Sunday, October 27

Refleksi Sumpah Pemuda Era Milenial


Foto Penulis : Suaeb Qury Ketua LTN NU NTB (lensanasional.com/sq)



OPINI : Memperingati hari sumpa Pemuda 28 Oktober 1928, serasa kita diajak melakukan reimajinasi keIndonesiaan masa lalu dan masa depan.

Mengapa begitu pentingnya melihat masa lalu untuk Indonesia hari ini?.  Sebab titik balik dari semangat keIndonesiaan masa lalu adalah cermin  masa depan.

Apa yang dikorbankan oleh para perintis kemerdekaan yang dipelopori oleh para muda, sebelum dan sudah ikrar Sumpah Pemuda, bukan sekedar cita -cita, akan tetapi mimpi besar yang diwujudkan dengan nation state yang bernama rumah besar Indonesia.

Sumpah Pemuda Juga adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda juga dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

Begitu juga melacak jejak sejarah Sumpah Pemuda adalah sebagai bukti, mengingat masa lalu.  Bahwa sejaralah yang menuntun  terwujudnya embrio ke Indonesiaan.

Awal mula lahirnya"Sumpah Pemuda" bukan sekedar patriotisme belaka, akan tetapi adalah keputusan hakiki Dan bulat akan KeIndonesiaan. Maka pada kongres Pemuda yang diselenggarakan dua hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta).

Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada "tanah air Indonesia", "bangsa Indonesia", dan "bahasa Indonesia".

Keputusan yang diambil dan dirumuskan oleh perwakilan  pemuda adalah menjadi asas bagi setiap "perkumpulan kebangsaan Indonesia" dan agar "disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan.

Lahirnya  Istilah "Sumpah Pemuda" sendiri tidak muncul dalam putusan kongres tersebut,  melainkan diberikan setelahnya.

Sebagai bukti atas baktinya para pemuda terhada tanah air, maka bait -bait kalimat dalam naskah " Sumpah Pemuda "berbunyi; Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kedoea:Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
Ketiga:Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean,bahasa
Indonesia .

Dari tiga bait kalimat Sumpah Pemuda, jika dikontekstualisasikan dengan jiwa dan semangat keIndonesiaan generasi muda masa kini (milenial).

Maka, bisa jadi, mengalami pergesaran nilai. Apa yang disebut dengan nasioanalisme dan patriotisme tertukar dengan simbolisasi agama dan suku.

Mengapa bisa terjadi pergesaran nilai tersebut dan dominan adalah kelompok muda. Tanpa disadari, bahwa bahaya dan titik lemah yang dibangun oleh instituasi yang bernama negara.

Ternyata tidak bisa menghadirkan ruang education yang disebut dengan nilai kejuangan, kepelopran dan ketauladan.

Lihat saja, prilaku generasi melenial hari ini, dengan mudah meniru dan menyajikan simbol-simbol agama sebagai bentuk pelemahan jati diri bangsanya. Begitu juga dengan simbol kedaerahan yang menafikan keberagaman dan kebekhinekaan yang ada.

Bukan itu saja, apa yang dipertontonkan oleh para tokoh agama, politisi dan birokrasi tidak mencerminkan nilai ketauladan dalam menyampaikan informasi dan forum ilmu.

Dan hampir terjadi dan disaksikan secara langsung, baik di media sosial, elektronik dan cetak. Dan hampir diterima dengan cara mentah oleh generasi gadget.

Bahaya yang muncul di era informasi digital juga,  akan melemahkan kecintaan dan sprit kepeloporan Dan solidaritas kebangsaan.

Selain itu, juga sikap dan orientasi generasi gadget juga tidak dapat menafikan bahwa informasi yang diserap merupakan informasi global. Dan sudah pasti  memuat budaya dan gaya hidup bangsa asing di luar sana yang dikonsumsi .

Hal ini akan mendorong masuknya budaya-budaya asing ke dalam negeri, yang dalam pandangan generasi muda merupakan hal yang kekinian atau modern.

Bukan juga menaifikan, era baru yang disebut dengan era 4.0 kehadirnya juga akan meleburkan batas-batas budaya suatu bangsa dan menyebabkan dunia seakan-akan menyatu menjadi satu.

Derasnya arus globalisasi dan informasi, perlahan namun pasti membuat generasi muda Indonesia asing terhadap apa yang disebut dengan Nasioanalisme itu sendiri.

Hal ini tentu menjadi mimpi yang lebih buruk lagi jika para generasi milenial bangsa kita,  tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang apa artinya budaya Bangsa.

Jika saja, beban dan tugas negara sebagai perwujudan atas keselamatan dan kesejahteraan rakyat (melinia),maka semua kita terpanggil untuk mengambil hak kebangsaan.

Untuk menjadi aktor kecerdasan dan pencerdasan buat generasi muda, jika tidak Negeri ini bisa kita hitung-hitung usianya dengan generasi yang lahir di era yang serba instan.

Semoga saja, negara dan institusi pendidik juga menjadi aktor utama untuk menanamkan nilai -nilai kepelopran para generasi muda masa lalu, menjadi modal Buat generasi muda masa depan.
Wallahu'alam bisaawab
(LN/ist).

Saturday, October 26

Mendikbud Baru dan Ekspektasi Publik Berlebihan

Foto Penulis : Agus Dedi Putrawan,Dosen FDIK UIN Mataram (lensanasional.com/wldn)

OPINI : Masih terngiang dalam ingatan kita, dulu bagaimana Anis Baswedan dielu-elukan ketika Jokowi menunjuknya sebagai Mendikbud baru. Sebagai akademisi ia terkenal kritis terhadap pemerintah, apalagi dengan menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar. Ekspektasi publik dengan rekam jejak yang mentereng menggantung tinggi seolah-olah publik menemukan oase di Padang gersang. 

Dengan prestasi yang mentereng, ketika di luar pemerintah menjadikannya the special one, namun berbanding terbalik setelah masuk ke ranah birokrasi, ia kelihatan kelabakan. Apa yang terjadi, ia pun terkena reshuffle jilid I dan publik pun terdiam seribu bahasa.

Pola-pola zaman Anis kembali terulang, ekspektasi publik kembali menyeruak ke permukaan setelah mengetahui Nadiem Anwar Makarim dinobatkan sebagai Mendikbud baru di kabinet Indonesia bersatu. Ia tercatat sebagai menteri termuda umur 35 di kabinet tersebut yang konon presiden Jokowi terpincut gara-gara keberhasilannya sebagai seorang pengusaha Indonesia. Ia merupakan pendiri serta CEO Go-Jek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam dan Thailand.

Dirayu berulang kali untuk jadi menteri dan kesekian kalinya juga menolak hingga pada akhirnya mau dan memilih menahkodai Mendikbud.

