Saturday, November 30

Harlah ke X, PMII Rayon Al-Ghazali Rangkaikan dengan Pengumuman Karya Tulis Ilmiah


Mataram, | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Al-Ghazali Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, peringati Hari Lahir (Harlah) PMII Rayon Al-Ghazali yang ke 10. kegiatan tersebut bertempat di lapangan kampus I UINMA , Sabtu (30/11/2019).

Acara yang didesain jauh-jauh hari tersebut dimulai pukul 19.00 WITA, acara tersebut dihadiri oleh beberapa senior alumni mantan-mantan ketua rayon dari masa ke masa dan kader PMII se-Kota Mataram.

Laporan ketua panitia Harlah, Endang Utami" menyampaikan banyak terimakasih kepada sahabat senior alumni yang telah mensuport kegiatan harlah rayon al-ghazali ke-10 ini baik secara moral maupun moril,"ucapnya.

"Dimomentum harlah ini, kami akan menampilkan berbagai macam kereativitas kader-kader Rayon Al-Ghazali,seperti kasidah, tari sasambo, tari loja nggengge ciri khas bima dan puisi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga penutupan nanti," harapnya.

Ketua Rayon Al-Ghazali Laela Rosanti dalam sabutannya mengatakan, Harlah Rayon Al-Ghazali sudah diadakan sejak tahun 2015 hingga saat ini sudah berusia 10 tahun."tuturnya.

"Kader PMII saat ini harus mempunyai mental yang kuat sehingga dalam berproses tidak down, Apapun yg menjadi rintangannya harus kuat, Jadilah kader PMII yang berperan bukan baperan."tambahnya.

Ketua komisariat terpilih pada RTK beberapa minggu lalu Suparman mengatakan" Imam Al Ghazali, sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Seorang tokoh muslim terkemuka dalam kancah fiqih, filsafat dan tasawuf."terangnya.

Kader-kader Rayon Al-Ghazali harus sesuai dengan nama Rayon, Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Ghazali dikenal sebagai seorang pemikir atau konseptor."tutupnya.

Ditempat yang sama Sadam Husen sekretaris Cabang PMII Mataram menegaskan, " Rayon Al-Ggazali semoga tetap eksis, jaya dan sukses selalu, Apalagi Rayon Al-Ghazali punya tokoh seperti Aziz Muslim yang sudah jadi ketua Rayon, Cabang hingga saat ini menjadi ketua umum PKC Bali-Nusra " Pungkasnya.

"Kader-kader Rayon Al-Ghazali perlu meningkatkan silaturrahim terhadap senior, Sejelek-jeleknya pengurus komisariat, cabang harus tetap dihargai, Karena kita berada dalam satu struktural."imbuhnya.

Sementara itu senior alumni Hakan Syukur dalam sambutannya, " Orang barat mengatakan "Waktu adalah tuhan" artinya jika tidak ada waktu maka tidak mungkin akan ada namanya Rayon Al-Ghazali.

"Momentum harlah ini bukan sekedar acara seremonial saja, akan tetapi sebagai bahan evaluasi semangat kepada generasi penerus dalam berproses.semoga Rayon Al-Ghazali kedepan menciptakan kader-kader yang kritis, militan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa." tutup Syukur Mantan Ketua Rayon Al-Ghazali pertama.

Dipengujung acara penyerahan cindramata kepada mantan ketua Rayon dari masa ke masa dan pengumuman pemenang lomba karya tulis ilmiah

Thursday, November 28

Dokter Sapto Sutardi Penyelamat Gizi Buruk

Oleh : Suaeb Qury, Ketua LTN NU NTB


Opini - Suatu prestasi yang patut diapresiasi, apa yang diraih oleh seorang Dokter Sapto Sutardi yang bertugas di puskesmas Sekotong meraih penghargaan karena menciptakan aplikasi android untuk menghitung nilai gizi buruk.

Prestasi yang maha karya Ini, bukan sekedar sebuah penghargaan yang diraih, akan tetapi ini adalah bagian dari kekayaan intelektual yang mampu memadu padankan antara realitas sosial dengan kemampuan Informasi teknoligi.

Kemampuan sang dokter pantaslah meraih penghargaan tingkat Nasional dari 140 orang tenaga kesehatan teladan puskesmas se-Indonesia menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan RI, Selasa (12/11) Di Jakarta.

Pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional tahun 2019 merupakan bentuk apresiasi bagi para tenaga kesehatan atas pengabdian dan kerja kerasnya. Kebanggaan masyarakat NTB

Salah satu putra terbaik Lombok Barat, Dr. Sapto Sutardi berhasil meraih penghargaan tingkat nasional itu. Dokter umum yang bertugas di UPT BLUD Puskesmas Sekotong sejak 2017 itu mendapat juara 1 (satu) Inovasi Pelayanan Kesehatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di tingkat Nasional.

Bisa jadi, khsusunya di NTB kalau saja ada lima orang atau lebih,menjadi dokter yang memiliki inovasi, seperti dokter Sapto mempu membuat aplikasi yang dinamakan "dr. Sapto Anthro". Aplikasi berbasis android ini memiliki fungsi untuk menilai status gizi dengan cepat, tepat, dan akurat (usia 0-19 tahun).

Bukan sekedar aplikasi yang dibuat oleh sang dokter ini,akan tetapi menyelamatkan bayi-bayi dari ancaman gisi buruk dan stanting dan itulah yang paling bernilai dan utama. Sehingga mendapatkan penghargaan dan pengakuan dunia.

Dan disinilah,setidaknya pemerintah daerah, memberikan apreasiasi atas keberhasilan sang dokter aplikator. Apa lagi di era kepemimpinan Dr. Zul yang telah menetapkan program utama dan unggulan yakni revitalisasi posyandu dan stanting, jika saja orentasi program pemerintah daerah menuntaskan persoalan gizi buruk dan stanting. Dengan mengunakan pengujian aplikasi sang dokter ini, akan bisa terjawab.

Bisa dibayangkan cara kerjanya saja,  sudah obyektif. Dari petugas gizi dan ibu rumah tangga. Pengujian objektif menunjukkan, petugas jika menggunakan aplikasi ini, 7 kali lebih cepat, dan kesalahan perhitungan 0%.

Dengan menggunakan aplikasi ini terjadi peningkatan temuan kasus gizi buruk dua kali lipat dari tahun sebelumnya melalui pelibatan masyarakat dengan aplikasi, dan meningkatkan dua kali lipat kecepatan perbaikan gizi oleh dokter dan petugas gizi. Karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam screening awal kasus stuting atau gizi kurang dan gizi buruk.

Pengakuan tulus dari sang dokter "Saya sangat senang karena bisa memberikan yang terbaik kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Kabupaten Lombok Barat dalam menurunkan angka stunting dan gizi buruk"

Belajar dari sebuah keberhasilan atau hasil inovasi, buat NTB yang mengusung misi "NTB sehat dan bersih". Tidak usah jauh-jauh, apa yg telah diraih oleh sang Dokter Saptoto dari Sekotong Lombok Barat dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tulungagung.

