Wednesday, November 25

Kasus Dugaan Pungli dan KKN di Kanwil Kemenag NTB Berlanjut, Pelapor Dimintai Keterangan Polda NTB



Mataram,- Aliansi Pemuda Peduli dan Masyarakat (APPM) Nusa Tenggara Barat datang memenuhi panggilan Ditreskrimsus Polda NTB, guna dimintai keterangan dan klarifikasi atas pelaporan dugaan kasus Pungli dan KKN di Kemenag NTB.


"Alhamdulillah, hari ini kami memenuhi undangan dari Ditreskrimsus Polda NTB, untuk dimintai keterangan," kata Irfan selaku Koordinator APPM NTB, saat hubungi media ini di Mataram, Rabu (25/11).


Lebih lanjut Hendra menjelaskan bahwa Berdasarkan surat edaran Nomor: B-2452/Kw.18.1/KP.08/07/2020, perihal Program Dharmawanita Persatuan (DWP) Kanwil Kementrian Agama Provinsi NTB yang ditujukan kepada karyawan karyawati Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang di tanda tangani langsung oleh Kakanwil Kemenag NTB (akan kami lampirkan bukti surat dan pembayaran)., dan dugaan penyelewengan anggaran bidang haji yang digunakan untuk assesmen.


"Jual beli kuota haji tahun 2019, jual beli petugas haji tahun 2018 dan 2019. dan kasus Maladministrasi Buku Kurikulum 13 dan dana bos tahun 2018," terang Hendra.


Ditemui langsung IPTU Amrin, SH di Ruang Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB untuk dimintai keterangan terkait Laporan atas dugaan prahara panas di Kementrian Agama NTB. 


"Setelah kami mendengar klarifikasi dan keterangan APPM-NTB, tentang dugaan kasus Pungli dan KKN di Kemenag NTB, maka akan segera kami pelajari dan tindak lanjuti,"pungkas IPTU AMRIN, SH selaku Penyidik.

Wednesday, November 11

APPM NTB Laporkan Dugaan Pungli dan KKN di Kemenag NTB ke Polda NTB

Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Datangi Polda NTB.(foto/ist)


Mataram, - Tidak puas dengan aksi yang digelar, kini Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB), mendatangi Direskrimsu Polda NTB, guna melaporkan adanya dugaan kegiatan Pungutan Liar dan KKN di Kanwil Kemenag NTB.


Ditemui di Polda NTB, Yusril Mahendra selaku koordinator menerangkan bahwa APPM NTB ingin melaporkan dan mengadukan indikasi kegiatan dugaan pungutan liar di lingkup Kanwil Kemenag NTB.


" Ini Dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan," Ungkap Yusril di Mataram. Kamis (12/11).


Yusril membeberkan beberapa rujukn Undang-undang diantaranya dengan merujuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;


Dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;


Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kemudian menurutnya, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beserta peraturan pelaksananya;


Sehingga merujuk kepada Pasal 423 KUHP dengan bunyi Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, dan melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun, terang Fadullah.


"Pasal 425 KUHP : Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun," tegasnya.


Lebih lanjut, Ketua APPM NTB Muhamad Fadaullah, menegaskan bahwa dengan adanya fakta dan informasi yang berkembang, APPM-NTB melayangkan laporan dan pengaduan tentang adanya Indikasi kegiatan Pungutan Liar di Kanwil Kemenag NTB berdasarkan surat edaran Nomor: B-2452/Kw.18.1/KP.08/07/2020.


Perihal Program Dharmawanita Persatuan (DWP) Kanwil Kementrian Agama Provinsi NTB yang ditujukan kepada karyawan karyawati Kanwil Kemenag NTN yang di tanda tangani langsung oleh Kakanwil Kemenag NTB.


"Akan kami lampirkan bukti surat dan pembayaran, dan dugaan penyelewengan anggaran bidang haji yang digunakan untuk assesmen," ungkap Fadullah.


Ia menambahkan, oknum yang diduga melakukan penyelewengan . HMA yang menjabat Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag NTB.


"Terindikasi oknum tersebut Jual beli kuota haji tahun 2019 dan jual beli petugas haji tahun 2018 dan 2019, sehingga oknum ini telah dipanggil dan diperiksa KPK  RI," terangnya.


Selanjutnya  oknum EM yang sedang menjabat sebagai Pembimbing Syari’ah, terindikasi

melakukan kasus Maladministrasi Buku Kurikulum 13 dan dana bostahun 2018.


"Ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Madrasah dan pernah dipanggil dan diperiksa  Polda NTB dan Ombusmand RI Perwakilan NTB," pungkasnya.


Sementara itu, Pihak Direskrimsus Polda NTB saat dikonfirmasi mengatakan laporan yang disampaikan APPM NTB akan diteruskan ke kriminal khusus Polda NTB.


"Akan kami teruskan ke Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, untuk langsung ditindak lanjuti," tutupnya.