Lagi-lagi Nadim Anwar Makarim adalah the special one namun tidak sadar masuk ke jebakan Batman kekuasaan, menyodorkan diri ke publik rakyat Indonesia untuk dikontrol, dikritik dan demo sebagai perpanjangan tangan presiden. Sebagai pembisnis di luar pemerintah tidak ada yang memperhatikan, dia bebas berimprovisasi semaunya, namun di dalam pemerintahan ia harus taat, masuk dan mengikuti pola kerja birokrasi yang kaku dan njlimet.

Tentu Nadim Makarim bukan orang bodoh, ia punya pertimbangan-pertimbangan strategis sebagai seorang pembisnis, namun publik juga harus tahu bahwa Nadim kini adalah bawahan presiden yang kapanpun bisa direshuffle, dia digaji dari pajak rakyat.

_"Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden"_ kata Presiden Jokowi.

Jadi logikanya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah adalah wajar atau normal, tidak ada yang spesial karena mereka digaji dari pajak rakyat. Tidak ada yang spesial jika dia digaji oleh rakyat karena itu tugasnya sesuai undang-undang, berbeda dengan orang yang berkarya di luar pemerintahan, mereka adalah orang spesial yang berdiri di kaki sendiri.

Tidak ada prestasi dalam pemerintah, yang ada adalah ia sedang melaksanakan tugasnya secara normal. Hanya saja sekarang ini kita sulit menemukan pemerintah yang menjalankan tugasnya secara normal, sehingga yang normal kita anggap prestasi (ini dinamakan hipnotis dalam kekuasaan)
U
Terakhir mari kita kawal bersama dan jangan terlena dengan uporia publik akan Mendikbud baru kita ini. (LN/adp)

Dinasti Politik Indonesia

Foto : karikatur dinasti sistem politik indonesia (lensanasional.com/Jo)

Oleh : Khairil Rizwan
Mahasiswa UIN Mataram

OPINI : Lensanasional.com-Dinasti politik bukan istilah baru lagi dalam perpolitikan di Indonesia. Praktik politik dinasti masih lumrah dilakukan oleh politikus tingkat nasional samapai tingkat yang paling bawah.

Politik dinasti dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang di jalankan sekelompok orang yang masih dalam hubungan keluarga, baik karna garis keturunan, hubungan darah, atau karna ada ikatan perkawinan, dan tentunya partai pengusung tak mau kalah untuk ikut serta dalam dinasti tersebut.

Indonesia mulai membuka keran demokrasi sejak tumbangnya Rezim Orde Baru di bawah pimpinan Suharto pada tahun 1998, di mana seluruh masyarakat Indonesia bebas bersuara dan menyuarakan pendapatnya, bebas mengkritik,hingga bebas memilih maupun di pilih.

Kebebasan itu membuat masyarakat punya kesempatan yang sama dalam hal kekuasaan. Semua warga Negara dari berbagai golongan di jamin haknya untuk ikut serta dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia, kesempatan itu semakin terbuaka luas manakala adanya aturan tentang desentralisasi kekuasaan atau penyerahan kekuasan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, di tengah kebasan itu, ada satu fenomena yang di rasa janggal, namun cukup sulit untuk dicegah yaitu praktik politik dinasti.

Munculnya dua nama putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dalam bursa pemilihan Wali Kota Surakarta Periode 2020-2025 memancing beragam reaksi publik. Meski baru sebatas survei, namun Gibran dan Kaesang di sebut- sebut bisa saja menjadi awal terbangunnya dinasti politik keluarga Jokowi. Saya melihat bahwa putra dan putri Presiden Indonesia memang memiliki modal besar untuk berpolitik,terutama dari segi popularitas. 

Anak-anak presiden ini dinilai akan jauh lebih mudah menjangkau dan membangun basis massa dengan popularitasnya. Ada klan Suharto, ada klan Megawati, ada klan SBY, ada klan keluarga cendana, ada klan Gus Dur, dan kini ada klan jokowi.

Para pemimpin negeri ini melibatkan anak-anaknya di panggung politik sebut saja Megawati dan SBY, Megawati memiliki Puan Maharani yang sekarang menjabat sebagai ketua DPR RI yang mungkin dapat meneruskan langkahnya di partai raksasa PDIP. Sementara SBY membuka ruang seluas-luasnya bagi Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat.

Mereka yang berada di lingkaran dinasti politik sering menyalahgunakan kekuasaan, menyelewengkan amanah jabatan. Mereka yang pernah menjadi kepala daerah tetap leluasa mengendalikan pemerintahan, lantaran suksesornya berasal dari keluaraga sendiri.(LN/Jo)

Thursday, October 24

NU dan Muhammadiyah : Kami Tidak Persoalkan Kabinet Jokowi


Foto : Suaeb Qury Ketua LTN NU NTB (Lensanasional.com/wldn)

Mataram (Lensanasional.com) - Sejak diumumkan dan dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 para menteri kabinet maju jilid II Jokowi-maruf sudah mulai bekerja.

Apa yang dipesan oleh Jokowi sebagai pengendali kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh para menteri.

Bukan saatnya lagi para pembantu Presiden, bisa menunjukkan dari mana asalnya, perwakilan mana dan titipan siapa.

Melainkan melubur menjadi abdi negara bekerja dan betugas sebagaimana tugas dan tanggungjawab sebagai menteri.

Para menteri harus meletakkan pada pundak nya, apa yang dipesan oleh Jokowi " Jangan Korupsi, kalimat yang diulang dengan tegas dan lugas.

Tidak ada visi menteri yang ada visi presiden dan wapres. Sering kali para menteri selalu lupa dengan visi dan misi. Malah yang dingat visi misi partai dan kadang kala pesan partainya selalu muncul.

Begitu juga Jokowi dengan lantang meminta para menterinya, bekerja dengan cepat keras. Jika diurut secara usia, hanya beberapa menteri saja yang berusia 60-70 an tahun.

Untuk bekerja cepat dan kerja keras, produktif. Tentu para menteri akan bisa melakukannya. Jika para pendamping menteri diisi oleh para birokrat yang progresif dan genarasi baru yang mau bekerja.

Nah kalau yang ini, "Jangan terjebak rutinitas, kerja nyata," ini memang harus diuji dalam 100 hari kerja para menteri, bisa saja para menteri butuh waktu lama dan ada yang cepat menyusuikan dengan pola dan cara kerja ASN selama ini.

Dan berikutnya, lanjut Jokowi, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya.

Memang bukan hal baru, jika dilihat dari para menteri yang ditarik lagi masuk kabinet Jilid II, sudah terbiasa dengan gaya blusukan Jokowi.

"Terakhir semua harus serius dalam bekerja. Yang enggak serius, enggak sungguh-sungguh, bisa mogok di tengah jalan,"


Pesan terakhir Jokowi adalah reaktif, direktif dan evaluatif, jika tidak sesuai harapan dan ekseptasi serta penilain publik buruk terhadap kinerja 100 hari kerja para menteri.