Mimpi Gubernur NTB yang ingin mewujudkan Rumah Sakit Daerah bersandar Internasional,  bisa saja tercapai. Namun, hal yang kecil dari yang lebih utama dari apa yang diraih oleh sang Dokter Saptoto,  bisa dijadikan sumber dan semangat melahirkan inovasi bagi dokter lainnya.

Dan apalagi bisa belajar dari apa yang raih oleh  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Iskak Tulungagung, Jawa Timur,  sebagai ruma sakit terbaik di dunia dalam hal penyelenggaraan layanan publik,  menerima penghargaan Gold Award sebagai rumah sakit terbaik untuk kategori 'IHF/Bionexo Excellence Award for Corporate Social Responsibility'. Anugerah i dalam forum International Hospital Federation Congress and Award ke-43 di Oman, Uni Emirat Arab.

Bisakah rumah sakit yang ada di NTB meraih penghargaan internasional?. Tentu bisa saja, kalau dimulai dengan langkah pertama melakukan perubahan dan inovasi. Apa yang dicapai oleh RSUP NTB dengan meraih penghargaan pelayanan publik terbaik dari Menpan-ARB baru-baru ini, tentu langkah awal yang baik.

Untuk meraih penghargaan saja,tentu  butuh inovasi.Bagaimana dengan rumah sakit yang ada di NTB, hanya sekedar menjalankan rutunitas melayani orang sakit. Tapi itu juga, tugas dan tanggung jawab pelayanan publik bagi warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Impian besar Gubernur NTB, bukan lagi sebuah hayalan belaka mewujudkan RSUD NTB menjadi rumah sakit yang berstandar internasional.  Entah itu kapan,  tapi yang jelas jejak untuk menuju rumah sakit berstandar internasional sudah dalam angenda besar NTB gemilang.

Semoga saja,  hari ini dan kedepannya buat NTB gemilang bisa melahirkan inovasi yang melayani kasus gizi buruk dan stanting yang masih menghantui NTB. Dan apa yang dihasilkan oleh sang dokter Androit bisa menjadi panduan untuk semua dokter di NTB.(*).

Korps PMII Putri Cabang Dompu Meriahkan Harlah KOPRI Ke-52

Foto : Suasana Harlah KOPRI Ke-52 oleh PC PMII Dompu (lensanasional.com).


Lensanasional.com (Kabupaten Dompu)-Korps Pergerakan Mahasiswa islam indonesia puteri (KOPRI) Cabang Dompu yang di nahkodai oleh sahabat Ayu Wulandari melaksanakan hari lahirnya yang ke 52 bertempat di Gedung DPD II KNPI Kabupaten Dompu.Senin (25/11/19).

Kegiatan harlah KOPRI yang ke 52 ini mengangkat tema "Revitalisasi Gerakan Kepemimpinan KOPRI dari Masa ke Masa"
KOPRI merupakan badan semi otonom dari seluruh jenjang pengurus PMII dari tingkat terendah di Rayon sampai dengan peringkat tertinggi di Pengurus Besar (PB).

Dalam sambutannya sahabat Ayu wulandari mengatakan bahwa" KOPRI adalah wadah kita untuk berproses khusus bagi kader-kader perempuan.

"KOPRI agar bisa menjadi perempuan tangguh atau KOPRI hebat maka berproseslah secara totalitas di dalamnya. Eksistensi KOPRI tergantung dari kita yang ada di dalamnya"ujarnya.

Semoga diumur yang ke 52 KOPRI ini semakin jaya selalu.aamiin."tambahnya.

Sementara itu Ketua Umum PC PMII Dompu Syarifudin mengatakan " kader-kader KOPRI harus mampu bersaing agar menjadi perempuan hebat dan siap ditempatkan disegala lini sesuai dengan perkembangan zaman."ungkapnya.

"Sahabat- sahabat harus menjadi insan yang ulil albab sesuai dengan Eka Citra PMII."tutup syarif.

Kegiatan ini dihadiri oleh mantan-mantan ketua umum PMII cabang Dompu ada sahabat Islamsyah yudin, sahabat Juhari dan sahabat Rafidin dan mantan-mantan ketua KOPRI ada sahabat Yulianti, sahabat Sri sulastri dan sahabat Lala Runiyanti serta ratusan anggota dan kader PC PMII Dompu.

Friday, November 22

Gelar SKK, KOPRI Usung Tema Resolusi Kepemimpinan Perspektif Gender


Mataram, Lensa Nasional – Dalam rangka mengupgrade potensi kader, Pengurus Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Kopri PMII) Cabang kota Mataram menggelar Sekolah Kader Kopri (SKK), bertempat di Ponpes Ittihadul Ummah Pagesangan kota Mataram.

Kegiatan SKK akan berlangsung selama tiga (3) sejak 22-24 November 2019 mengangkat tema “Resolusi Kepemimpinan Melalui Gerakan Perspektif Gender Yang berlandaskan Aswaja”.

Ketua Kopri Mataram Nurul Asmayati  mengatakan bahwa kader PMII harus bersiap menghadapi tantangan zaman yang ke depannya akan semakin komplek.
“Maka melalui SKK ini, kami ingin memberikan semangat kepada kader Kopri untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diajarkan oleh PMII,” ujar Nurul dalam sambutan pembukaan SKK, Jum’at 22 November 2019.
Peserta SKK hari ini, diharapkan akan menjadi pelopor dan berperan aktif untuk mengaktifkan kader Kopri di semua jenjang kepengurusan.

“Kami di cabang Mataram, memiliki semangat dan tangguh jawab untuk mengabdikan diri kepada PMII,” ungkap Nurul.

“Perempuan adalah tonggak peradaban, Kopri bukan untuk menyaingi kaum laki-laki, tapi untuk memperbaiki keturunan,” katanya menambahkan.

Sementara, Ketua PKC PMII Bali Nusra Aziz Muslim menegaskan bahwa kaderisasi seperti SKK ini adalah amanah organisasi.
“Melalui kaderisasi yang telah ditetapkan diharapkan bisa memperbaiki sumber daya manusia (SDM) ke depannya,” tegasnya
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kaderisasi PB Kopri Raudatun Jannah menerangkan bahwa berorganisasi
merupakan sebagai wadah untuk mengupgrade kemampuan diri.

“Sahabat-sahabat telah memilih PMII sebagai wadah upgrade kemampuan diri, maka memilih PMII memiliki konsekuensi dan tanggung jawab,” jelasnya
Ia berharap dengan SKK bisa memfasilitasi peserta untuk mengembangkan dan terus mengupgrde diri, berinovasi dan berkreasi untuk lebih baik. (red)

Wednesday, November 20

MUI NTB Bertemu PMII Bicara Masalah Toleransi


Mataram, Isu Radikalisme dan Intoleransi menjadi isu Nasional di Indonesia. Kerukunan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara sering terusik dengan adanya Radikalisme dan Toleransi. Perlu adanya pemahaman tentang toleransi sehingga mempererat hubungan antar anak bangsa.

