pemuda



Lombok Utara,-Peringatan hari sumpah pemuda tahun ini berbeda dengan tahun lalu, OKP Cipayung Plus Kota Mataram yang turun langsung kepelosok desa dalam rangka bakti sosial yang selama tiga hari.


Kegiatan pertama dilaksanakan di Dasan Lekong Dusun Lendang Galuh Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. (28/10/2020).


Beberapa elemen pemuda yang tergabung dalam OKP selain memberikan bantuan berupa sembako, para pemuda melakukan  tersebut melakukan sosialisasi menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat dala situasi pandemi covid-19.


“Di momentum hari sumpah pemuda biasanya kami turun ke jalan namun di tahun ini kami satukan persepsi untuk melakukan bakti sosial di beberapa daerah, hari ini di Lombok Utara tepatnya di Korban Kebakaran, selanjutnya besok di Lombok Barat dan selanjutnya di Lombok Tengah,” ungkapnya.


Sementara itu, Zarkawi dari HMI Cabang Mataram mengatakan dirinya bersama OKP lainnya sudah menjadi bagian ditengah  masyarakat yang sedang berduka.


“Duka ibu bapak bukan hanya duka bapak ibu saja namun duka kita bersama, kehadiran kami disini merupakan bagian dari rasa kemanusiaan kami sebagai pemuda,” terangnya.


Senada dengan itu, Ketua HIKMABUDHI Mataram Buyu Handoyono mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ini masyarakat dilanda musibah besar.


“Kemarin kita dilanda gempa bumi, Corona dan sekarang ini musibah kebakaran, Tuhan tidak akan menguji hamba-Nya diluat kemampuannya,” pungkasnya.


Acara dilanjutkan dengan pembagian sembako yang di wakili oleh PMII, HIKMABUDI dan HMI


Ikut tergabung dalam kegiatan tersebut, PMII, HIKMABUDHI, GMNI, HMI, GMKI, PMKRI, KAMMI dan IMM, KMHDI.

Tuesday, October 27

KTI Praya Barat Daya Dukung Pemkab Loteng Segera Selesaikan Polemik Tanpal Batas



Praya- Polemik Pemerintah Kabupaten Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat soal tanpal batas yang terjadi ditengah masyarakat, sehingga beberapa yang hari lalu perwakilan masyarakat dari Lombok Tengah melakukan aksi protes terhadap tanpal batas wilayah


Atas respon yang dilakukan oleh Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Praya Barat Daya, mendapat apresiasi dan suport dari pengurus Karang Taruna Kecamatan Prabarda terkait dengan batasan wilayah antara Lombok Tengah dan Lombok Barat.


"Pemkab Loteng dalam hal ini Bupati loteng harus membela menyangkut keinginan warganya, sehingga langkah tersebut kami mensuport dan mendukung apapun langkah yang dilakukan oleh Pemkab Loteng," kata Kusnadi Unying Ketua KTI Prabarda di temui di Praya, Selasa 27 Oktober 2020.


Kata Unying, tanah itu adalah hak warga Loteng khususnya warga yang ada di Desa Montong Ajan karena mereka setiap tahunnya membayar pajak artinya kelengkapan administratif dan secara kewajiban warga selalu taat sehingga tidak diragukan.


"Tidak baik hanya sebatas mengklaim apalagi saat ini Desa Montong Ajan lagi naik daun dengan adanya pantai nambung dan bukit samara," tegasnya.


Lanjut Unying, khawatirannya dengan persoalan ini jika terus berlanjut diduga akan menyebabkan polmik yang berkepanjangan ditengah masyarakat mengingat persoalan ini sangat sensitif apalagi menyangkut persoalan tanah.


Untuk itu, atas nama pemuda, KTI Prabarda meminta Bupati Loteng agar segera menyikapi persoalan ini, dan mendukung apapun yang menjadi respon Pemkab Loteng begitu juga dengan langkah yang dilakukan oleh warga bersama FKD Prabarda hari senin kemarin. 


"Saya kira itu ada aksi sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap wilayah Loteng dan sebagai bentuk peringatan kepada pemkab lobar supya tidak mengklaim lagi batas wilayah yang ada," tambah Unying pria asal Desa Pandan Indah itu.


Jika persoalan batas tersebut tidak diselesaikan oleh Pemkab Loteng,  KTI Prabarda mengancan akan melakukan demonstrasi besar-besaran bersama elemen pemuda dan masyarakat.


"Warga sudah siap aksi bahkan harga mati nyawa sekalipun manjadi taruhan mereka jika tanah mereka diambil oleh Pemkab Lobar," pungkasnya.