Apa Iya, yang tidak serius dan mogok ditengah dijalan akan membuka peluang bagi para pendukung dan Tim Jokowi -Maruf bisa punya kesempatan untuk masuk di kabinet (resafle).

Narasi yang coba digiring oleh publik, bisa bijak dan juga provokatif, itu sebaiknya tidak dilakukan oleh anak Bangsa hari ini, bukan juga menolak,melainkan menerima.

Kenyataan yang baik dan pilihan yang baik diambil oleh Jokowi, bukan atas dasar tekanan atau apalah namanya.

Semua dilakukan oleh Jokowi atas dasar asesment yang sangat mendasar dan teruji, bukan lagi atas kepentingan yang dominan politik.

Apalagi sebutan NU dan Muhammadiyah, berapa tulisan dan status di media sosial, mencoba menggiring opini publik.

Lihat dan baca saja narasi seperti ini"Menteri Agama kali ini tidak dipilih dari kalangan NU, maka Menteri Pendidikan pun tidak diambil dari kalangan Muhammadiyah.

Menteri Agama dipilih dari kalangan TNI yaitu Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi sedangkan Menteri Pendidikan diambil dari kalangan bisnis yaitu Bos Gojek Nadiem Makarim.

Saya rasa apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah benar. Presiden tak mau lagi ada tarik menarik antara NU dan Muhammadiyah.

Jika NU tidak mendapatkan posisi Menteri Agama maka Muhammadiyah pun tidak mendapatkan posisi Menteri Pendidikan. Adilkan?"

Jika dicermati penggalan beberapa kalimat tulisan di atas, bukan sebuah narasi yang ingin membelah dan meretakkan hubungan baik antara NU dan Jokowi, Begitu juga dengan Muhammadiyah.

Tidak sejauh dan setajam itu, juga menggabil narasi yang membandingkan antara persaoalan agama dan pendidikan, hanya bisa diurus oleh menteri Agama dan Mendikbud.

Bukankah NU dan Muhammadiyah sudah Sejak zaman Hindia Belanda mengurus dua hal pokok( Agama Dan pendidikan) untuk Umat.

Dua Ormas besar NU dan Muhammadiyah, bukan sekonyol -konyol,beraksi seperti apa yang publik ketauhi. Dan bukan juga menuntut dan apalagi memaksakan kehendak.

Bagi NU dan Muhammadiyah, hal kecil menyoal posisi di kabinet, mengurus umat dan membangun peradaban Islam yang toleran, Islam yang rahmatan lilalamin, itu lebih dari menteri.

PaK Jokowi tau betul, berapa besar perjuangan kaum santri NU dan Muhammadiyah melawan radikalismes di Indonesia, begitu juga ikut andil memenangkan pasangan Jokowi-maruf.

Suda bisa dipastikan, apa yang dipilih oleh Jokowi, mengambil putra terbaik NU dan Muhammadiyah. Bukan tidak mempertimbang apa yang sudah diperbuat oleh NU dan Muhammadiyah.

Begitu juga, Jokowi mendiskusikannya dengan Wakil Presiden Kiyao Maruf Amin.

Apa ada reaktif yang berlebihan dari NU?. Sikap dan tradisi yang biasa dibangun oleh NU adalah selalu berada ditengah "moderate ", itu yang biasa dilakukan oleh para Ulama Dan Kiyai terdahulu.

Tidak berada dalam kekuasaan pun, sudah teruji dan terbiasa oleh NU. Menerima adalah sikap yang selalu dikedepankan oleh NU demi NKRI.

Semoga saja, jembatan pengertian bisa dipahami oleh publik, bukan sikap NU dan Muhammadiyah ikut menyoalkan apa yang diputuskan Presiden, itulah yang terbaik untuk Bangsa.

Kalau pun, ada percakapan api, itu bukan sumbernya dari dua Ormas terbesar di Indonesia.Itu sudah pasti dari orang yang terbiasa menyalakan api.

Suda saatnya, hari ini dan lima tahun kedepan apa yang menjadi urusan utama dari para pembantu Presiden, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab bidangnya masing-masing.

Bisa tertunaikan menuju Indonesia Maju dan Unggul. Begitu juga dengan mimpi Jokowi Menuju satu abad Indonesia merdeka 2045.
Wallahu'awam bisawab. ( LN/wldn)

Tuesday, October 22

Jokowi, Kerja Berorientasi Hasil Bukan Berorientasi Proses


Foto : Suaeb Qury Ketua LTN NU NTB (Lensanasional.com/ist)



Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ir.H.Jokowidodo Dan Prof.. Dr. KH Maruf Amin sudah dulakukan Dan hampir para tamu Negara Tetangga dan kepala Negara Negara Asia dan Asean serta tamu Negara lainnya juga turut hadir.

Pidato lengkap Jokowi yang dibacakan di Sidang Paripurna Pelantikan Presiden,setidaknya adalah perwujudan mimpi yang belum tercapai dari lima tahun sebelumnya. Mewujudkan lima tahun kedepan diperlukan inovasi dan hasil bukan proses.

Begitu juga dengan perwujudan mimpi lima tahun kedepan, maka cita-cita Indonesia di tahun 2045 satu abad Indonesia merdeka mestinya, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Tentu semua gerak laju penguatan ekonomi rakyat, harus seimbang.

Apa yang di cita -citakan para the faunding father untuk Indonesia maju, maka mimpi itu dinyatakan dengan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kuncinya, bagaimana pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan itu cermin dari kesejahteraan dan Itulah target Jokowi dan bisa dilakukan oleh kita.

Sejalan dengan membangun pondasi Ekonomi "Jokowi melanjutkan komitmen narasi pidotannya, dengan tegas Jokowi menegaskan kembali bahwa "Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana"

Bukan Jokowi, kalau tidak kembali menegasakan kerja -kerja dan berubah serta inovasi. Kalimat itu dengan indah tersampaikan "dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton.
harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya".

Penegasan yang berkali-kali selalu dilontarkan Presiden dalam pidatonya, " Kalimat mendobrak rutinitas adalah satu hal yang ingin ditradisikan,sebab selama ini produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata."

Sudah saatnya juga ABS (Asal Boss Senang) diakhir, begitu juga dengan apa yang dilakukan atasan dan bawahan adalah membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas utama adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.

Sebab banyak kenyataan birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.

Ada keunikan yang cukup mengelitik dari sekian pesan yang disampaikan Jokowi, jika disimak penggalan kalimat
"ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada send, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin send.

Bukankah pesan Jokowi, akan menggelitik buat para pejabat Negara yang sudah terbiasa dengan ABS dan menerima laporan tanpa Cek and ricek, setiap laporan bawahannya.
Begitu juga dengan Kebiasaan birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja.