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali Nusra menggelar acara talk show mengangkat Thema "Dalam rangka meningkatkan toleransi umat beragama kita bumikan Islam sebagai rahmatan Lil Alamin di NTB" di aula UKMK NTB. Kamis, (21/11/19).

Ketua PKC PMII Bali-Nusra, Soeharto Aziz mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mencegah gesekan yang kemungkinan akan terjadi di kalangan Pemuda.
" Gesekan yang terjadi di Indonesia karena kurangnya toleransi antara umat beragama, sering kali perbedaan yang menjadi masalah padahal perbedaan justru yang menjadi alasan untuk kita bersatu" ungkap Aziz saat diwawancarai.

"PMII sampai hari ini dan terus konsisten berbicara kebhinekaan, karena secara social kegamaan NTB tidak hanya Islam, banyak juga saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain, sehingga penting untuk kita sebagai kader Muda Islam sama sama menjaga kebhinekaan untuk kemaslahatan bersama dan terciptanya kedamaian sampai dirasakan oleh anak cucu kita. " Jelasnya.

Lebih lanjutnya lagi, Aziz menyoroti aksi bom bunuh diri di Medan, berdasarkan aksi tersebut kegiatan ini diselenggarakan untuk menanamkan rasa toleransi yang tinggi sehingga tidak ada aksi serupa terjadi lagi.

"Akhir-akhir ini juga berbagai kelompok radikalisme telah menunjukkan aksinya dipermukaan yang sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, lagi-lagi kelompok ini bertopeng pada wajah Islam, salah satu contoh terakhir adalah gerakan terorismeyang terjadi di Medan pada tanggal 12 November 2019, kejadian bom bunuh diri kali ini merupakan aksi yang cukup berani karena dilakukan di tempat yang seharusnya aman karena banyak aparat kemananan (Polisi) yang sedang berjaga, yang seharusnya bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat sipil yang berada di kantor tersebut. Oleh karena demikian tujuan diksusi ini untuk menanamkan kesadaran kepada kaum muda  tentang pentingnya membumikan Islam Rahmatan Lil’alamin sebagaimana jati diri Islam itu sendiri yang mengedapankan Toleransi antarsesama." Jelasnya saat sambutan.

"Hal yang perlu diperhatikan akhir-akhir ini adanya wacana kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama mengenai penggunaan celana cingkrang, hal ini tidak perlu dibesar - besarkan dan diperdebatkan." tutup Aziz.

Profesor Zainal Asikin, SH, SU (Akademisi UNRAM) saat menyampaikan materi mengatakan bahwa toleransi bukan hanya teks tapi tentang konteks, " Toleransi bukan maslah teks tapi soal konteks, karena toleransi bukan pada persoalan jasmani melainkan soal hati nurani. Ajakan untuk merawat hati sehingga tumbuh sebagai hati yang mengedepankan cinta dan kasih sayang antar sesama"  Jelasnya.

"Secara konseptual Islam sebagai Agama yang mengajarkan monoteisme tauhid yang harus diwujdkan dlam bentuk kepasrahan diri dan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya sebagai utusan pembawa rahmah guna meraih kebahagiaan dan kesellamatan, baik di dunia maupun di akhirat." tambahnya.

sementara itu, Ketua MUI NTB
Profesor. H. Saiful Muslim, MM menjelaskan kegiatan MUI hanya mengkonsepkan dan kerjakan yaitu ormas yang tergabung dalam MUI, " Majelis ulama adalah konsep, yang bekerja adalah ormas-ormas yang tergabung dalam majelis Ulama.

Majelis Ulama Indonesia menyerukan pesan kepada Ummat Muslim untuk menciptakan kehidupan yang damai, harmonis dan yoleran antar ummat beragam adalam rangka mewujudkan Islam Rahmatan Lil’alamin. Spirit tersebut harus diwujudkan melalui sikap dan prilaku keberagaman yang santun rukun, toleran, saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan." terangnya.

Terpilih Menjadi Ketua Komisariat, Suparman : Kedepan Kita Mengoptimalkan Kader Yang Kurang Aktiv

Foto : Suparman Ketua Komisariat UIN Mataram 2019-2020


Lensanasional.com (Kota Mataram) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram gelar Rapat Tahunan Komisariat (RTK). acara tersebut dihadiri oleh puluhan kader PMII se-Kota Mataram yang bertempat di Ponpes Nurul Islam Sekarbela, Rabu (20/11/19).

Dalam RTK tersebut Suparman selaku mantan ketua rayon al-ayyubi (FTIK) terpilih menjadi nahkoda baru Komisariat UINMA masa khidmat 2019-2020. Rasa kepercayaan yang telah diberikan kepada suparman membuat dirinya lebih bersemangat sehingga harus komitmen agar selalu memberikan yang terbaik kepada PMII khususnya UINMA, atas amanah yang di embannya.

“Rasanya luar biasa dengan kepercayaan yang diberikan oleh sahabat/i, namun dengan kepercayaan itu juga saya harus bisa memberikan yang terbaik dan bisa menjaga kepercayaan tersebut”, ungkapnya Suparman.

Suparman berharap dengan terpilihnya sebagai ketua Komisariat UINMA, dirinya bisa mengoptimalisasi kader-kader yang kurang aktif, memberikan yang terbaik demi membesarkan PMII sebab besarnya PMII tidak terlepas dari gerakan para kader.

“Semoga kader-kader yang fakum yang kurang aktif untuk berorganisasi bisa aktif kembali untuk sama sama bembesarkan PMII, serta punya rasa kepemilikan atau tertanam dalam diri kader bahwa saya harus membesarkan PMII dan memberikan yang terbaik untuk PMII. Karna besarnya PMII tidak terlepas dari kader yang selalu bergerak”, harapnya.

Sementara itu ucapan selamat dan apresiasi dari Nizar Zikri Ramdani selaku ketua komisariat demisioner selalu mengiri perjuangan kadernya.

“selamat kepada sahabat Suparman dan semoga amanah mengemban tugas pengurus komisariat yang baru dan membawa PMII UINMA kedepan lebih baik lagi”, tuturnya. (wldn)

Monday, November 18

Menwa Rinjani Angkatan ke 41 Terbentuk


Mataram – Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., memberikan wawasan bela negara kepada 100 orang Resimen Mahasiswa (Menwa) Angkatan 41 tahun 2019 di Bumi Perkemahan Jaka Mandala jalan Pemuda Nomor 63 A Mataram, Senin (18/11).

