Sunday, July 12

Soal Makelar Tanah Lahan Sirkuit MotoGp, Ahmad SH Meminta Gubernur Segera Tindak Lanjut

Direktur Publik Institut Ahmad Syamsul Hadi Saat di Wawancarai Awak Media.(Lensanasional.com/ist)
Lombok Tengah- Pogres pembebasan lahan sirkuit  motogp belum membuahkan hasil dengan masih belum tuntasnya penyelesaian pembayaran tanah  warga seluas 11 Hektar, yang harga masih belum disepakati bersama.


Melihat persoalan ini, Lembaga swadaya masyarakat Publik Institut NTB menegaskan persoalan pembayaran lahan warga harus segera diselesai pemerintah daerah.


"Dua hari yang lalu kita mendengar Gubernur NTB bahwa ada yang dicurigai sebagai calo dan makelar di ITDC itu sendiri," kata Ahamd Syamsul Hadi, direktur PI NTB saat dijumpai awak media di Praya, Senin, (13/07).


Ahmad menekankan pihak ITDC agar harus menjalan fungsi kontrol di internal perusahaan BUMN untuk benar dilaksanakan.


"Kalau makelar itu benar ada maka harus segera diproses, maka langkah-langkah berikutnya harus ada," ungkapnya.


Selain itu, Gubernur harus mengambil kebijakan dengan tidak hanya berbicara dan memberikan pendapat  yang dapat meresahkan masyarakat. Kata Ahamd,seharusnya Gubernur NTB harus melakukan tindakan yang konkrit.


"Gubernur harus melakukan tindakan yang konkrit sebagai kepala daerah yang merupakan bagian dari mega proyek di Lombok Tengah bagian selatan," ungkap Ahmad.


Menurut Ahmad, pembayaran lahan warga yang dititipkan melalui pengadilan dinilai tidak tepat, disebabkan warga dengan pihak ITDC belum menyepakati harga.


"Uang apa yang dititip dipengadilan sementara kemudian kedua belah pihak tidak menemukan angka solusi dari harga yang ada," tegasnya.


Dengan dilakukannya pembayaran melalui pengadilan, Ahmad menilai pemerintah daerah tidak bisa melakukan apa-apa.


"Pertanyaan saya sama ITDC dan Pemerintah daerah punya duit tidak, Kalau tidak punya duit tidak usah bohongi orang," pungkas.


EmoticonEmoticon