Indonesia saat ini dan kedepannya, memiliki potensi besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.
Bukan karena bonus demografi juga, kenyataan itu dibuktikan di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Mengelola potensi usia produktif dan dikonversikan dengan peluang dan tantangan yang belum maksimalnya ketersedian lapangan pekerjaan, maka janji kerja dan menyediakan kesemptan kerja adalah prioritas utama lima tahun kedepan. Sangat jelas apa yang dikhawatirkan Jokowi "tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul". Disamping itu juga tanpa didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif juga, tidak akan berjalan normal.

Merunut lima poin pidato awal pelantikan Jokowi sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024 di sidang umum MPR RI, soalah menjawab karaguan publik akan komitmen Jokowi membangun Indonesia.

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.

Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Jika SDM yang menjadi fokus utama, sudah sangat terang jalan yang digapai untuk Indonesia Gemilang. Membayangkan generasi lima tahun kedepan yang punya multi talenta dan didukung oleh kebijakan yang responsip terhadap SDM, maka jaminannya adalah daerah juga menyiapkan pranata dan piranti yang mengikat agar potensi SDM yang ada bukan sekedar dipilihara, melainkan dijamin keberlangungannya.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.

Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.

Kelima, adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ajakan Jokowi membangun bersama untuk tanah air yang maju di akhir pidato nya " Mari bersama-sama berkomitmen: “Pura babbara’ sompekku… Pura tangkisi’ golikku…”
“Layarku sudah terkembang… Kemudiku sudah terpasang…”
Kita bersama Menuju Indonesia maju!!! (LN/ist)

Sunday, October 20

HUT Yang ke 18, Pemdes Bunkate Gelar Turnamen Voli Se-Lombok Tengah


JONGGAT- Memperingati hari ulang tahun Desa yang ke 18, Pemerintah Desa Bunkate gelar turnamen Voli Selombok Tengah bersama pemuda dan Karang Taruna, acara berlangsung di halaman kantor Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah kemarin.

Ketua panitia Mustiadi, dalam sambutannya menyampaikan moment HUT Desa yang ke 18 ini  bukan semata-mata untuk merayakan hari ulang tahun Desa, melainkan sebagai upaya pemdes bisa menanamkan kekompakan pemuda dan pemudi dalam membangun Desa, tentunya dengan semangat olah raga bisa membangkitkan gairah dan semangat pemuda," karena rata-rata pemuda Bunkate lebih condong ke olahraga," bebernya.

Adapun peserta sebanyak 27 dari masing-masing Desa Se-Lombok tengah, Ia juga menyinggung tentang tema dari acara tersebut yaitu " bersama melestarikan budaya dengan bergotong royong"  maksudnya disini yaitu bagaimana supaya masyarakat khususnya pemuda-pemudi Desa Bunkate bisa membangun Desa dan melestarikan budaya dengan gotong royong," karena dengan gotong royong semua terasa mudah," ungkapnya.

Sementara itu ketua Karang Taruna Bunkate Reza Septian Hadi dalam sambutannya  mengatakan awalnya pemuda Bunkate apatis terhadap organisasi, akan tetapi dengan gaya kepemimpinan kepala Desa yang sekarang, membuat pemuda jadi welcome dan peduli akan kepentingan sebuah organisasi. Ini bukti bahwasanya pemuda Bunkate adalah pemuda hebat yang siap membawa perubahan dan peradaban untuk Desa tercinta," karena pemuda adalah tonggak perubahan," tutupnya.

Sementara itu Kepala Desa Bunkate Sulaiman, sangat apresiasi terhadap kekompakan dan kerja sama yang dilakukan pemuda-pemudinya, ia mengakui selalu mendukung dan mensuport segala bentuk kegiatan pemuda baik dari materi maupun teori," karena maju dan mundurnya suatu Desa tergantung dari aktif dan pasifnya pemuda," ungkapnya.

Pihaknya mengakui akan terus memantau dan mendukung segala bentuk kegiatan Karang Taruna baik dari bidang pendidikan maupun olahraga," karena pemdes juga sudah menganggarkan dana untuk perkembangan dan kelanjutan di bidang olahraga," tutupnya. (Bt)

Thursday, October 17

Peran Dan Fungsi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara


Buku yang berjudul “PENDIDIKAN PANCASILA’’ ini,didalam nya membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia khususnya peran peran tokoh ulama, kedudukan dan fungsi pancasila, pancasila sebagai ideologi negara, pancasila sebagai etika politik, nilai pancasila dalam ber kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, serta fungsi pancasila untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, dan menjadikan bangsa indonesia lebih maju dalam berbagai bidang baik itu bidang politik, budaya, ekonomi dan sosial.
Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan kesepakatan bersama bangsa indonesia yang mementingkan semua komponen dari Sabang sampai Merauke.
Istilah pancasila sudah di kenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit dimana sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu sudah di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut kitab sutasoma karangan Mpu Tantular, Pancasila berarti “berbatu sendi yang lima” atau “pelaksanaan kesusilaan yang lima”.
Perumusan pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Mentri Jepang saat itu, Kunaiki Koiso pada tanggal 7 September 1944, di depan Parlemen tokyo. Pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bangsa indonesia jika Jepang memenangkan peperangan. Janji itu di ulangi lagi pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tanpa syarat dan di janjikan untuk membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang bertujuan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia yang merdeka.
Dalam sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan usulan nya tentang dasar negara yang tersusun atas lima prinsip. Dari lima prinsip yang diajukan oleh Soekarno tersebut kemudian dia usulkan dapat dijadikan 3 sila atau tri sila sebagai intisari nya. Yaitu, Pertama Sosio Nasionalisme yang merupakan sintesis antara kebangsaan atau nasionalisme dan peri kemanusiaan atau internasionalisme. Kedua, Sosio demokrasi yang merupakan sintesis antara demokrasi atau mufakat dan kesejahteraan sosial dan sila ketiga yaitu ketuhanan.
Sejarah Perkembangan Pancasila berakhir pada masa sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945, dengan di sah kan nya naskah Pancasila yang berisi sama dengan yang kita gunakan saat ini yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organis. Artinya, antar sila-sila pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengklarifikasi. Pemikiran yang terkandung dalam pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan tentang Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai nilai itu di miliki oleh masyarakat bangsa Indonesia.
Adapun norma norma yang terkandung dalam pancasila adalah norma norma sosial dan norma hukum. Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam norma norma sosial yaitu: 1 norma agama yang mengatur perbuatan atau perilaku seseorang secara intern dan antar pribadi; 2 norma kesopanan dan norma hukum yang mengatur perbuatan atau kepentingan antar pribadi seseorang dengan orang lain dalam masyarakat; 3 norma kesusilaan yang mengatur perbuatan atau kepentingan intern pribadi seseorang.Adapun norma hukum adalah suatu pedoman hidup yang mengatur hak dan kewajiban seseorang atau berkelompok orang dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan adanya pemahaman pancasila yang baik dan benar maka seluruh masyarakat khusus nya masyarakat indonesia mampu memahami aturan-aturan dalam bernegara dengan baik dan benar, sehingga dengan adanya masyarakat yang hidup dengan pemahaman pancasila yang baik dan benar maka mampu membantu mengembangkan perkembangan negara indonesia yang lebih maju dari berbagai macam aspek kehidupan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

RESENSI BUKU PENDIDIKAN PANCASILA
Penyunting : Hayat dan H. Suratman
ISBN : 9786025030673
Penulis Resensi : Hamdani Rozak

Gubernur : Semua Calon Sekda Baik, Hasilnya Tetap Tunggu Pansel


Mataram - Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 menyelenggarakan Diskusi Kamisan bertajuk "Sekda NTB Idola" di De-Lima Cafe, Kota Mataram, Kamis, 17 Oktober 2019.