Seratus orang Menwa Angkatan 41 ini sedang melaksanakan pembentukan menjadi anggota Menwa yang berasal dari gabungan beberapa Universitas di NTB selama lima hari.

“Para Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki jiwa nasionalisme untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara kedepan, apalagi Menwa,” ujar Danrem usai memberikan materi Belneg.

Dijelaskannya, sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai penjabaran dari pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang bisa dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai profesi.

Dalam hal ini menurut Danrem, Menwa harus memiliki pengetahuan dan sikap dasar-dasar kemiliteran seperti Disiplin, pengetahuan dan keterampilan PBB, penghormatan, navigasi darat, tali temali dan memilik fisik yang prima yang terhindar dari pengaruh Narkoba, alkohol dan pergaulan bebas.

Danrem berharap agar seluruh komponen masyarakat baik secara perorangan maupun organisasi memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara untuk bersama-sama dengan TNI menjaga keutuhan wilayah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan harapan Indonesia tetap eksis di dunia internasional.

Sesuai rencana, para peserta calon Menwa akan diberikan pendidikan dan latihan dasar miliiter (Diklatsarmil) di Kompi C Yonif 742/SWY selama lima hari.

Thursday, November 14

MPII Gelar Dialog Islam Moderat


Kota Bima, LF | Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) DPC Kota Bima melahirkan gagasan baru dalam hal menyelenggarakan Dialog Interaktif dengan tema "ISLAM MODERAT".

Dalam hal ini ketua DPC MPII Kota Bima sahabat Muhammad Erwinsyah bersuara " atas sering terjadinya perpecahan antar agama sehingga menimbulkan konflik kemanusiaan yang sampai saat sekarang ini susah untuk di redamkan" ungkapnya, Jum'at (14/11).

"Sehingga DPC MPII Kota Bima menyelenggarakan Dialog ini bertujuan untuk meminimalisir segala polemik-polemik yang terjadi dalam tatanan kemanusiaan", tambahnya.

Dan adapun tujuan lain yang disampaikan oleh Erwinsyah mengatakan kegiatan yang diselenggarakan untuk membuka persepektif kaum muda memahami Islam Moderat.

 "DPC MPII Kota Bima yaitu untuk membuka perspektif regenerasi muda untuk bagaimana bisa memahami dan mengenal lebih dalam lagi mengenai agama, wabil khusus  ISLAM MODERAT karna pemuda adalah masa depan bangsa dan harus di rawat dan diberikan asupan nutrisi yang bersifat positif." Tambah Mantan Ketua Cabang PMII Kota Bima.


Turut hadir juga dari GP Ansor Kota Bima, GP Ansor Kab. Bima, PC. PMII  Bima dan santri Darul Umil Wallamal. (LF.1)

Sunday, November 10

Transisi Demokrasi dan Gejala Matinya Pikiran Rakyat


Oleh : Agus Dedi Putrawan, Sekretaris Lakpesdam PC NU Lombok Barat


Negara Indonesia terbentuk dari imanjinasi para pendiri bangsa, sebab ribuan tahun ia telah menjalani kehidupan sosial masyarakat dengan sistem kerajaan. Dengan Pancasila sebagai ideologi dan demokrasi sebagai sistem bernegaranya, sistem yang sama sekali asing bagi bangsa yang selama ini hidup di tengah-tengah feodalisme sistem patrimornial.

Demokrasi tidak hadir di ruang hampa, perlu perjuangan berdarah-darah untuk bisa menerapkannya. Pada abad ke 17, Niccolo Machiavelli (buku Il Principe) meletakkan dasar bagi monarki absolut yang kemudian mempengaruhi raja-raja Eropa untuk membentuk kekuasaan yang mutlak. Sehingga absolutisme inilah yang kemudian menjadi pemantik munculnya benih-benih revolusi di hari-hari berikutnya.

Jika merujuk pada sejarah terbentuknya negara, bahwa kekuasaan absolut raja berasal dari legitimasi kekuasaan Tuhan. Atas nama mewakili tuhan maka kekuasaan bersumber pada satu orang raja saja. Dengan kekuasaan yang tiada batasnya tersebut ia mampu mengatur segala lini kehidupan masyarakat. Inilah yang dinamakan sistem Patrimornial di mana kekuasaan bertumpu pada satu individu.Sistem patriarki, feodalisme, monarki, primordialisme, totaliter, tirani dan segala pirantinya termasuk ke dalam sistem patrimornial.

Masyarakat dianggap bodoh sehingga tidak berhak ikut campur dalam urusan kenegaraan. Inilah fakta sejarah kita, yang pernah merasakan bagaimana raja-raja Nusantara berkuasa selama ribuan tahun lamanya kemudian Belanda dan Jepang datang menjajah kita.

Berbeda dengan sistem demokrasi yang asas dasarnya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. "Vox dei, Vox populi" suara rakyat adalah suara tuhan, dari celah-celah tangan rakyatlah mengalir suara tuhan. Mereka kemudian memilih wakil mereka sebagai pelayan (kita kenal dengan istilah pemimpin) untuk mengurusi kebutuhan dasar kolektif mereka. Karena wakil yang mereka pilih tersebut dikawatirkan menyelewengkan kekuasaan "abuse of power" karena kekuasaan cenderung korup "power tend to corrupt" dan menjadi homo homini lupus "Manusia adalah serigala bagi sesama manusianya" kata Hobbes dalam Leviatan, maka kemudian mereka kembali lagi membentuk dan memilih wakil-wakil baru yang khusus mengawasi kinerja eksekutif, selain itu mereka diberi fungsi legislasi dan budgeting sehingga disebutlah mereka ini dengan sebutan dewan perwakilan rakyat.

Kolaborasi eksekutif dan legislatif ini kemudian membentuk dewan peradilan sebagai lembaga yudikatif. Karena lagi-lagi, sebab keragu-raguan mereka atas wakil-wakilnya tersebut kemudian membentuk lembaga-lembaga pengawas untuk mengawasi wakil-wakil di sebut di atas semisal ombudsman, BPK dan KPK.

Demokrasi ideal adalah demokrasi yang mensyaratkan rakyatnya cerdas dan kritis terhadap wakilnya. Kritisisme rakyat lahir dari skeptisisme aktif (keragu-raguan untuk terus bertanya) bukan skeptisisme pasif (sinis dan tidak mau tahu), dari sinilah lahir partisipasi masyarakat. Yang terjadi hari ini adalah partisipasi yang bukan dasarnya kesadaran atas nasionalisme berbangsa dan bernegara sebagai kebutuhan bersama namun tindakan instrumental (tindakan bermotif). Sehingga program-program yang terselenggara selalu bersifat seremonial dan formalitas belaka.

Kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan skeptisisme pasif, orang tua sibuk dengan dirinya sendiri, pemuda sibuk dengan media sosial dan video gamenya, anak-anak sibuk mencontoh seniornya dan pemerintah sibuk dengan program-programnya sendiri.

