Saturday, September 28

Ketua DEWAN ADAT NASIONAL., PYM.Prof.Dr.HE.Irwannur Latubual, MM.MH.PhD, Menghadiri DEKLARASI MALUKU SATU RASA (M1R) DI GOR LAGA TANGKAS, CIBINONG BOGOR


BOGOR - LN | Dewan Adat Nasional Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Adat Nasional PYM . Prof. Dr.HE.Irwannur Latubual.MM.MH.PhD. menghadiri Deklarasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Maluku Satu Rasa (M1R) yang dilaksanakan di GOR LAGA TANGKAS , Cibinong Bogor, Sabtu/28/9./2019.
Ikatan Tali Persaudaran Pemuda Maluku “salam Sarane” yang artinya “Salam itu Melambangkan Agama Islam dan Sarane melambangkan Agama Nasrani” Yang Berada Di Wilyah Negara Republik Indonesia Didalam Satu Wada Organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarane dengan Moto “Iris Dikuku Rasa di Daging.”
Ketua Dewan Adat Nasional Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia ( LN- PKRI) PYM.Prof.Dr.HE.Irwannur Latubual, MM.MH.PhD, dalam sambutanya menyampaikan 3 Hal :
1. Kami Dewan Adat Nasional " Raja dan Sultan Nusantara mendukung Deklarasi  M 1 R " Maluku Satu Rasa" Salam -Sarane , Menjadi wadah yang mampu menyatukan seluruh Anak Maluku sebagai Putra dan Putri Bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

2. Kami Dewan Adat  Nasional mengharapkan, M 1 R sebagai satu"nya Wadah yang menjadi simbul perekar seluruh ormas maupun OKP anak" Maluku se-jabodetabek dan Indonesia pada umumnya nya, Agar Kami anak" Maluku sebagai Putra dan Putri Bangsa Indonesia, Mempunyai hak yang sama untuk mendapat perhatian dari pemerintah, Yang selama ini kita lihat dan dengar, yang duduk di Pemerintahan Kabinet anak" Papua, Sumatra, Kalimantan, Aceh dan lainnya, Tapi Maluku sebagai Propinsi No.7 pertama di Indonesia, Wajib mendapat kedudukan yang sama di dalam Pemerintahan dan semoga di lihat oleh Presiden dan ada perwakilan KSP di acara ini agar menjadi perhatian serius.

3. Kami Dewan Adat Nasional, Mendukung Wadah M 1 R akan memperkokoh Persatuan dan kesatuan Bangsa, Sebagai benteng pertahanan NKRI dalam Binkai Bhineka Tunggal Ika.
Bahwa; Ormas M1R merupakan organisasi yang dibentuk untuk mempererat tali persaudaran Pemuda Maluku dengan menjalin Ikatan secara kekeluargaan, muslim maupun non muslim, antar pemuda salam dan sarane di seluruh wilayah Jabotabek maupun di Indonesia."ujarnya.

Organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarane” Semakin Berkembang” Luas Terbukti  Dengan Bersatunya Pemuda Maluku” Seluruh Wilayah NKRI” Demi Menjalankan ikatan tali Persaudaran Kerukunan Umat beragama, Salam  dan Sarane Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Maluku  “ Yaitu Pela dan Gandong” Sejak Turun Temurun di Maluku.
Organiasi Maluku Satu Rasa Salam Sarane” bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dan juga turut serta berperan aktif dalam upaya melanjutkan cita-cita perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan demi menciptakan masyarakat adil dan makmur. Demi mencapai tujuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia  Sudah terbentuk dan Berkembang Di beberapa Wilayah” Bekasi, Tangerang Selatan Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Depok, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bogor, Bekasi, Jayapura, Timika. dan Beberapa Wilayah Lainya. ( HMS FPRN )

Friday, September 20

PKC Bali-Nusra Minta Jokowi Lantik Komisioner KPK Baru Segera Dilantik


MATARAM, LENSA NASIONAL -  Taliban mulai tancap gas sebelum mereka dihabisi di dalam tubuh KPK.
Mereka belakangan diduga menargetkan pejabat-pejabat negara yang bisa merusak citra baik pemerintah, sebagaimana kita ketahui pemerintah telah banyak keberhasilannya baik dari segi pembangunan dan lain-lain meskipun kekurangannya
juga ada.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bali-Nusra menilai KPK hari ini memainkan drama seolah-olah KPK super Hero. "KPK hari ini asik mempertontonkan seolah mereka menjadi lembaga super
Hero, hanya mereka yang bersih di negara Ini, padahal KPK juga adalah lembaga yang kita duga penuh dengan Kemunafikan atas banyaknya perilaku korup dan diindikasikan kelompok Radikal bersarang didalamnya." ungkap Aziz Muslim dalam relise yang kami terima.

ia mengungkapkan bahwa pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk melakukan pemberantasan korupsi dan paling utama kelompok radikal yang dinilai bersarang di tubuh KPK. "Tentu kita semua berharap agar pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan pemberantasan korupsi dan utamanya kelompok Radikal
yang bersarang di KPK." Jelasnya

Aksi damai yang dilakukan oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII Bali-Nusra) di Perismapangan IC ini menyatakan sikap dan Menuntut.
" pertamaMeminta presiden Jokowi segara Lantik Pimpinan KPK 2019/2023. Kedua,  Usir saut Situmorang dari KPK karena telah mengundurkan diri. ketiga,  Usir kelompok Taliban di KPK. Keempat, Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir masa jabatannya. terkahir, Periksa unsur pimpinan dan penyidik KPK, sebab sudah ada yang mengundurkan
diri tapi masih aktif di KPK." ungkap Aziz Muslim saat diwawancara.