Diskusi tersebut menghadirkan Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah sebagai pembicara utama. Selain Gubernur, sejumlah tokoh yang menjadi narasumber utama seperti, Lesa Demarkasi Hasan Masat, Anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi, Aktivis PMII Lombok Timur Taufik Hidayat ,  Aktivis LSM SUAKA , Bustomi Taifuri dan Wakil Direktur Mi6, Nasib Ikroman

Anggota Dewan Pendiri Mi6 , Hendra Kesumah membuka acara diskusi kamisan mengatakan Mi6 mengapresiasi keterbukaan dan demokratisasi di era pemerintahan ZulRohmi termasuk membuka diskursus tentang Pemilihan Sekda NTB. Ada fenomena baru dalam pemilihan Sekda NTB ada keterlibatan masyarakat memberikan masukan terkait Sekda NTB yang baik .

"Mi6 mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan atensi Pak Gubernur NTB yang bersedia hadir mendengarkan masukan dalam forum Kamisan ini," kata Hendra. 

Dalam diskusi yang dipimpin Ahmad SH tersebut dihadiri puluhan mahasiswa, aktivis, politisi hingga awak media.

Gubernur di awal diskusi mengatakan, mengenal dengan baik lima calon Sekda. Kendati demikian, dia berharap melalui diskusi, gubernur mendapat informasi tambahan soal calon Sekda.

"Walaupun gini-gini gubernur punya peran menentukan Sekda. Lima calonnya hebat-hebat. Tapi saya perlu mendengar informasi dari teman-teman," katanya.

Gubernur berharap Sekda NTB ke depan dapat sejalan dengan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

"Saya butuh Sekda minimal orang yang tidak punya agenda berbeda dengan gubernur. Semua orang saya kenal baik dan semua bisa kerjasama," ujarnya.

"Kita ini manusia biasa dalam proses mengambil keputusan, oleh karena itu saya ingin dengar siapa sebenarnya yang disuarakan," katanya.

Hasan Masat dari Lesa Demarkasi, mengatakan, panitia seleksi (Pansel) calon Sekda NTB harus bekerja dengan profesional. Dia berharap Pansel tidak memilih Sekda berdasarkan keterwakilan wilayah.

"Pansel jangan sampai karena keterwakilan wilayah memilih Sekda. Saya berharap Pansel dan Gubernur jangan sampai Sekda itu keterwakilan," ucapnya.

Dia berharap agar pendapat publik dapat didengar untuk memberikan masukan terkait calon Sekda.

"Pendapat umum harus diberikan ruang siapa figur yang tepat. Figur penting dan saya berharap nantinya gubernur bijaksana memilih yang memiliki fungsi pelayanan dan reformasi birokrasi," ungkapnya.

Taufik Hidayat, Perwakilan KNPI Lombok Timur, dalam diskusinya mengatakan sepakat jika Pansel tidak mendukung calon berdasarkan kewilayahan, namun dia juga meminta Pansel tidak mendukung Sekda berbasis organisasi kemasyarakatan.

"Sekda ini pejabat administratif yang sekiranya mengakomodir pelayanan publik di NTB. Melihat Sekda tidak hanya melihat wilayah, tapi perlu dicermati jangan juga Sekda dilihat dari perspektif Ormas. Kita sepakat lima tokoh adalah orang hebat dan baik," terangnya.

Opik sapaan akrabnya secara terang menyebut nama calon yang dijagokan, yaitu Assisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah.

"Ridwansyah ASN senior dan saya yakini mampu bisa jadi bawahan dan mengartikulasikan kepentingan daerah, tentunya NTB gemilang dapat diraih dengan cepat," ungkapnya.

Bustomi Taifuri dari LSM Suaka, dalam diskusinya memberikan kritikan pada pemerintahan Zul-Rohmi. Beberapa catatan kritiknya dilontarkan langsung di hadapan Zulkieflimansyah.

"Di kepemimpinan gubernur saat ini saya lihat compang-camping dalam perjalanan, misalnya memburuk eksekutif dan legislatif, kurang baiknya hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten Lombok Tengah. Kemudian ada beberapa persoalan seperti KEK. Apalagi penilaian Ombudsman soal maladministrasi," cetusnya.

Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP, Ruslan Turmudzi, lebih bersikap netral dalam menyikapi eforia pemilihan Sekda. Dia menyadari penentuan Sekda tidak dapat diintervensi.

"Saya lihat ada Pansel di luar Pansel.
Saya selaku anggota DPRD Fraksi PDIP tidak akan meminta karena saya dulu bukan pendukung Pak Gubernur," ucapnya.

Dia juga menjelaskan pemilihan Sekda bukan merupakan hak prerogatif gubernur. Melainkan pemerintah pusat.

"Pansel akan mengusulkan tiga orang, tentu yang terbaik dari lima orang. Tapi hati-hati ini bukan hak prerogatif gubernur. Gubernur akan usulkan ke Mendagri. Mungkin Mendagri akan diganti karena sebentar lagi presiden akan dilantik," ungkapnya.

Ruslan menegaskan, lima cakon Sekda memang figur pejabat yang berkompeten. Namin hal ini tidak menafikan kiprah mereka masing-masing.

Ia sempat menyebut dua nama yakni Dr H Iswandi dan H Ridwansyah. Dua figur ini menurutnya punya nilai lebih.

Iswandi yang saat ini Penjabat Sekda dinilai punya kontribusi dalam pembangunan NTB, meski hanya sebagas pejabat sementara.

"Iswandi ibaratnya sudah berdarah-darah. Hal ini tentu akan jadi pertimbangan juga," kata Ruslan.

Wakil Direktur M16, Nasib Ikroman, mengkritisi seorang senior dalam dunia politik yang ikut bermain dalam politik NTB masa kini. Meskipun dia tidak menyebut siapa yang dikritisi, namun Achip sapaan akrabnya merasa keterlibatan seorang senior dalam dunia politik justru merusak iklim politik dan demokrasi di NTB.