Awal-awal kemerdekaan, Indonesia pernah kehilangan pikiran karena para pendiri bangsanya diasingkan ke tempat-tempat terpisah. Masa Orde Baru kita juga pernah kehilangan pikiran karena Rezim otoriter melarang berfikir kritis. Dan sekarang kita berada dalam transisi demokrasi Reformasi di mana feodalisme mulai tergerus, kebebasan berpendapat mulai terjamin. Atas jasa para pahlawan Revolusi dan Reformasi itu kita bukan malah berfikir kritis namun sibuk bersimulakra menjual-jual simbol di media sosial.

Friday, November 8

Maulanasyaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Pahlawan Nasional Dari NTB Untuk Indonesia 

Oleh : Suaeb Qury Ketua LTN NU NTB (lensanasional.com/ist).


Opini : Pada tanggal 10 November 1945 sudah pasti diperingati hari Pahlawan Nasional. Memperingati hari pahlawan nasional adalah melestarikan tradisi nasionalisme dan patriotialsme yang sudah tertanam dalam jiwa dan raga para pejuang kemerdekaan yakni para pahlawan Kusuma Bangsa.

Dihari kePahlawanan juga, disitu ada nilai dan pesan patriotisme yang dititipan kepada anak Bangsa hari ini dan akan datang.

Tarikan nafas perjuangan para Pahlawan se-Nusantara, telah menggerakkan jiwa dan semangat yang sama untuk mempertahkan kedaulatan negara.

Begitu dahsyatnya getaran patriotisme itu, sampai kepenjuru nusantara. Para pejuang kemerdekaan soalah satu irama bahwa agama dan nasionalisme tidak bisa dipisahkan. Dan itulah pesan para Ulama yang disematkan sebagai para pejuang cinta tanah air.

Pesan itu juga, hanya bisa disematkan kepada para jiwa patriot yang mengharumkan nama Bangsa dan Negara. Bagi generasi masa kini, bisa saja menerima mandat sebagai patriot, akan tetapi harus berani menjadi pahlawan sesuai dengan bakat dan kreatifitasnya. Untuk maju dan berjuang mengharumkan nama Bangsa.

Generasi masa kini juga, harus dengan gigih mempertahkan nilai patriotisme dan heroisme untuk mewujudkan cita -cita para para pahlawan masa lalu.

Tentu harus lah belajar dari jejak sejarah perjuangan kepahlawan para pembela bangsa dan tanah air. Jika saja bisa teruraikan, jejak perjuangan para Pahlawan Nasional, tentu tidak akan bisa dihitung pengorbanannya.

Maka, wajiblah negara memberikan tanda jasa Kepahlawanan atas jasa dan pengabadian atas bangsa. Nilai kepahlawanan seseorang juga, tidak bisa dikonversikan dengan imbalan apapun.

Begitu juga, apa yang disematkan kepada Maulanasyikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 09 November 2017 dua tahun yang lalu.

Kepahlawanan Maulanasyaikh TGKH. Zainuddin Abdul Majid, yang diberi gelar sebagai Pahlawan Nasioanal. Bukan saja telah melatakkan pondasi KeIslaman dan KeIndonesia, akan tetapi Almagfurullah malaunasyaikh juga sebagai perintis pendidikan dan sekaligus sebagai pendiri NWDI (Nadlatul Wathan Diniyah Islamiyah) pada tahun 1937 di pancor -Lombok Timur NTB.

Spirit nasionalisme dan kebangkitan Umat yang dikomandani oleh Maulanasyaikh tercermin dari sikap hidup dan nafas perjuangannya mengangkat bendera kepeloporan " bagaimana orang Sasak harus menjadi bagian dari NKRI". Kobaran bendera kepeloporan yang dirintis oleh maulanasyaikh juga melahirkan semangat Cinta tanah air bagi orang sasak, sehingga melahirkan persatuan umat Islam lombok. Itulah yang menjadi titik awal kebangkitan perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda.

Tidak sampai disitu saja, jiwa dan semangat itu juga tercermin dari prinsip dakwah yang selalu diajarkan kepada murid dan jamaahnya, seperti bagaimana menjaga akhlak mulia, tidak saling menyudut pandangan orang lain, saling menghormati antara sesama, dan menghornati obyek dakwah serta berdakwa dan berpartisipasi dalam politik.

Separoh dari hidup beliau, dihabiskan untuk kemajuan umat dan Bangsa. Itu tergambar dari sikap dan prinsip yang dijarkan kepada murindnya. Bukti itu, terlihat dengan nyata lahirnya generasi Nadlatul Wathan di era kekinian yang tersebar diberbagai segment keilmuan dan berkiprah di dunia politik.

Dalam cacatan sejarah kiprah dan kepiwaian maulanasyaikh dalam dunia politik mampu mengatualisasikan dan mengkawinkan pendekatan siyasah as-syariyah yang memerankan bahwa Islam bukan hanya sistim tata nilai dan kepercayaan, melainkan sebuah formulasi kehidupan bermasyarakat dan politik.

Dari situlah jejak politik maulanasyaikh menuju panggung politik, pada pemilu 1955 terpilih menjadi anggota dewan konsituante. Perjuanga dan pengabdian dipanggung politik juga dilanjutkan pada era orde baru di tahun 1972-1982 menjadi anggota MPR RI.

Keringat dan semangat perjuangan yang diletakkan oleh maulanasyaikh, seolah menjadi magnet bagi para generasi penerusnya. Lihat saja, apa yang ada dalam diri Dr. TGH M. Zainul Majdi,MA yang telah menjadi milik Indonesia dengan mewarisi nilai keIslaman dan keIndonesiaan yang selama ini dipegang sebagai wujud dari cara TGB mengamalkan warisan maulanasyaikh.

Mengapa penting mengambil sprit dan ibrah dari maulanasyaikh untuk Indonesia buat generasi masa kini. Dan pelajaran itu juga, ditegaskan oleh Muhammad Jusuf Kalla dikutip dalam buku Maulanasyaikh Dari NTB "
Dari Maulanasyaikh Kita bisa belajar banyak hal. Mulai dari soal kesabaran dalam berjuang, keteguhan dalam bersikap,keyakinan dalam berikhtiar, dan hingga kesederhanaan dalam kehidupan".

Apa yang ada dalam diri maulanasyaikh adalah gambaran hidup yang lahir dari kebangkitan dan pembebasan dari kejumudan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan. Jika ilmu itu disematkan kepada generasi muda melinia masa kini, makan melawan rasa malas pembodohan, pemiskinan intelektual sudah saatnya dikibarkan. Tantangan masa kini adalah melestarikan tradisi nasionaliame yang kreatif,inovatif dan menjadi leadership dimana saja. Wallahu'alam bisaawab.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa Sukses Menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif

Foto : Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan Peserta Sekola Kader Pengawas Partisipatif Usai kegiatan wawancara . (Lensanasional.com/ist).