Lakpesdam PWNU NTB : Seleksi Calon Sekda NTB Jangan ditutup-tutupi


Dalam era keterbukaan ini, akan sangat baik jika proses penyusunan dan penentuan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, sebisa mungkin dilakukan secara terbuka, jujur, professional dan akuntabel. Cara-cara yang tidak transfaran serta kental aroma politik kepentingan tidak boleh dilakukan, lebih-lebih yang terkait dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana panitia seleksinya telah terbentuk dan mulai kerja.
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pasal 3 poin a sampai d, menjamin dan memberikan kesempatan bagi setiap warga Negara untuk mengetahui, berpatisipasi dan mengontrol setiap kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan public, lebih-lebih yang menyangkut proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PWNU) Nusa Tenggara Barat, meminta agar seluruh proses dan tahapan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah provinsi Nusa Tenggara Barat, dilakukan secara terbuka dan transaparan. Panitia seleksi harus menunjukkan netralitas dan akuntabilitasnya dalam menjalankan seluruh proses dan tahapan seleksi, mulai dari pengumuman, penyerahan berkas, seleksi administrasi, tes kesehatan, uji kompetensi, wawancara sampai dengan penetapan dan pengumuman hasil seleksi..
“Kami meminta panitia seleksi untuk membuka secara transparan seluruh tahapan seleksi, baik secara langsung dengan mengundang masyarakat maupun membuka proses seleksi melalui media, menggelar siaran langsung melalui radio, televisi atau video streaming melalui media social sebagai bagian dari upaya memenuhi unsur keterbukaan informasi sebagai hak masyarakat untuk tahu, Kami punya keyakinan, proses seleksi yang terbuka semacam ini, akan melahirkan sosok sekertaris daerah yang memenuhi kualifikasi, terjamin kualitas dan akuntabilitasnya sebagai pimpinan tertinggi ASN di tingkat daerah, ”, ujar Muhammad Jayadi Ketua Lakpesdam PWNU NTB
Disamping itu, Lakpesdam PWNU tidak menghendaki, proses politik lebih mendominasi proses penentuan calon sekretaris daerah, yang berdampak pada independensi serta netralitas Sekda terpilih menahkodai dan memimpin para aparutur sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Negara dan pelayan masyarakat, menjadi tidak maksimal.
Saatnya para legislator memaninkan fungsi kontrolnya dalam memastikan proses seleksi tidak ada permainan, baik ditingkat panitia seleksi, prosedur maupun treckrecord calon Sekda. Jangan sampai proses seleksi menyalahi kaidah dan prosedur sebagaimana yang sudah ditentukan. Disamping para legislator, masyarakat juga harus bersuara dan berpartisipasi melakukan pengawasan.

Thursday, September 19

PMII Bali-Nusra suarakan 1 tahun Kepemimpinan Gubernur NTB

Satu tahun sudah Zul-Rohmi memimpin NTB dengan Visi NTB Gemilang. banyak yang melakukan diskusi pencapaian Zul-Rohmi satu tahun ini.



Ratusan Masa Aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali-Nusra menggelar aksi di depan kantor Gubernur NTB.



Sebelum ke kantor gubernur, para masa aksi melakukan orasi di persimpangan BI menyampaikan temuan yang dialami masyarakat, mulai dari kasus beasiswa luar negeri dan mahasiswa terlantar di Korea hingga kasus tambang prabu.



selanjutnya masa aksi sempat bentrok di Kantor Cabang Bank BRI saat menyampaikan orasi tentang endapan dana bantuan di Bank BRI yang dinilai sengaja dilakukan oleh pihak bank dan pemerintah.



Saat orasi di kantor gubernur para masa aksi sempat bentrok dengan aparat kepolisian karena para masa aksi memaksa masuk untuk bertemu gubernur karena sudah lama menunggu. Dari komunikasi Korlap dan pihak aparat kepolisian bahwa Asisten I Gubernur NTB akan menemui masa aksi namun para masa aksi menolak untuk bertemu. para masa aksi ngotot ingin bertemu Gubernur atau Wakil Gubernur, masa aksi sempat memblokir Jalan dan bentrok.



setelah lama berorasi dan tidak ada pihak yang menemui, masa aksi membacakan tuntutan dan mengancam  akan turun aksi besok (20/9/19) dengan masa yang lebih banyak.



adapaun point tuntutan para masa aksi PMII Bali-Nusra terkait satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi yakni.





1. Program Zero Waste Libatkan Pemulung pahlawan sampah di APBD NTB.



2. Percepat pembangunan rumah tahan gempa di NTB.



 3. Evaluasi program kerja beasiswa ke luar negeri yang mahasiswa nya terlantar di luar negeri dan tidak menggunakan APBD.



4. meminta KPK mengaudit Tunjangan rumah DPRD NTB yang tidak digunakan (dewan tinggal di rumah sendiri)



5. berikan solusi tepat guna kepada masyarakat atas akan tutupnya tambang emas gunung prabu.



6. pembangunan sirkuit moto GP harus menyerap tenaga kerja lokal

Wednesday, September 18

Soal PD WAWO, Sebaiknya Edi Muhlis Lebih Banyak Belajar.

Muhammad Isnaini AR, Direktur Eksekutid Independent Democracy Policy (INDeP)

Polemik terkait PD WAWO kembali mencuat pasca legislator Nasdem Edi Muhlis mempertanyakan konstribusi PD WAWO terhadap PAD. Dalam pernyataannya Edi Muhlis mengatakan PD WAWO 0,0% memberikan PAD. Terkait dengan pernyataan Edi Muhlis, Direktur Eksekutif "Independent Democracy Policy (INDeP) Muhammad Isnaini merespon dengan menuding bahwa duta Nasdem dari dapil 6 tersebut hanya asal bicara tanpa terlebih dahulu melakukan investigasi langsung dilapangan tentang perkembangan PD WAWO. "Edi Muhlis terlalu banyak bicara tanpa memiliki data yang lengkap tentang sesuatu yang dia bicarakan" ujar Wakil Ketua Pembangun desa dan daerah tertinggal KNPI NTB ini.