Sunday, November 8

Tak Direspon Tuntutannya, APPM NTB Desak Kakanwil Kemenag NTB di Copot

Massa Aksi APPM NTB Saat Berorasi di Depan Kanwil Kemenag Provinsi NTB. (Foto/ist)


Mataram,- Dua kali menggelar aksi, Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB), kembali datangi Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat guna mempertegas tuntutan terkait adanya beberapa indikasi dugaan penyelewengan di lingkup Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. 


Saat ditemui Salfian selaku massa aksi menyampaikan bahwa Kepala Kanwil Kemenag NTB terkesan melindungi kroni-kroni Inisial oknum yang diduga melakukan Jual beli kuota haji tahun 2019 dan jual beli petugas haji tahun 2018 dan 2019.


"Sebelumnya terduga sudah dipanggil KPK RI, kemudian

Inisial H.E.M terduga pada Kasus maladministrasi Buku Kurikulum 13 dan dana bos tahun 2018, Ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Madrasah dan Pernah dipanggil dan diperiksa oleh Polda NTB dan Ombusmand RI Perwakilan NTB," ungkap Korlap di depan Kantor Kanwil Kemenag NTB, Senin 09 November 2020.


Lebih lanjut menurut Salfian, adapun yang terbaru adanya Indikasi kegiatan Pungutan Liar (PUNGLI) di lingkup Kementrian Agama Provinsi NTB, sesuai surat Nomor: B-2452/Kw.18.1/KP.08/07/2020, perihal Program Dharmawanita Persatuan (DWP) Kanwil Kementrian Agama Provinsi NTB yang ditujukan kepada karyawan karyawati Kanwil Kemenag NTB, yang di tanda tangani langsung oleh Kakanwil Kemenag NTB.


Tambahnya, dengan adanya dugaan pemotongan arisan rutin dan iuran gaji, menyertai bukti-bukti pembayaran yang kami temukan. Hal ini sudah barang tentu melanggar Pasal 423 KUHP, kata Irfan selaku Kordum massa aksi APPM NTB.


"Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".


Pasal 425 KUHP ayat 1 dan 2: “Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, imbuh Irfan.


Irfan mengungkapkan dari aksi yang digelar APPM NTB mempertegas beberapa tuntutan diantaranya meminta KPK RI dan Oumbusman RI untuk turun memeriksa Kakanwil Kemenag NTB oknum terduga pungli, jual beli kuota haji dan petugas haji, serta maladministrasi Buku Kurikulum 13. 


"Dan meminta BPK RI Perwakilan NTB dan Irjen Kemenag RI agar segera mengaudit anggaran bidang haji yang digunakan untuk assesment tahun 2020, karena kenyataannya merupakan pelanggaran," Beber Irfan.


Selanjutnya meminta Tim Saber Pungli Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB, untuk memeriksa para pihak terduga pungli di Kemenag NTB.


"Meminta Kemenag RI untuk segera mencopot Kakanwil Kemenag NTB, Kabid Haji, dan Kabid Penmad Kemenag NTB," tutupnya.


Masa Aksi ditemui Muliarta, Kasubag Humas Kemenag NTB, dengan penyampaian singkat bahwa tuntutan teman-teman akan disampaikan kepada yang bersangkutan dan Kakanwil Kemenag NTB.

Saturday, August 8

Berantas Penyebaran Narkoba di NTB, PMII Bali Nusra Usul Dirresnarkoba Polda NTB jadi Tempat Rehabilitasi


Mataram, - Masalah narkoba merupakan bukan hal baru tentu narkoba merupakan penyakit yang sudah menjelar di masyarakat. Melihat fenomena tersebut Dirresnarkoba Polda NTB selalu mencari solusi dan memerangi Narkoba.


Fokus kerja Dirresnarkoba Polda NTB diantaranya tidak menitik beratkan kepada pemakai tetapi menitik beratkan kepada yang profit oriented, mendorong semua pihak terlibat dalam proses pemotongan aliran peredaran narkoba di NTB.


"Saya mengharapkan dukungan dari teman-teman OKP dalam membangun opini di masyarakat untuk tidak lagi ada toleransi terhadap siapapun yang terlibat dalam peredaran barang haram itu," kata Dirresnarkoba Polda NTB, Kombes Pol. Helmi Kwarta Kusuma pada acara dialog Publik yang digelar PKC PMII Bali Nusra, Sabtu (8/7).


Lebih lanjut menurut Helmi Kwarta,sebagai bentuk keseriusan dirinya menangani Narkoba di NTB, Helmi siap mempertaruhkan jabatan dan siap berhadapan dengan siapapun


Ia menambahkan, bahwa Dirresnarkoba Polda NTB juga menggunakan ahli-ahli IT yang diharapkan mampu meretas penggunaan teknologi dalam memuluskan peredaran Narkoba.