Lensanasional.com (Kabupaten Sumbawa) -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa melaksanakan Seleksi wawancara sekolah kader pengawas partisipatif yang didelegasikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa.Jum'at (08/11/19).

Kegiatan dimulai pada pukul 14.30 Wita dibuka oleh Kordiv  SDM dan Organisasi Bapak Lukman hakim, SP, M.Si  yang didampingi oleh Koordiv Pengawasan dan Humla Bapak Hamdan S.Sos.I, Kordiv  Sengketa, Bapak Agusti, S.Pd.I serta Koordiv Penindakan Pelanggaran Bapak Ruslan, S.Pd dan Koorsek Bawaslu Kabupaten Sumbawa Bapak Edy Ramly, S.AP.

Acara tersebut dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jumlah peserta yang hadir 16 Orang, 3 Perempuan dan 13 Orang Laki-laki. Sedangkan 2 Orang peserta tidak hadir dan tanpa kabar, saat itu juga dinyatakan gugur.

Seleksi wawancara ini menggunakan sistem SGD (Small group Discussion). SGD dipimpin langsung oleh Bapak Hamdan S.Sos.I, dimana peserta diberi waktu masing masing 5 menit menyampaikan materi/pengetahuannya tentang pengawasan pemilu,  dan isu isu politik lokal.

Setelah mereka melakukan pemaparan, kemudian peserta lainnya diberi kesempatan untuk mendiskusikan ataupun memberimasukan terhadap persoalan-persoalan teersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan intelektual peserta, integritas dan pengusaan materi. Dalam diskusi ini banyak sekali terjadi perdebatan ataupun masukan masukan kepada Bawaslu, khususnya mengenai pengawasan dan isu isu politik lokal yang terjadi di desa-desa terpencil dimana masih banyak terjadinya politik uang ataupun sebaran sebaran janji politik.

Wawancara yang berlangsung selama 2 jam ini berlangsung sangat menarik, seluruh peserta mengeluarkan kemampuannya untuk memdapatkan hasil yang terbaik.tak jarang terjadi instrupsi instrupsi dan perbedaan pendapat yang membuat acara SGD tersebut semakin menarik.

Di akhir acara, semua peserta nampak puas dalam melaksanakan wawancara system SGD ini, bahkan mereka berharap bias bergabung menjadi pengawas partisipatif di Bawaslu demi suksesnya pilkada ataupun pemilu nanti.

Acara kemudian ditutup dengan dilakukan foto bersama. Dibalik semua ini hal yang perlu dipetik adalah semangat para pengawas ini dan banyaknya masukan masukan bagi Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang luput dari pengawasan kami, sehingga menjadi acuan bagi Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam melakukan Pengawasan untuk Pilkada 2020 demi terciptanya Pilkada yang aman, damai dan berintegritas.(*)

Wednesday, November 6

Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Partisipasi Pemilu Atau Pilkada


Oleh : Hamdan Syafi'i, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumbawa (lensanasional.com/ist).


Opini : Dalam pelaksanaan demokrasi elektoral, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat didalam pengambilan keputusan-keputusan umum. peranan masyarakat sebagai pemilih menentukan proses dan hasil-hasil pemilu maupun pilkada kedepan. masyarakat dapat memperpanjang atau memperpendek mandat kekuasaan yang tengah dipegang oleh para wakil rakyat dan wakil daerah serta kepala eksekutif, sekaligus juga dapat mencabut mandat mereka tersebut melalui pelaksanaan hak pilih.

Keberhasilan atau kegagalan pemilu maupun pilkada 2020, telah ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. oleh karena itu kehadiran Bawaslu Kabupaten Sumbawa menjadi Aktor yang mensinergikan seluruh potensi yang dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang Demokratis, Jurdil dan Berintegritas.

Pelibatan kelompok masyarakat sangat mempengaruhi hasil proses dalam tahapan pilkada seperti Pembentukan Forum Warga Pengawasan Pemilu, GEMPAR Pemilu (Gerakan Masyarakat Partisipasi Pemilu) serta membentuk Desa Tolak politik Uang. Gerakan ini, merupakan bagian dari Partipasi masyarakat dalam mendukung peran serta tugas Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam melakukan langkah langkah pencegahan terhadap kegiatan pelanggaran yang dilakukan oleh Aktor Politik.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyadari bahwa dukungan masyarakat begitu nampak dalam kerja kerja pengawasan selama tahapan pemilu 2019. oleh karena itu, kerja sama seluruh masyarakat sangat diharapkan untuk mengulang kesuksesan tersebut pada Pilkada 2020 dengan peningkatan partisipasi dan peningkatan kepoloporan masyarakat dalam Pengawasan partisipatif.

Mari,,,,,kita sebagai masyarakat mengawali dan mengawasi proses demokrasi yang Jurdil dan berintegritas.

Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan adalah prasyarat penting dalam proses pemilih umum maupun pilkada, agar hasil pemilihan mendapat pengakuan dari masyarakat maupun pasangan calon. dalam kaitan ini, ada ruang untuk dilakukan pengawasan dan pemantau menjadi sangat penting.

Pengawas Pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbentuknya sistem politik yang demokratis dari awal. Sehingga pengawas pemilu diyakini dapat berkontribusi dalam proses konslidasi demokrasi.dengan adanya Pengawasan, kualitas pemilu/pilkada disuatu negara atau daerah mendapat kepercayaan dari aktor politik.

Sedangkan Partisipasi merujuk pada keterlibatan interaksi organisasi dan institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap atau berhubungan dengan tindakan kolektif dibidang publik. rumusan partipasi ini pertama kali dikembangkan oleh Sherry Arnestein dalan buku mengawal Penegak Demokrasi dalam Politik, partisipasi adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain, dengan memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung, juga memengaruhi kebijakan publik sebagaimana dikutip dari Mariam Budiardjo.

Sehingga Partisipasi dalam pengawasan pemilu merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan akan jauh lebih baik jika dilakukan bersama-sama sebagaimana amanat Undang-Undang yang diberikan kepada pengawas pemilu dan partisipasi warga selaku pemegang kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang menjadi salah satu prasyarat sistem pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan penafsiran hukum secara ekstensif, dapat dipahami bahwa fungsi dan peran pengawasan pemilu dapat dijalankan oleh pengawas pemilu, warga negara, peserta pemilu dan pemantau pemilu. Perbedaan diantara keempat aktor tersebut hanya pada kewenangan, dimana hanya pengawas pemilu yang berwenang melakukan kajian, memeriksa (mengklarifikasi), membuat laporan dan menerima laporan, meneruskan rekomendasi, serta menyelesaikan sengketa selama proses tahapan berlangsung.

Pemahaman dan penafsiran mengenai aktor pengawasan dalam proses tahapan pemilu maupun pilkada penting digaris bawahi karena sangat menentukan orientasi dan arah pengembangan kebijakan pengawasan pada proses tersebut.