Menurut Isnaini, Seharusnya Edi Muhlis turun terlebih dahulu kelapangan atau menyurat secara langsung secara Institusi ke PD WAWO untuk di mintai klarifikasi terkait perkembangan dan apa yang telah dilakukan oleh PD WAWO. "Edi ini menurut saya berbicara tanpa mekanisme kerja pemerintahan yanga baik. Dalam menjalankan pemerintahan ada mekanismenya. Seorang dewan juga memiliki mekanisme dalam kerja. Bukan berarti sebagai lembaga pengawasan dan kontrol terhadap eksekutif lalu berbicara tanpa melewati prosedur-prosedur. Lalui dulu mekanisme kerjanya. Panggil PD WAWO dalam rapat resmi dewan, lalu cek lapangan bagaimana kondisi. Itu baru benar" ucapnya lagi.

Lebih lanjut Isnaini mengatakan jika dihitung secara cermat, penyertaan Modal APBD terhadap PD WAWO senilai 400 juta 2019 ini sesungguhnya untuk gaji pegawai PD WAWO 32 karyawan saja tidak cukup. "Gaji karyawan PD WAWO itu 1 juta sampai 2 juta /orang. Sedangkan anggaran APBD baru cair 300 juta. Coba Edi Muhlis kalikan, itu artinya dengan segitu sesungguhnya hanya Rp 700.000 gaji /orang. Dari mana PD WAWO bisa menggaji 1-2 juta /orang.? Sampai disitu Edi Muhlis harus mengerti" tegas Isnaini.

Kembali menurut Isnaini, selain dari gaji, dari anggaran 300 juta tersebut PD WAWO juga telah melakukan peremajaan atau perbaikan terhadap 2 gudangnya. "PD WAWO dengan penyertaan modal yang sangat minim telah mampu menjaga agar perusahaan tetap beroperasi. Karyawan tetap hidup. Perusahaan tetap produksi" katanya.

Isnaini meminta, Edi Muhlis membuka mata dan pikiran untuk melihat contoh PLN, PERTAMINA sebagai perusahaan Negara. Tiap tahun rugi triliun tapi tetap beroperasi. "Perusahaan Negara dan atau daerah apabila merugi bukan malah minta dibubarkan. Itu biasa. Tapi liat langkah apa yang dilakukan PD WAWO dengan Direktur yang baru ini sedang berusaha memajukan PD WAWO dengan terlebih dahulu membangun sistem yaitu sistem produksi seperti gudang" tutur Isnaini.

Kemudian Isnaini menyarankan kepada Edi Muhlis agar tidak terlalu membabi buta dalam setiap melakukan kritikan terhadap eksekutif tanpa terlebih dahulu mengetahui duduk persoalan. "Edi Muhlis sebaiknya mengundang secara resmi direktur PD WAWO untuk rapat koordinasi. Berbicara persoalan-persoalan yang dihadapi dan tantangan PD WAWO ke depan. Dan lebih penting Edi Muhlis pahami terlebih dahulu persoalan sebelum mengkritisi persoalan yang dia kritisi" tutup isnaini.

Tuesday, September 17

Gelar Dialog Interaktif Cegah Bahaya Narkoba, PMII Bali-Nusra


Mataram, Lensa Nasional - Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali Nusra menggelar diskusi interaktif dengan tema " Menangkal Bahaya Narkoba"

Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 100 orang kaum generasi millenial, diantaranya dari Perwakilan Bem UIN Mataram, Perwakilan Bem Unram, Pengurus PMII Rayon Sekota Mataram, dan Pengurus Cabang PMII Kota Mataram.

Turut pula hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber yakni Kombes. Sujarwoko, S.IK,. S,H. M.H. (Direktrur Narkoba Polda NTB),Abdul Majid  (Kepala BAANAR NTB), dan Irfan (Kasi BNN).

Dalam sambutannya Aziz Muslim Ketua PKC PMII Bali Nusra mengatakan bahwa diberbagai leading sektor bahaya narkoba sudah merajalela,"dinas-dinas saja tidak steril apalagi kalangan pemuda dan mahasiswa, kemarin di DPR ada enam orang tidak hadir. itu patut kita curigai".ungkap Aziz Muslim (Ketua PKC PMII Bali-Nusra) Dalam sambutannya.

"perlu BNN kerjasama dengan pemerintah untuk mengecak di dinas untuk menangkal bahaya narkoba".Tambah Aziz Muslim

Dir Narkoba Polda NTB menjelaskan bahaya narkoba dan penindakan yang dilakukan pikhaknya untuk mencegah peredaran narkoba.

"saya bertugas diberikan kepercayaan menjadi Direktur Narkoba. Narkoba itu zat adiktif, ada yang terbuat dari zat kimia dan tumbuhan. cara kerja Narkoba akan menekan otak sadar kita. fungsi dari narkoba menekan otak sadar dan yang dominan otak bawah sadar, sehingga banyak perilaku yang tidak normal, orang akan kuat kerja jika mengkonsumsi sabu. namun setelah selesai efek obat akan merasakan kelelahan dan kesakitan." Papar Kombes. Sujarwoko, S.IK,. S,H. M.H

"saya sangat bangga dengan munculnya organisasi dan komunitas yang menentang bahaya narkoba" Tambahnya.

Ia menuturkan bahwa sejak Agustus hingga September sudah ratusan kasus narkoba berhasil diungkap.

"bahwa dari bulan Agustus sampai September 437 kasus narkoba sudah kita ungkap, rata-rata yang tertangkap banyak usia pelajar. sasaran empuk para bandar yakni pelajar dan mahasiswa."


Soal pemberantasan, bahwa direktorat Polda NTB berkomitmen pementasan narkoba mulai dari diri sendiri mulai dari intansi sendiri, kalian bisa cek beberapa anggota saya yang diproses. hari ini saya buktikan bahwa empat orang kita proses.