"Visi Sekda bagaimana sukseskan visi gubernur. Sehingga saya pikir yang mendukung Sekda agak gak masuk, cuma satu hal yang saya keberatan, kok ada orang yang sudah lama pensiun kok ikut buka lapak. Saingan dengan yang lain, itu agak mengganggu kita sebagai generasi saat ini," jelasnya.

Sementara, tokoh pemuda NW, yang juga menjadi sahabat sejati gubernur, Fihiruddin, dengan tegas mendukung Iswandi sebagai Sekda NTB.

"Saya adalah orang paling dekat dengan Gubernur. Kita mengkritisi gubernur bukan kita benci, tapi kita cinta," ujarnya.

"Lima calon Sekda putra-putri terbaik NTB, terlepas dari masalalu. Saya yakini apa yang dilakukan Pansel berjalan baik. Saya satu-satunya orang yang mendukung Iswandi. Saya menitip Pak Iswandi sama gubernur," katanya.

Di akhir diskusi, Gubernur NTB berterimakasih pada M16 yang menyelenggarakan diskusi tersebut. Menurutnya, dari diskusi tersebut dia mendapat banyak masukan soal Sekda ideal.

"Saya terimakasih apa yang disampaikan sebagai informasi yang luar biasa. Kalau hasil Pansel ditetapkan tinggal kita serahkan di pemerintah pusat dengan pertimbangan gubernur. Terimakasih pada M16 yang juga menyelenggarakan diskusi ini," ucapnya.

Wednesday, October 16

APPM Datangi Mapolda NTB terkait Kepala Daerah Rangkap Jabatan Sebagai Ketua KONI


Mataram, – Terkait soal adanya beberapa Kepala Daerah (Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wali Kota, dan Pejabat Publik lainnya) di NTB yang masih rangkap jabatan sebagai Ketua KONI Kabupaten/Kota se-NTB.

Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) NTB mendatangi Polda NTB untuk menyuarakan hal tersebut sebagaimana apa yang menjadi aspirasi masyarakat NTB.

Menurut Zulpaedi selaku koordinator lapangan (korlap), sampai saat ini tentu menjadi salah satu persoalan, coflic of interest yang tak bisa dihindari, apalagi soal penggunaan anggaran yang bersumber dari HIBBAH APBD.

"Seolah menjadi trand, Kepala Daerah atau Pejabat Publik lainnya berlomba-lomba menjadi Ketua KONI di setiap Kabupaten/Kota, entah magis apa yang menjadi daya pemikat, namun hal ini perlu ditelisik lebih dalam, apakah soal adanya Hibbah atau ada hal lain ?," kata Zulpaedi.

Sementara itu, Fadhil selaku  koordinator umum dalam aksi tersebut, ia menyampaikan, HIBBAHNI Kabupaten/Kota, bisa bernilai Miliaran Rupiah pertahun untuk melaksanakan pembinaan terhadap semua cabang olahraga.

"Namun pertanyaannya adalah bagaimana Ketua KONI yang juga sebagai Kepala Daerah bisa lepas dari unsur KKN ?, karena dia selaku pemberi, dia selaku penerima, serta dia selaku pengelola," terang Fadhil di depan kantor Polda NTB.

Lebih lanjut, APPM NTB mendorong Aparat Penegak Hukum untuk masuk mendalami hal tersebut, dengan didasarkan pada,

1. UU RI No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI no. 27 tahun 2007

APPM NTB juga meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Khususnya Dirkrimsus Polda NTB, untuk ;

1. Memanggil dan memeriksa semua Kepala Daerah (Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, atau pejabat publik lainnya) yang merangkap jabatan sebagai Ketua KONI Kabupaten/Kota se-NTB, karena diduga akan berpotensi menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tertentu.

2. Melakukan audit investigatif terhadap keuangan atau HIBBAH terhadap KONI Kabupaten/Kota se-NTB. Bayangkan saja jika Ketua KONI adalah Kepala Daerah, (Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, pejabat Publik lainnya). Mereka sebagai pemberi, juga sebegai penerima dan bahkan sebagai pengelola. Sehingga patut diduga berpotensi menyalahgunakan anggaran.

Kendati demikian, usai membacakan tuntutan, APPM NTB menyerahkan selembaran tuntutan kepada Dirreskrimsus Polda NTB Syamsudin Baharuddin.

Menanggapi tuntutan APPM tersebut, Syamsudin Baharuddin Kombes Pol NTB, ia menuturkan, apa yang menjadi tuntutan adek ini, kami terima dengan baik.

"Jika itu benar dan sesuai dengan bukti-bukti data yang rill, maka kami akan tindak lanjuti," pungkas Dirreskrimsus, Syamsudin Baharuddin Kombes Pol NTB. (Red)

Friday, October 11

Kakek 75 Tahun Tak Berani ke Rumah Sakit Karena Miskin


Tangerang- Seorang Kakek Tua berusia 75 tahun, Yanto, warga Kp Nagrog, Desa Curug Wetan, Curug, Tangerang, terpaksa menahan sakit dengan hanya berbaring di rumahnya akibat kemiskinan mendera.

Ketiadaan biaya menjadi alasan ia tak pergi ke dokter atau rumah sakit untuk mengobati penyakitnya.

Kimi, Istri dari kakek tua itu mengungkapkan Bapak menderita sakit gula dengan luka bernanah yang berada disekujur lubang anusnya sudah kurang lebih satu Tahun. Akibatnya, selama itu pula bapak kesakitan setiap kali mau Buang air kecil dan Air Besar.

Lanjut Kimi, Sebenarnya  bapak sudah kami Bawa pada tanggal 9 September 2019 ke Rumah Sakit Keluarga Kita dengan Jaminan BPJS, Satu hari di Rumah Sakit saya dipanggil oleh pihak RS dan dijelaskan bahwa Status kepesertaan BPJSnya  bukan punya pak yanto. Dan terpaksa harus bayar mandiri Karena tidak punyak uang akhirnya saya bawa pulang  kerumah lagi.

Kimi, sehar-hari mencari barang bekas yang bisa dijual kembali di daerahnya.

Oling Sebagai Ketua Rt 002 rencananya kami ingin bawa  Pak Yanto ke RSUD Tangerang pakai Jamkesda tetapi pihak keluarga tidak mau karena jarak yang sangat jauh. Dan akhirnya sampai saat inipun pak yanto masih terbaring dirumah. tuturnya.

Ade Kurniawan Pemuda Curug Wetan  Mengatakan Awalnya saya di telpon sama pak rt dan disuruh mengurus BPJS pak yanto, malamnya saya langsung ke rumahnya dengan pak rt, setelah melihat kondisi yang sangat memprihatinkan saya langsung koordinasikan dengan kepala Kantor Cabang Tigaraksa soal kendala BPJSnya,  sudah ada jawaban dan benar bahwa status BPJS nya bukan punya pak yanto. setelah dapat informasi itu kami tetap memohon semoga ada kebijakan lain yang bisa menolong pak yanto dibawa ke RS Terdekat.