Oleh karena itu dengan adanya penguatan peran masyarakat, peserta pemilu (Pasangan calon), dan pementau pemilu dalam pelaksanaan pengawasan, maka demokrasi yang terbangun akan lebih subtansial dan mendapat kepercayaan penuh dari rakyat untuk rakyat karena telah diawali dari partisipasi aktif elemen masyarakat.

Pengembalian fungsi dan tugas pengawasan kepada masyarakat juga sebagai bentuk dorongan terwujudnya kedaulatan rakyat secara optimal. Jadi, apa yang dinamakan sebagai partisipasi masyarakat bukan sebatas pada saat mengunakan hak suara di bilik TPS, tetapi juga secara aktif menjamin integritas baik dari proses maupun hasil dalam penyelenggaraan pemilu.

Jadilah masyarakat yang bijak dengan partisipasi aktif dalam agenda pembangunan termasuk proses Pemilihan Umum maupun Pemilihan kepala daerah karena proses inilah langkah awal membangun pondasi pembangunan di negara demokrasi. Mari bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Cadar, Tradisi Atau Idielogi?


Oleh : Ziar Zona Zabardi Asli, Kader PMII Kota Mataram


Opini : Sebuah kebudayaan atau peradaban memiliki sejarahnya sendiri-sendiri untuk bangkit dan berkembang. Namun, suatu peradaban tidak mungkin lahir dan berkembang tanpa bersentuhan dengan kebudayaan lain dan saling meminjam.Proses pinjam meminjam antar kebudayaan hanya bisa terjadi jika masing-masing kebudayaan memiliki mekanismenya sendiri-sendiri. Pahmi zarkasyi "Akar Kebudayaan Barat".

Cadar/niqof merupakan cara berpakaian dengan menutup bagian muka sampai bawah pelupuk mata Atau bahkan tertutup semuanya.Cadar dari bangsa Arab ini sudah sejak zaman jahiliah hingga masa dakwah nabi Muhamad SAW. Dalam sejarahnya, masa murabhitun cadar tidak pernah dilarang ataupun diwajibkan oleh Rasulullah. Itu artinya boleh memakainya atau tidak memakainya tidak menjadi masalah.Dalam Al qur'an juga, surah An-Nur ayat 31 Ayat ini sangat jelas bagaimana mengatur wanita dalam berpakaian.

Akhir-akhir ini marak disosial media wacana pelarangan memakai cadar diinstansi pemerintahan. Larangan ini bertujuan untuk menstrilkan dari pemahaman-pemahaman yang dianggap radikalisme.Memang paham agama tidak pernah berpisah dan terus dinamis melebur dengan kultur dan budaya. Tapi, budaya bukan sebuah ideologi yang harus ditentang dan dilarang. Sehingga kehidupan berbudaya akan mati jika disekat oleh hukum dan aturan dalam mengekspresikan kebebasan.Sumber konflik didunia baru saat ini bukanlah masalah konflik yang bersifat ideologis ataupun bersifat ekonomis. Perbedaan-perbedaan terbesar dunia dan sumber konflik yang paling dominan adalah kultur.Fase konflik antara kebudayaan-kebudayaan akan menjadi fase terakhir dalam evolusi dunia modern. Samuel P. Huntington "Benturan kebudayaan".

Pro dan kontra pelarangannya memakainya mencuat sampai kepermukaan yang hangat dibicarakan.ini muncul akibat dari sebuah kebiasaan yang belum melebur dengan kebiasaan yang menjadi tradisi dan budaya diindonesia. Ada yg setuju bahkan banyak yang menentang wacana pelarangan pemakaian cadar. Hak asasi manusia sudah diatur dalam UUD negara rebublik indonesia, "hak berbicara dan kebebasan menyampaikan pendapat di khalayak umum".

Cadar yang datang dari Tanah Arab dianggap sesuatu hal yang baru muncul diindonesia sebagai persoalan keutuhan NKRI. Wacana pelarangan pemakaian cadar memiliki potensi sudah mengusik hak asasi manusi (HAM) . alasan apa larangan menggunakannya? Negara indonesia menjunjung tinggi kebebasan serta menumbuhkan kultur2 yang serat dan sangat kaya dengan peradaban. Maka perlu adanya pertimbangan (Tabayyun) serta pengkajian yang mendalam terhadap putusan yang diambil.

Radikal adalah ideologi maka wajib hukumnya ditentang di negara indonesia. Cadar bukan sebuah ideologi yang dibawa untuk menentang, menakuti dan mengancam ideologi yang sudah menjadi kesepakatan founding father bangsa indonesia yaitu pancasila. Negara indonesia dengan kemajemukan dan multikulturalnya sudah finis diikat dengan jargon kebinekaan. Meskipun berbeda kulit, budaya, suku, adat, atau tradisi serta ras dan entis itu sudah menjadi sunnatullah. Dan Esensi sebuah keindahan letanya pada perbedaan.

Monday, November 4

Jangan ikut Latah: Menpora dan Gubernur Itu Bijak

Oleh : Suaeb Qury,Ketua LTN NU NTB


Opini : Jika saja sirkuit MotoGP mulai digelar, tentu semua ingin menjadi penonton dan menyaksikan motoGP, tapi bukan diluar arena. Melainkan menjadi penonton yang dipedium utam. Ya layaknya penonton dan penggemar moto GP, tapi itu berlaku untuk siapa dulu.

Dan bisa jadi juga, kita menjadi penonton biasa di kaca televisi, karena tidak bisa membeli tiketnya. Maklum juga namanya motoGP kelas Internasional, seberapa mampukah warga NTB menjadi penonton yang setara kursinya dengan para pencita MotoGP luar negeri.

Kita hampir selalu menjadi komentator yang baik, belum finis saja MotoGP sudah mulai mencari sang Komentar dan sang juara. Tapi itu juga bagus, kadang membaca opini yang digiring ke ruang publik oleh Menpora sangat dinamis, begitu juga Gubernur NTB mananggapi dengan dingin"MotoGP dan Menpora itu penyemangat NTB".

Bukan juga persoalan kewenangan dan bidangnya. Tapi bukan juga Menpora ingin melepas peluru, siapa saja bisa membagun sirkuit MotoGP. Bedanya apa itu dikawasan wisata atau dikawasan khusus olahraga.

Apa salahnya sih, kita sebagai warga NTB menggangap pancingan Menpora adalah penyemangat bagi para pemangku kebijakan, kebagian kita yang tidak punya posisi dan asosiasi apalah yang bisa dibicarakan, hanya bisa merespon dengan cara bukan melawan. 

Tapi tidak salah juga melawan dalam opini, itu cara yang produktif membagi energi positif, jika saja pak Menpora tidak berkata "bisa saja MotoGP di jawa Timur ". maka, bisa jadi tidak akan banyak yang merespon dan menyoal tentang MotoGP di mandalika sana.