"tadi malam kami menangkap anggota polres yang memakai narkoba, saya pastikan dia dipecat" Pungkas Kombes. Sujarwoko, S.IK,. S,H. M.H

Abdul Majid selaku ketua BAANAR NTB mengatakan bahwa pemerintah saat ini setngah hati dalam memberantas narkoba karena menurutnya bahwa anggaran pemerintah daerah untuk sosialisasi sangat sedikit.

"keinginan pemerintah daerah di NTB Untuk mengurangi peredaran narkoba akan tetapi anggaran sosialisasi sangat sedikit tidak heran kita melihat berita penangkapan dan lainnya. ini yang paling bahaya di Lombok tengah." Ungkap
Abdul Majdi (Kepala BAANAR NTB).

"susahnya sosialisasi bahaya peredaran narkoba karena anggaran minim, bisa di cek di APBD. anggaran ke pendidikan sangat tinggi karena pola pikir masyarakat jika sudah pintar pasti tidak pakai narkoba akan tetapi para bandar tidak pandang bulu" Tambahnya.

Sedangkan Irfan selaku Bidang Sosialisasi BNN NTB mengatakan bahwa peredaran narkoba mrngajak Masyarakat perangi narkoba dan bagi pecandu direkomendasikan untuk melaporkan diri agar segera di rehabilitasi.

"tidak menutup kemungkinan bahwa Lombok tengah adalah pintu masuk narkoba perlu kita antisipasi. tidak cukup dua institusi untuk pencegahan perlu bantuan dari masyarakat. mari dorong masyarakat untuk bebas narkoba. bagi pecandu atau pemakai untuk mendapatkan haknya untuk di rehabilitasi baik secara medis maupun sosial". Ungkap Irfan (Kasi BNN) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

"banyak sekali media yang bisa saja dimanfaatkan untuk mengedarkan narkoba, kita perlu antisipasi hal tesebut. misalkan rokok, rokok Vape dll. modus peredaran narkoba sekarang sudah masuk desa-desa. desa menjadi obyek para peredaran narkoba. ketika sudah beredar itu menjadi pangsa pasr dan akan menjadi besar" Pungkasnya.

Sunday, September 15

Di Hadiri Wakil Bupati, Festival Presean Desa Bakan Sukses Digelar

Kepala Desa Bakan Ahmad Jafri Ajri,  S. Pd saat diwawancarai awak media.(foto/ist)
Lombok Tengah,- Digelar selama dua belas hari festival budaya presean dalam rangka memperingati HUT ke 22 Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah akhirnya resmi ditutup wakil Bupati Lombok Tengah H. L. Pathul Bahri,  S. IP. 

Kehadiran wakil Bupati Lombok Tengah langsung disambut Kepala Desa Bakan beserta perangkat desa yang diiringi gendang blek dari kantor desa Bakan menuju lokasi presean di lapangan umum dusun Suga.

Pada sambutannya, Kepala Desa Bakan Ahmad Jafri Ajri menyampaikan festival budaya peresean baru pertama kali digelar di Desa Bakan, dan dengan berkat dukungan masyarakat festival budaya presean sukses digelar.

"Selama 22 tahun lamanya baru kali ini Bupati atau Wakil Bupati Lombok Tengah dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Bakan," ungkap Kepala Desa. Minggu (15/9/19).

Kepala desa berharap, dengan kehadiran orang nomor dua di kabupaten Lombok Tengah dapat memberikan barokah, sejahtera, dan subur makmur. 

"Mudah-mudahan dengan kehadiran Wakil Bupati Lombok Tengah ditengah-tengah masyarakat desa bakan adalah sebuah barokah untuk desa bakan, dan menjadi masyarakat sejahtera, aman, subur dan makmur," harapnya didepan ribuan masyarakat yang menghadiri pertunjukan presean para pepadu.

Sementara itu,  wakil Bupati Lombok Tengah menyampaikan dengan festival budaya presean merupakan ajang silaturrahmi.

"Dan terimakasih saya bisa bersilaturrahim dengan masyarakat desa bakan, budaya harus kita lestarikan," cetus H. L. Pathul Bahri.

Penutupan festival budaya presean ditutup wakil Bupati Lombok Tengah dengan memukul Gong sebagai tanda pertandingan presean di Desa Bakan resmi ditutup. Selanjutnya wakil bupati bersama rombongan menyaksikan pertunjukan presean dari para pemadu.(red)

Saturday, September 14

Faham Radikalisme Merajalela, NTB Watch Masuk Pesantren Cegah Penyebarannya


Lombok Barat, (*) - Bahaya faham radikalisme sudah lama di antisipasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Nusa Tenggara Barat yang dikatakan Zona Merah radikalisme membuat organisasi NTB Watch menggelar Dialog interaktif " Menangkal Bahaya Penyebaran Faham Radikalisme" bertempat di Pondok Pesantren NU Ijtihadaul Mukminin Kuripan. (15/9/19).

Menurut Kusnadi selaku direktur NTB Watch mengatakan bahwa penting untuk menangkal faham radikalisme mulai sejak dini.
"Bahwa penting adek adek sebagai generasi bangsa ini perlu untuk menangkal bahaya radikalisme yang sudah masuk di sekolah dan kampus." Ungkapnya.

Selain karakter kebangsaan yang kuat, NTB watch menilai bahwa faham radikalisme merajalela dikarenakan pelajaran sejarah bangsa Indonesia di dunia pendidikan sudah dihapus. "Pelajaran Sejarah bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan sudah dihapus ini menyebabkan radikalisme merajalela." Jelasnya.

"Indonesia negara peluralisme, majmuk dan ini penting untuk dijaga." Lanjut Kusniadi didepan para santri dan peserta dialog.

Menurut Sahibudin, S.H.I selaku Perwakilan Pembina Pondok Pesantren Ijtihadaul Mu'min bahwa radikalisme sudah merajalela dikarenakan kurangnya rasa nasionalisme. Ia berharap agar sama-sama menjadi benteng Indonesia dari bahaya radikalisme.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan diskusi seperti ini. Faham radikalisme sudah merajalela dikarenakan kurangnya rasa nasionalisme dalam diri mereka. Ini termasuk bencana bersama yang harus kemudian kita sama-sama filterkan." Ungkapnya.