Pihaknya masih sangat membutuhkan uluran tangan dari para donatur yang terpanggil hatinya untuk keperluan beli pampers dan kehidupan sehari hari.

Thursday, October 10

Chris Parangan : Zaman Now Tak Ada Lagi Kosong Satu Kosong Dua


MATARAM - LF | Pelantikan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan 20 Oktober mendatang.

Fungsionaris Pusat Partai Golkar, Chris Parangan (CP) mengimbau semua pihak dan masyarakat Indonesia bisa ikut mensukseskan pelantikan pimpinan negara terpilih ini.

"Pelantikan Presiden dan Wapres ini, bukan lagi bicara 01 atau 02, gak zaman itu, Ini pelantikan Presiden dan Wapres RI, kita bersama. Jadi ini pesta kemenangan kita bersama," katanya, Kamis (10/10) di Mataram.


Menurutnya, Jokowi -Ma'ruf terpilih melalui proses demokrasi dan konstitusional, dalam Pemilu 2019 lalu.

"Sehingga Jokowi-Ma'ruf dilantik menjadi Presiden dan Wapres RI. Kita lupakan kompetisi politik di Pilpres, karena ini Presiden dan Wapres kita semua,"katanya.

CP mengatakan, pelantikan ini bagian dari perayaan puncak pesta demokrasi. Ibarat acara syukuran di rumah tangga, ini bagian dari pesta demokrasi bersama.

"Jadi ya, kayak di rumah kita sendiri. Kita rayakan bersama Ulang Tahun keluarga kita. Mari kita rayakan pelantikan ini sebagai kemenangan bersama," kata Mantan Direktur Komunikasi Politik Jokowi- Ma'ruf Amin Provinsi NTB ini sumringah.

Ia berharap prosesi pelantikan bisa berjalan dengan lancar dan aman. CP juga menekankan, yang terpenting ke depan Indonesia bisa lebih baik dan lebih maju lagi di masa kepemimpinan Jokowi di periode kedua lima tahun ke depan.(red)

Wednesday, October 9

DIDUGA PEMBNGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK(IPALD) DESA Bunturaja BERMASALAH


Lensa Nasional | terkait adanya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik(IPALD) di Desa Bunturaja  Tahun 2018 lalu  melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab.Dairi sebesar Rp. 476.000.000- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)


Menurut salah satu warga Desa Bunturaja kecamatan siempat nempu,kabupaten Dairi  Yang tidak mau di sebut namanya  Menurutnya, pembangunan instalasi pengolahan air limbah tersebut, ditemukan beberapa permasalahan dan indikasi dugaan kesalahan bestek Dicontohkannya, berbagai permasalahan yang ditemukan pada pembangunan IPALD  tersebut adalah Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah  Domestik (IPALD) yang dilakukan terkesan asal kerja, di mana ada beberapa pipa saluran yang bocor,serta menimbulkan bau pesing,padahal belum ada satu tahun.
Dalam rapat warga sebelumnya letak IPAL tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan,dimana letaknya sekarang dangat janggal yaitu di lakukan di badan Jalan.
Dugaan yang sangat besar adalah,adanya beberapa material bangun masih banyak lebih.
Pembangunan IPALD ini sangat dipaksakan yang dimana desa kami belum membutuhkan IPALD tersebut.
Yang semestinya pembangunan tersebut di tempat padar penduduk.
Berikutnya pembangunan IPALD tersebut di janjikan akan menghasilkan Air Bersih,
Dan hingga saat ini kami tadak menemukan adanya air tersebut, bisa dikatakan pembangunan ini gagal total,dan menghabiskan uang Negara begitu saja, Ujarnya.


Di lain tempat pihak media mewawancarai Kepala Desa Bunturaja,
Dengan keterangannya beliau mengungkapkan,
"Saya sekedar mengetahui pembangunan tersebut,dan mefasilitasi kegiatannya,
Kalau mengenai spek pembangunan saya tidak mengetahuinya, untuk mengetahui aspeknya ditanyakan saja langsung ketua pelaksana nya ,ujar beliau (bill.Aritonang)

Tuesday, October 8

M16: Kaum Disabilitas perlu didorong tampil dalam Pilkada Serentak di NTB 2020.


Mataram  -- Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram mendorong penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), maupun Indonesia secara umum.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Pilitik M16 Mataram,   Bambang Mei Finarwanto menyampaikan larangan  penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bentuk perlakuan diskriminatif.

Menurut pria yang akrab disapa Didu, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum termasuk pilkada, termasuk penyandang disabilitas. Didu tidak sependapat dengan keputusan KPU yang menganggap kalangan disabilitas masuk dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah.

"Mereka sebagai penyandang disabilitas bukan karena kemauannya. Mereka seharusnya diberi ruang dan didorong sekaligus diberi kepercayaan dan kesempatan untuk tampil dalam konstestasi pilkada serentak," katanya, Rabu (9/10) di Mataram .

Toh, kata Didu, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi kepala daerah. Didu menilai keberpihakan dan kesetaraan menjadi kunci utama dalam memberikan ruang politik dan kesempatan kepada penyandang disabilitas maju falam kontestasi pilkada serentak 2020.

Didu menyorot Keputusan KPU No.231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam aturan tersebut, di pasal 7 disebutkan Calon Gubernur dan Calon Wakil GUbernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

Didu menyampaikan memasukan penyandang disabilitas dalam kategori tidak mampu jasmani dan rohani dalam keputusan KPU justru bertentangan, khususnya dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan konstitusi.

Didu beranggapan syarat calon yang sehat jasmani dan rohani harus ditafsirkan secara luas dan holistik. Didu mengajak para penyandang disabilitas tidak dijustifikasi bahwa mereka tidak sehat dan seolah-olah diterjemahkan sebagai orang yang sedang sakit .

"Paradigma pemikiran yang stigmatisasi dan diskriminatif seperti ini harus dirubah. Cara pandang yang partisan hanya akan mendelegitimasi kemampuan dan kapasitas penyandang disabilitas,"

Didu menganggap banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan kapasitas di atas rata-rata dan memiliki gagasan menarik dalam membangun sebuah kota. Selama ini, terutama dalam kontestasi pilkada, kata Didu, penyandang disabiltas acap dipandang sebelah mata dan tidak ada kemauan untuk mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju dalam konstestasi pilkada.

" Selama ini kaum disabiltas hanya diberikan ruang secara  sebatas pada pertimbangan belas kasihan ( charity ) dan sifatnya peri-feri ( pinggiran ) sebatas pada menjalankan peran kewajibannya. Tidak ada kemauan yang sungguh2  mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju dlm sebagai calon pemimpin di konstestasi pilkada," papar didu sembari mengatakan Presiden RI ke IV , Abdurahman Wahid meskipun disabilitas terbukti  dimasa kepemimpinannya yang singkat , terbukti mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi maupun mengurangi utang luar negri secara signifikan .