"​Selama dua bulan lebih kami menyita kurang lebih 7 kg sabu itu artinya kita sudah menyelamatkan 70.000 masyarakat NTB untuk itu mari kita sama-sama perangi Narkoba," ungkapnya.


Sementara itu, BNN Provinsi NTB yang menjadi dasar melakukan pemberantasan Narkoba adalah angka keterpaparan. Pertama angka keterpaparan pengguna yang hanya sekedar pakai, dan kedua, keterpaparan setahun pakai.


"​Kalau dilihat dari statistic angka terpapar narkoba memang tidak terlalu tinggi, tetapi tetap kita waspada karena peredarannya masih tetap berlanjut dan sulit di hentikan," terang Kepala BNN Prov. NTB, Gde Sugianyar.


Alasan pemakaian narkoba yang paling tinggi adalah rasa ingin mencoba, padahal sangat berbahaya yang bisa berdampak langsung terhadap tubuh baik secara fisik dan psikis.


"Untuk itu kita harus bersama mencari inovasi pencegahan narkoba yang massif sebagai upaya ika menekan angka penyalahgunaan narkoba di NTB," ungkapnya.

 

Hal strategis dalam rangka membantu pemerintah untuk mensyi’arkan darurat narkoba harus mendorong peran-peran aparat penegak untuk melakukan pencegahan penindakan. 


Kepala ombudsmen RI Perwakilan NTB,  Adhar Ahkim menyatakan, khusus untuk narkoba, aparat kepolisian harus mendorong inovasi penanganan atau pencegahan dan penegakan yang tidak bisa terlalu lunak tehadap narkoba.


Posisi Ombudsmen adalah melakukan pengawalah terhadap standar-standar SOP dan tidak menyimpang sesuai dengan garis besar. 


"Saya pribadi sangat kagum ada pak Dirresnarkoba yang beberapa bulan terakhir sangat agresif memerangi narkoba," ungkapnya.


Sementara, PKC PMII Bali Nusra angkat bicara terkait pola rehabilitasi pelaku narkoba.


Pasalnya, Rehabilitasi pasca pemutusan di pengadilan menunggu waktu 12 (Dua Belas) bulan untuk membutuhkan rehabilitasi dan pidana.


PKC PMII Bali Nusra merekomendasikan bahwa tempat untuk rehabilitasi yang dinilai paling pas adalah di Resnarkoba karena bisa diawasi langsung oleh polisi.


"Tempat paling pas adalah Resnarkoba, kira bisa memutus komunikasi dan interaksi," lanjutnya.


Rekomendasi yang diberikan  PKC PMII Bali Nusra merupakan gagasan yang out the Box.


"Menunggu hasil putusan bisa menjadi waktu rehabilitasi, bukan sebagai waktu menunggu putusan atau belajar menjadi bandar hebat," terangnya.


Aziz meminta agar BNN segera mengeluarkan rekomendasi tempat rehabilitasi.


"BNN Secepatnya koordinasi dengan Kapolda dan Resnarkoba, memberikan rekomenadi tempat rehabilitasi yang pas dalam rangka memutus mata rantai peredarannya Narkoba di NTB," pungkasnya.

Friday, June 14

Ketua Agen PDPGR di Sumbawa Barat Lecehkan Wartawan

Foto Ilustrasi Sumber Google
Lensanasional.com, (Sumbawa Barat) - Penghinaan, pelecehan, dan kriminalisasi terhadap profesi wartawan tak pernah usai. Seorang Ketua Agen PDPGR di Kabupaten Sumbawa Barat  yang berinisial AN  , menyebut dan menuduh wartawan kicknews.today wartawan Amplop. 

Perisitiwa itu terjadi di warung bakso lapangan desa pasir putih kecamatan maluk KSB pada Jumat, (14) sekitar pukul 11.30 siang.Awalnya, Awi Sudirman  wartawan kicknews.today sedang makan bakso bersama rekannya, kemudian datanglah AN ketua PDPGR Kecamatan Maluk, tidak lama setelah nawawi duduk kemudian ia mengatakan jika propesi wartawan hanyalah wartawan amplop. 

AN juga mengatakan dengan arogannya bahwa awi wartawan kicknews.today telah mendapatkan amplop dari kades pasir putih sehingga berita desa pasir putih tidak berani di muat. 

“Alah ngomong apa dasar Wartawan gak jelas,” cetus Ahmad Nawawi di warung bakso yang ramai di kunjungi itu dan berlaku kasar. 

Atas kejadian itu, Awi Sudirman akan melaporkan ketua PDPGR Kecamatan Maluk itu  ke Polres Sumbawa Barat atas penghinaan dan pelecehan profesi wartawan.

"Bagaimana bisa dia bilang saya wartawan amplop, sudah jelas desa pasang jasa iklan dan wajar dong jika desa membayat jasa iklan tersebut kok saya di bilang wartawan amplop. Ini gak bisa di biarkan saya akan laporkan ke Polres atas pelecehan propesi wartawan."ucap Awi