Lebih lanjutnya lagi ia berharap agar NTB Watch tidak pernah mundur dalam melawan faham radikalisme. "Kita yakin seperti NTB Watch terus-menerus melawan radikalisme saya yakin radikalisme bisa dikurangi. Mari Kita sama-sama bergandengan tangan untuk melawan radikalisme" tambahnya.

Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi Interaktif bersama Dr. Abdurrahman selaku ketua Lakpesdam NU Lombok Barat, Akademisi Agus Dedi Putrawan  , Mahrizal Ikram Lembaga Kajian Masyarakat Rinjani.

Para pemateri menjelaskan tentang bahaya radikalisme dan dilanjutkan dengan Diskusi interaktif.

Tuesday, September 10

Pengurus IKADIN Kota Mataram "Hariadi Rahman" Usut Tuntas Kasus Kematian "ZA"


Mataram – Dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, pemuda maupun masyarakat kini terus berdatangan dan desakan terus mengalir terkait penuntasan kasus meninggalkan "ZA" yang diduga dianiaya oleh oknum anggota Polres Lombok Timur.

Dan atas nama Pengurus Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin Kota Mataram),  Mendukung penuh upaya Kapolda NTB dalam mengusut tuntas kasus kematian "ZA" serta menindak tegas secara hukum oknum - oknum Anggota Polres Lombok Timur tersebut,  ujar Hariadi Rahman, SH saat diconfirmasi jayantaranews.com, rabu(11/9).

"Jika korban 'ZA' diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum aparat kepolisian, maka semua pihak tidak boleh diam dan harus ikut andil sesuai kapasitas serta kompetensi nya dlm penyelsaian persoalan tersebut," ungkapnya.

Lanjut ia mengatakan bahwa kasus kematian Warga Sipil 'ZA' harus dikawal khususnya oleh media, sehingga tidak terjadi ada pembenaran yang tidak faktual yang dilakukan oleh pihak Polres lotim terhadap anggota - anggotanya yg terlibat. "harus ditindak tegas secara hukum dan dipecat karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, aparat seperti itu tidak boleh mengijakkan kaki berada ditubuh institusi kepolisian tersebut," tegas advokad muda Adi sapaan akrabnya.

Hal ini tersebut dikatakan sebagai untuk mengantisipasi serta menepis isu-isu yang bisa dimanfaatkan sebagai kepentingan orang - orang yang tidak bertanggungjawab.

“saya sebagai pengurus Ikadi Kota Mataram percaya sepenuhnya pada proses yang akan dilakukan pihak kepolisian secara professional dalam mengusut tuntas kasus tersebut,”ungkapnya.

Advokad muda tersebut berharap penuh agar Nusa Tenggara Bara (NTB) tetap aman dan kondusif. "kasus kematian warga sipil tersebut, harus segera diproses, kalau lambat bisa-bisa dimanfaatkan oleh orang - orang tidak bertanggung jawab yang akan memperkeruh suasana, karena kasus tersebut menjadi perhatian publik dan viral, jangan sampai menjalar kemana-mana,” pungkasnya. (TIM LN)

Monday, September 9

Timsel Harus Melihat Jejak Rekam Para Calon Pengurus Yang Ikut Seleksi Baznas Lotim


Selong, - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Pemda Lotim telah membentuk Tim Seleksi (Timsel) mencari calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur. Karena semua pengurus Baznas Lotim sekarang dari Ketua, Wakil Ketua hingga Bendahara merupakan status Pengurus Sementara, karena perubahan dari Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) ke Badan Amil Zakat Nasional mengubahnya menjadi Baznas.

Ketua Umum Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur, Irwan Safari mengatakan bahwa selama seleksi ini belum pernah ada pemberitahuan atau pengumuman tentang siapa saja yang mengikuti seleksi tersebut apa lagi hasil seleksinya, padahal sebagai masyarakat kami berhak tau proses seleksi ini kayak gimana dan hasilnya apa, jangan sampai timbul pemikiran bahwa seleksi ini hanyalah sebatas formalitas saja.
Seharusnya pansel itu mengumumkan entah lewat surat edaran atau media tahap seleksi ini sudah samapi mana dan siapa saja yang ikut seleksi, sehingga massyarakat tau siapa saja yang ikut seleksi dan bisa menilai proses seleksi ini sudah sampai mana, jangan pansel ini adem ayem saja yang nantinya nepotisme dalam melakukan seleksi, tiba" Ketua, sekertaris dan bendaharanya sudah jadi, harus terbuka dong pansel ini.(09/09)Papar irwan

Baiknya pengurus Baznas Lotim di rekturusasi secara menyeluruh tanpa ada kerahasiaan seperti yang terjadi saat ini berita dan sebagainya tidak ada terkait sleksi ini, Baznas Lotim butuh orang-orang baru untuk memimpin Baznas, jangan orang-orang yang dalam pengawasan APH apalagi beberapa bulan yang lalu sempat ribut soal Baznas Gate, hal ini penting untuk menjadi catatan teman-teman di Timsel Calon Pengurus Baznas yang telah di bentuk.

"Tentu kami dari sahabat-sahabt PMII LOTIM akan terus memantau proses seleksi ini agar pengurus yang lolos dalam seleksi betul-betu lolos sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada." tutup  irwan safari.

PKC PMII Bali Nusra Dukung Revisi Undang-Undang (RUU) KPK.


Mataram, | Pro dan kontra Revisi UU KPK terus bergulir. Selain aksi menolak, ada juga aksi mendukung Revisi UU KPK.

Pengurus Koordinator Cabang PMII Bali-Nusra mendukung penuh Revisi Undang-undang (RUU) KPK, menurutnya langkah yang di ambil pemerintah sebagai penguatan peran KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Mendukung langkah Pemerintah dalam merevisi UU KPK, pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk penguatan peran KPK namun bukan untuk mengkebirikan KPK." Ungkap Aziz Muslim Ketua PKC PMII Bali-Nusra.