"Ketika Allah SWT memberikan ujian atau cobaan kepada kaumnya dalam ketidaksempurnaan ataupun kelemahan fisik dibanding umat lainnya, maka sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan menjaganya  dan memberikan kelebihan disisi lain. Itu hukumnya wajib bukan sunnah," tukasnya .

Saturday, October 5

Ini Penekanan Panglima TNI Pada Peringatan HUT TNI ke 74 Tahun 2019



Mataram - Lensanasional.co.id | Peringatan HUT TNI ke 74 tahun 2019 yang berlangsung sederhana, khidmat dan meriah diikuti seluruh personel TNI di Provinsi NTB  baik darat , laut dan udara, personel Polri serta PNS jajaran TNI dengan Inspektur Upacara Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., selaku di halaman Kantor Gubernur NTB jalan Penjanggik Mataram Sabtu (5/10).

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., dalam amanatnya yang dibacakan Inspektur Upacara TNI sebagai alat negara memiliki tugas yang tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis yang berkembang dinamis dan semakin kompleks dengan menciptakan dimensi dan metode peperangan baru.

Menghadapi kompleksitas ancaman di atas, diperlukan Postur TNI ideal yang dibangun sesuai kebijakan pertahanan negara dan disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan TNI.

Dalam rangka pembangunan kekuatan TNI, lanjutnya, telah dibentuk beberapa organisasi baru pada kurun waktu 2018 - 2019 yakni pembentukan Divisi Infanteri-3/ Kostrad, Koarmada III, Koopsau III dan Pasmar-3 Korps Marinir pada tanggal 11 Mei 2018, pembentukan Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna pada tanggal 18 Desember 2018 sebagai pangkalan aju bagi unsur-unsur TNI yang beroperasi di wilayah utara Indonesia, pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI pada tanggal 30 Juli 2019 untuk menyelenggarakan operasi khusus guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah NKRI.

Selain itu, TNI juga membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, II dan III pada tanggal 27 September 2019 untuk 8 menyelenggarakan kampanye militer, operasi gabungan dan operasi lainnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI.

Adapun beberapa penekanan Panglima TNI sebagai pedoman bagi seluruh Prajurit dan PNS TNI yakni Pertama, perkokoh iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta luaskan hati untuk terus beribadah, karena hanya kepada-Nya lah kita berserah diri. Kedua, tingkatkan soliditas TNI, pegang teguh nilai-nilai Keprajuritan serta kemanunggalan TNI dengan rakyat agar kita selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, tingkatkan kewaspadaan dan profesionalitas serta kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai macam tantangan tugas yang kian kompleks. Keempat, sikapi berbagai kemajuan dengan bijak, jadilah agen perubahan yang positif, dan Kelima, jalanilah setiap tugas secara ikhlas, karena tugas kita adalah semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara tercinta ini.

Usai menggelar upacara peringatan HUT TNI, acara dilanjutkan dengan pembagian hadiah oleh para stake holder NTB kepada para pemenang lomba media dalam pemberitaan tentang TNI di wilayah Provinsi NTB baik online, cetak maupun elektronik; lomba terbaik aplikator/Pokmas/fasilitator/, lomba OPD yang bekerjasama dengan TNI, lomba desa/lurah/kecamatan dan Kabupaten/Kota terbaik, lomba Babinsa/Koramil/Kodim dan lomba Babinkamtibmas/Polsek dan Polres terbaik.

Acara dilanjutkan dengan drama kolosal dengan menampilkan para Babinsa dalam proses penanganan bencana alam gempa bumi mulai mitigasi, penanganan tanggap darurat, tahap pemulihan hingga proses rehab rekons pasca bencana.

Peringatan HUT TNI ke 74 mengangkat tema "TNI Profesional Kebanggaan Rakyat" dihadiri Gubernur NTB diwakili, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Nana Sudjana, Kabinda NTB H. Tarwo Soetarwo, Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Dados Raino, Danlanal ZAM Rembiga Kolonel Nav Budi Handoyo, M.Tr(Han), Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP., Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori, para pejabat TNI di NTB baik darat, laut dan udara, Forkopimda NTB, Forkopimda Kabupaten/Kota se Pulau Lombok, para Purnawirawan, ibu-ibu Dharma Pertiwi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Ranting NU Pandan Indah Gelar Ngaji Jurnalistik




Para Narasumber dan Peserta Ngaji Jurnalistik Kader NU se-Pandan Indah.(Foto/wldn) 
Lombok Tengah-Lensanasional.co.id | Pengurus Ranting Nnahdlatul Ulama Desa Pandan Indah,Kecamatan Praya Barat Daya,Kabupaten Lombok Tengah menggelar Madrasah Literasi Nahdlatul Ulama (MARIDINU) atau pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan di Gedung English Rinjani Course (ERC) Dusun kereak.Sabtu(05/10/19).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh utusan Anak Ranting NU se-Desa Pandan Indah dan turut hadir orang asing dari mexico (bule),
Kegiatan tersebut dibuka lansung oleh Ketua Tandfiziyah Ranting NU Pandan Indah Hamdi Jahrin S.H.

Ketua Ranting NU Pandan Indah berharap dengan kegiatan ngaji jurnalistik semoga ada kader NU yang punya potensi bakat dan minat dalam bidang jurnalistik untuk menuju warga yang kritis dan berintelektual. “Serta mampu mengembangkan pengetahuan, wawasan dan pengalaman terkait penulisan dan pemberitaan,” ungkapnya.

Menurut Hamdi seiring era globalisasi yang semakin besar, tuntutan masyarakat terhadap situasi terkini semakin tinggi. “Teknologi informasi semakin maju dan berkembang. Di sini kita harus bisa mengimbangi dan mengikuti arus informasi teknologi ini,” tambahnya.

Sementara itu Narasumber Ketua LTN NU Kabupaten Lombok Tengah Ahmad Jumaili S.Pd.I mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan Ngaji Jurnalistik ini. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memberitakan seluruh kegiatan yang ada di Desa Pandan Indah baik terkait tentang info Desa maupun kegiatan Ranting NU Pandan Indah"Pungkasnya.

Lebih lanjut Jhoni Sutannga selaku wartawan radarmandalika.net menyampaikan tertakit tehnis dan mekanisme menulis berita,unsur-unsur berita,nilai berita dan manfaat berita bagi publik.

saya berharap dengan telah dilaksanakannya agenda ngaji jurnallistik ini semoga kedepan terlahir wartawan dan jurnalis yang handel dan profesional "tambah pria yang akrab disapa Jhon tersebut.(wldn)