Belum lagi menyoal sengketa tanah yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan oleh ITDC. Problem dan masalah tanah itu juga harus menjadi solusi juga buat warga NTB dan lombok Tengah untuk berkontribusi mencarikan titik temu.Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh ITDC, masyarakat setempat dan Bupati Lombok Tengah.

Tapi keyakinan dan optimisme itu, sungguh dibuktikan oleh sang Gubernur dan Bupati Lombok Tengah. Menyelesaiakan tahap demi tahap, membuktikan kepada para pihak. Lihat saja baru-baru ini juga pada tanggal 28 Oktober 2019, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer, CEO Dorna Sports SL (DORNA) Carmelo Ezpeleta, Sporting Director DORNA Carlos Ezpeleta dan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan meninjau pembangunan Sirkuit Mandalika di kawasan pariwisata Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah-NTB.

Begitu juga sang DORNA mengapresiasi dan yakin atas komitmen ITDC untuk menyelesaikan pembangunan sirkuit jalan raya pertama ini pada akhir tahun 2020. 

Sebenarnya peryataan awal menpora dan setelah ada banyak reaksi dari berbagai kalangan di NTB. Sebuah teks yang terkonfurmasikan juga dengan komitmen Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menegaskan bahwa dirinya mendukung pelaksanaan MotoGP 2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, selama persiapan terus dilakukan. Dan dilanjutkan lagi dengan tegas “Saya mendukung MotoGP di Mandalika. Yang penting adalah persiapannya.

Tidak boleh kita mempertahankan tempat yang tidak siap. Indonesia bisa malu,” ujar Zainudin di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin.Dia melanjutkan, Indonesia sudah mendapatkan kepercayaan besar untuk menggelar MotoGP tahun 2021".

Dengan bijak Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah menganggap bahwa ucapan Menpora sebagai motivasi untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur MotoGP termasuk sirkuit.

Memang kenyataan hari ini, menjadi sebuah keseriusan untuk dilakukan. Sebab sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, masih dalam pembangunan yang diawasi langsung oleh Dorna Sports, pihak penyelenggara balapan MotoGP, serta pengelola yaitu perusahaan BUMN Korporasi Pengembangan Wisata Indonesia (ITDC).

Proses pembangunan yang masih berjalan dan somoga saja bisa mencapai target pembangunan sirkuit Mandalika pada akhir 2020 akhir sudah final dan rakyat lombok tengah dan NTB melihat sirkuit yang rencananya memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan.

Memang butuh pemahaman yang universal dan bijak (tabayyun),setiap apa yang ingin direspon dan tersampaikan. Namun, semua juga bisa merespon dengan berbagai alasan di alam keterbukaan infomasi digital. Apa itu, berdanpak langsung atau tidak, tergantung sungguh dari konten dan isi yang disampaikan. Dan hampir semua stetmen yang tersampaikan kemedia sosial oleh para pengamat dan aktivis" mengecam peryataan Menpora ". Dan harus diakui, bahwa hanya seperti itulah bagian yang bisa dilakukan oleh warga NTB.

Bukan juga menyoal bagaimana progres pembangunan sirkuit MotoGP, melibatkan pekerja dari mana dan kedepan adakahv kesempatan putra -putri NTB menjadi pelaku utama di KEK mandalika dan MotoGP.

Entalah siapa yang ikut memikirkan dan berkontribusi untuk menjaga kelak MotoGP terkabulkan, tidak berdanpak pada rusaknya moralitas generasi kedepan. Tapi itu mimpi yang harus disiapkan penangkalnya. Bukan tidak mungkin semuanya bisa saja berubah dengan cepat.

Mengapa juga kita, ikut latah. Dan latah juga bisa dengan cara yang bijak dan santun. Tapi latah nya ala aktivis NTB juga menjadi pemantik yang Indah untuk menggerakkan semangat para pemangku kebijakan.

Bahwa kepedulian itu datang dengan cepat untuk NTB gemilang dengan motoGP di KEK mandalika dan Global Hub di Lombok Utara. Dan kegelitan dalam merespon setiap peristiwa yang berhubungan dengan kepentingan publik akan tetap dinamis di NTB dan ini terbukti dari sekian tahun berjalan. Wallahu'awam bisawab.

Anggota DPRD Provinsi NTB,Adakan Reses,Siap Tampung Aspirasi Masyarakat


Foto : L.Riadi S.Sos, M.H saat menyampaikan sambutan pada acara reses yang digelar di dusun kelambi desa pandan indah.(lensanasional.com/wldn).



Lensanasional.com, (Lombok Tengah)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi Partai Demokrat, Lalu. Riadi turun langsung menyambangi masyarakat dalam rangka reses di dusun Kelambi, Desa Pandan Indah, kecamatan Praya Barat Daya, kabupaten Lombok Tengah.

Reses kali ini guna untuk menyerap aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat yang nantinya akan disampaikan disidang pleno DPRD Provinsi NTB.

Dihadiri kepala Desa Pandan Indah Anharditya dan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa dan beberapa perwakilan kepala dusun lainnya.

Riadi menjelaskan, tujuan reses untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di masyarakat serta harus segera ditindaklanjuti.

“Kami ingin menyerap aspirasi warga sekaligus mempelajari masalah-masalah yang harus segera ditangani,” Tegasnya, senin (04/11/19).

Dalam rangka reses konstituen, Riadi menyerap permasalahan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat berupa infrastruktur, peternak dan lain-lain.

"Saya lihat mungkin jalan dibagian kelambi ini aja yang belum mulus (aspal),kalok jalan sudah bagus,insyaallah ekonomi pun akan berjalan lancar,kalok ada usulan,ada biaya melalui reses ini,saya akan menindak lanjuti masalah-masalah tersebut."Tambahnya.

Sementara itu, kepala desa Pandan Indah Anharditya menyampaikan beberapa masalah yang menjadi pokok utama kebutuhan masyarakat, salah satunya infrastuktur.

"alhamdulillah mengenai jalan,meski belum sebaik mungkin namun sudah ada kemajuan dan itu sudah merata dimasing-masing titik."Tandasnya.

Tambah Anhar, melalui reses ini ia berharap ap yang menjadi keluh kesah masyarakat kedepannya bisa terealisasikan.

Sementara itu Hirlan Al-Ony mewakili atas nama pemuda menyampaikan perlu adanya bibit peternakan kepada masyarakat, pengadaan terop, pembinaan pemuda. "seperti yang kita ketahui bahwa pemuda adalah tonggak peradaban hal itu akan mencerminkan,maka generasi pemuda perlu untuk dibina" tegas Ony. Ia juga menyinggung kekeringan yang melanda dusun Kelambi yang berdampak pada warga kesulitan mendapatkan air bersih. "jadi hal tersebut harapan kami semoga melalui aspirasi masayarakat minimal dibuatkan sumur bor,"Tutupnya.(LN/wldn).