Ia menghimbau, agar masyarakat tidak terpancing dan terjebak dalam perdebatan tentang RUU KPK.

"Selain itu, meminta masyarakat agar tidak terpancing atau terjebak dalam perdebatan dalam revisi UU KPK." Jelasnya. (*)

Sunday, September 8

Ribuan Warga Hadiri Bazar Layanan Publik


Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Mataram menggelar kegiatan bazar layanan publik, minggu 8 September 2019, di Pondok Pesantren Darul Falah  Pagutan Mataram. Kegiatan ditujukan untuk mendorong perbaikan layanan publik sehingga mudah diakses masyarakat dengan berbagai latarbelakang dibanjiri ribuan warga.

Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi antara Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia denga Lakpesdam PCNU Mataram dan Program Peduli.

Bazar Layanan Publik sebagai bentuk aksi nyata gerkan nasional revolusi mental ini. Juga dimaksudkan untuk mendorong kesamaan gerak dan langkah dalam implementasi Revolusi Mental, yang digagas Presiden Joko Widodo dan telah menerbitkan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 sebagai panduan dalam implementasi revolusi mental di tingkat nasional dan daerah.

Bazar layanan publik menghadirkan dinas dan instansi lingkup pemerintah provinsi NTB dan pemerintah Kota Mataram untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti : pelayanan perpanjangan SIM dan STNK dari Polda dan Samat NTB, Pengaduan layanan publik dari Dinas Komfotik NTB,  pelayanan administrasi kependudukan dari Dukcapil Kota Mataram, pelayanan kesehatan dari dinas kesehatan,  donor darah dari PMI NTB.  Disamping bazar layanan publik,  panitia juga mengadakan jalan sehat dan pasar rakyat.

Thursday, September 5

823 Maba UNW Mataram, ikuti Pekan Risalah dan Ta'aruf Mahasiswa


Mataram -Pekan Risalah dan Ta'aruf Mahasiswa ( Pertama ) merupakan kegiatan peserta didik pada jenjang perguruan tinggi di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram lebih Familiar disebut Ospek.

Sebanyak 820 Mahasiswa baru mengikuti kegiatan tersebut dan rencananya akan dilaksanakan selama 3 hari. Kegiatan  *Pertama* di buka langsung oleh Rektor UNW Mataram TGH. Lalu Gede M. Aliwirasakti, Ma, bertempat di Aula Universitas Nahdlatul Wathan Mataram  dan dihadiri seluruh civitas akademika dari seluruh Fakultas yang ada .(Jumat, 06/09).

Rektor UNW Mataram dalam sambutannya memberikan ucapan selamat datang  pada seluruh mahasiswa baru yang mengikuti PERTAMA. Kegiatan ini diharapkan mampu mencetak Mahasiswa yang berkarakter sehingga mampu memikirkan kemajuan Bangsa dan Negara.

"Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang dikampus UNW Mataram, insyaallah Barokah. Melalui kegiatan ini, saya ingin menyampaikan harapan kepada seluruh yang ada diruangan ini, lebih-lebih anak-anakku Mahasiswa Baru, Melalui kegiatan PERTAMA ini, mampu mencetak  investasi Sumber Daya Bangsa tercinta ini. Semoga dari ruangan ini kalian sudah mempunyai fikiran-fikiran kedepan untuk mampu melakukan hal-hal yang menjadi kemaslahatan orang banyak, tentu juga Mampu Berjuang untuk kemajuan Bangsa dan Negara, sebagaimana yang diamanatakan oleh pendiri2 Bangsa, juga titipan amanat untuk kita semua oleh pendiri Universitas Nahdlatul Mataram Almaghfurlah Maulanasyaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, untuk terus memperjuangkan Tatanan sosial kemasyarakatan yang baik," katanya

Selain itu Gede Sakti (sapaan Akrabnya) menyampaikan pentingnya kegiatan Perkenalan Kampus, sesuai amanat direktur jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan riset dikti, No 143/B/SE/VII/2019 tentang sistem pendidikan diindonesia, nilai dan norma kebudayaan, etika, serta Hak dan Kewajiban Mahasiswa selama menempuh perkuliahan di UNW.

Selanjutnya Rektor UNW mengatakan,  'Pertama'  ini merupakan kegiatan awal pada jenjang perkuliahan, untuk memperkenalkan Dunia akademik, Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan lain sebagainya. Hal ini sesuai yang tertera pada amanat Dirjen pembelajaran dan kemahasiswaan riset Dikti tahun 2019. Terangnya

Turut hadir dan berbagi motivasi pada kegiatan tersebut, wakil Rektor I, TGH. Lalu Muhyi Abidin, Ma, ia berujar bahwa Mahasiswa penting untuk mampu berbuat apa yang dikehendaki masyarakat, menurutnya, Mahasiswa dituntut tidak hanya mampu melaksanakan apa yang menjadi disiplin keilmuannya.

Lebih jauh Rektor UNW menambahkanharus diingat, bahwa sebagai mahasiswa fikiran masyarakat itu, mahasiswa mampu melaksanakan segalanya, meskipun belum tentu apa yang difikirkan masyarakat itu tidak pernah kita pelajari, untuk itu, Rajin-rajinlah belajar, membaca buku, berdiskusi, atau kalau bisa silahkan Masuk Pada Oraganisasi-organisasi kemahasiswaan sebagi Wadah untuk belajar diluar Bangku Akademik.

Terpisah , Ketua panitia M. Lukmanul Hakim,  pelaksana lapangan,  menerangkan kegiatan PERTAMA ini berjalan sesuai harapan, panitia melaksanakan Sesuai dengan kesepakatan yang ada, lukman juga mengharapkan Mahasiswa baru mampu memajukan UNW Mataram dan Nahdlatul Wathan (NW) kedepannya.

" alhamdulillah lancar, Panitia ini energik dan telah melaksanakan sesuai yang menjadi kesepakatan bersama, ya kita harap Mahasiswa Baru ini kedepannya Mampu memajukan Kampus tercinta ini dan juga Nahdlatul Wathan, " paparnya sembari mengucapkan Hidup Mahasiswa.

Kegiatan tersebut ditutup dengan Bersama membaca do'a dan diakhiri dengan Melaksanakan foto bersama Rektor juga seluruh Sivitas akademika dengan Panitia pelaksana.

Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati Tangerang


TIGARAKSA, LN |Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Tangerang, adakan aksi di depan gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten  (Puspemkab), Tangerang, Tigaraksa, Kamis (5/9/19).

Kordinator aksi Bambang mengatakan, aksi untuk untuk mengingatkan, sekaligus menegur Bupati Zaki Iskandar dan wakilnya, agar memebenahi pemerintahan. Mahasiswa juga menuntut, pertama stop pembangunan perumahan yang masif di setiap kecamatan di lahan pertanian.

Kedua ciptakan peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Ketiga realisasikan wacana pemberdayaan pemuda di sektor pertanian, yang sampai saat ini, belum ada kebijakan untuk merealisasikannya.

“Keempat Bupati harus segera merancang kebijakan untuk pemberdayaan pemuda di sektor pertanian dan UMKM. Dan Kebijakan itu didukung program dan anggaran. Dan Kelima Tegakkan perbup nomor 47 tahun 2018,” tukasnya.

Salah satu peserta Aksi Ade Kurniawan juga menegatakan, saat ini banyak lahan pertanian dialihfungsikan sebagai sektor perumahan dan lain sebagainya. Mahasiswa juga melihat langsung, pembangunan perumahan hampir ada di setiap kecamatan di lahan pertanian.

“Ini menandakan gagalnya pemerintahan bupati dan wakil bupati Tangerang dalm menjaga lahan pertanian,” tandasnya.

Data yang diperoleh Mahasiswa dari DPRD Kabupaten Tangerang mencatat, pada 2013 luas pertanian mencapai 40.000 hektare, kemudian menyusut pada 2014 menjadi 38.000 hektare.

Penyusutan terjadi pada 2015 mencapai 20.000 hektare, dan pada 2016 tersisa mencapai 10.000 hektare. Memasuki 2017 pertanian semakin menyusut mencapai 5.000 hektare, dan 2018 menjadi 4500 hektare.

“Lahan pertanian produktif yang berkurang, tersebar di Kecamatan Gunung Kaler, Sukamulya, Kronjo, Mekar Baru, Sepatan Timur, Mauk, Sepatan, Kemiri dan Pakuhaji,” ungkapnya.

Monday, September 2

HRF : Perlu Pengelolaan Berbasis Zonasi untuk Sampah di Perkampungan.


Mataram - Program unggulan Pemprov NTB, Zero Waste dinilai akan memiliki multiplier efect ke depan jika diimplementasikan dengan cermat dan tepat sasaran.

Konsep penanganan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir ini, menurut H Rohman Farly merupakan konsep yang ideal. Hanya saja, praktik pelaksanaannya harus jelas berjenjang dan diatur dalam zonasi-zonasi yang melibatkan para pihak, termasuk masyarakat.

"Permasalahan sampah ini menjadi masalah di hampir semua daerah. Semangat program NTB Zero Waste sudah sangat bagus, hanya saja implementasinya harus melibatkan banyak pihak, karena pemerintah tidak mungkin bisa mengatasi sendiri," kata Sekda Lombok Timur ini, Senin ( 2/9 )

H Rohman Farly ( HRF )  mencontohkan,  di Kota Mataram misalnya. Saat ini sudah ada gagasan-gagasan baik yang berupaya mengubah mindset masyarakat tentang management pengelolaan sampah.

Sebut saja Sekolah Lingkungan dengan Sampah Nihil (LISAN) yang baru-baru ini diluncurkan Gubernur NTB bersama Walikota Mataram.

"Sekolah LISAN ini merupakan salah satu upaya Pemda melibatkan masyarakat dalam hal edukasi dan merubah mindset," kata pria kelahiran Mataram ini.

HRF memaparkan, ada cukup banyak hal yang bisa diinisiasi di Kota Mataram. Terutama tentang bagaimana mengatasi permasalahan sampah, khususnya diperkampungan padat penduduk dengan membagi zonasi dan menggunakan pola penanganan yang bertahap, dari Kampung/ Lingkungan, Kelurahan, hingga Kecamatan.

Menurutnya, pilot project pengelolaan sampah terintegrasi bisa dilakukan di satu Kelurahan di masing-masing dari enam Kecamatan yang ada di Kota Mataram.

Misalnya dengan mengambil lokasi lingkungan atau Perkampungan  yang padat penduduknya, seperti Dasan Agung, Ampenan, Gomong dan juga sebagian Cakranegara.

Sebab, papar HRF penanganan sampah di permukiman yang padat tentu berbeda tantangannya dengan permukiman perumahan komplek.

"Ada pemukiman yang akses jalannya sangat sempit, hanya bisa sepeda motor yang masuk. Tentu ini harus dipikirkan bagaimana cara pengelolaan sampahnya. Pendekatannya tentu berbeda. Ini hal sederhana yang membuat pola zonasi harus dilakukan," katanya.

Nilai Ekonomi Limbah Sampah

HRF mencontohkan pengelolaan sampah terintegrasi yang sudah dilakukan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Di beberapa lingkungan padat penduduk, diterapkan pola penanganan sampah terintegrasi.

Masyarakat setempat diberi akses untuk aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah sampah di wilayah mereka. Pemerintah menjadi fasitator agar masyarakat bisa mengelola secara  mandiri sampah rumah tangganya. Di lingkungan itu juga kelompok wanita diberi pelatihan dan pendampingan untuk memproduksi kerajinan dari bahan barang bekas yang didaur ulang.

"Ini bisa diadopsi juga di Kota Mataram. Dan saya yakin, dengan pola ini penanganan sampah bisa lebih efektif, karena secara tidak langsung kita juga sudah mengubah mindset masyarakat itu sendiri, bahwa dengan peduli lingkungan dan mengelola sampah dengan baik bisa bermanfaat ekonomis pula," katanya.

Secara gamblang HRF memaparkan, konsep zonasi dan pengelolaan sampah terintegrasi  tidak hanya menumpu kepada Kepala Daerah atau OPD yang bertanggung jawab saja. Dengan pola ini, semua lapisan punya peran dan tanggungjawab.

"Misalnya di tingkat lingkungan ada Kaling, kemudian ada Lurah di atasnya, terus ada Camat. Nah para pemangku kebijakan pemerintah ini bisa optimal dilibatkan dan punya peran, jika pola zonasi kita terapkan," jelasnya.

*Penanganan Sampah berbasis Tehnologi*

HRF menambahkan, kemajuan teknologi juga harus dimanfaatkan dalam program penanganan sampah perkotaan. Aplikasi pelaporan dan pengaduan masyarakat secara online bisa dikembangkan. Tujuannya untuk bisa memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan dan masukan kepada pemangku kebijakan dan stakeholders lainnya.

"Aplikasi ini bisa menjadi semacam call center untuk masalah sampah perkotaan. Masyarakat bisa menginformasikan secara online dan real time, dan penanganan juga bisa lebih cepat," katanya.

Maju sebagai kandidat potensial  Calon Walikota Mataram 2020 , HRF menegaskan, untuk masalah lingkungan dan penanganan sampah, visi yang ia bayangkan sederhana saja, yakni penanganan sampah dan pelestarian lingkungan memang harus melibatkan semua pihak dan menitikberatkan pada semua aspek, holistik dan bersinergi.

"Sebab soal sampah ini nggak bisa terus-terusan kita berwacana. Harus ada action, harus ada teladan, dan kegiatan riil yang kita lakukan," tegasnya.

Melengkapi sarana dan prasarana terkait kebersihan lingkungan dan armada sampah tetap harus dilakukan.

Namun menurut HRF, yang paling utama ialah membangun kesadaran bersama, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

"Di negara-negara yang sudah berhasil menangani sampah, hal yang pasti harus ada adalah perubahan perilaku masyarakatnya. Kesadaran kolektif ini yang harus terus menerus dibangun," papar Rohman Farly

Dari sisi lingkungan, Kota Mataram sendiri pernah meraih kebanggaan dengan menerima penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2013 silam. Namun, tahun-tahun berikutnya gagal mempertahankan penghargaan tersebut.

Rohman Farly menekankan, dengan pengelolaan persampahan yang baik dan dampak lingkungannya terukur, bukan hal yang mustahil jika Kota Mataram akan kembali meraih kebanggaan sebagai Kota Adipura di tahun-tahun mendatang.

"Tapi, semangat kita jangan sekadar penghargaan. Kalau sudah mindset dan perilaku masyarakat kita ubah dan membaik, Insya Allah meraih dan mempertahankan Adipura itu menjadi hal yang sederhana saja," tukasnya.

Mengenal Guru To'i Pendatang Baru DPRD NTB


Salah satu Calon Legislatif terpilih  DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan VI (Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima) yang dilantik pada Senin, 2 September 2019 ini adalah Akhdiansyah, S. HI.

Siapakah dia ? Dan bagaimana sepak terjangnya hingga akhirnya melenggang ke Gedung Udayana sebagai anggota DPRD Provinsi NTB untuk periode 2019-2024 ?

Mengutip tulisan Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (PW IPNU NT, Pauzan Basri di TIMESINDONESIA, Akhdiansyah merupakan salah satu dari sekian politisi yang sudah melanglang buana dalam berbagai gerakan sebelum ia duduk dan terpilih menjadi legislator Udayana NTB.
Perjalanan panjang dalam berorganisasi penuh lika-liku telah dilaluinya sebelum sampai pada posisi tersebut.

Sosok sederhana ini dilahirkan di Dompu, 8 Oktober 1977. Ia lebih familiar dengan sapaan Guru To'i. Ia tinggal di Jalan Lintas Mbawi KM 03 Desa Dorebara - Dompu - NTB. 


Guru To'i mulai merantau di Lombok sejak dia menimba ilmu di Madrasah Aliyah NU di Ponpes Al Islahuddin, Kediri Lombok Barat NTB 1995. Kemudian melanjutkan study S1 di STAIN Mataram (kini UIN Mataram). 

Di kampus inilah ia mulai menempa diri dalam berorganisasi. Ia mengikuti organisasi ekstra Kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Mataram. Sejak itulah ia mulai membaur dengan berbagai kalangan dari berbagai latar belakang suku, ras, agama dan budaya. 

Tokoh yang murah senyum ini meskipun aktif di PMII, dia juga aktif di Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah pada tahun 1997-1998 sebagai Ketua. Kemudian pada tahun 1998-1999 terpilih sebagai Ketua DEMA STAIN Mataram. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Presiden Mahasiswa STAIN Mataram (2000-2001).
Guru To'i juga pernah menjadi Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (IPNU NTB) tahun 1999-2003. Pada tahun 2001-2002, sosok yang berpenampilan kalem ini terpilih sebagai Ketua Umum PC. PMII Mataram. 
Pada saat bersamaan juga menjadi Ketua SC. DPD FORMASI NTB dan Direktur Muda Yayasan Humanis Studies (YHS) Mataram - NTB (2001-2004). 

Ia juga dipercaya sebagai Pimpinan Umum Buletin Jumat (Islam dan Pluralisme) AL-Ikhtilaf berkerja sama dengan  LKIS Yogyakarta (2001-2004), Pimpinan Redaksi Buletin Kitap (Komunitas Islam Plural) YHS Mataram-NTB (2002-2004). Wakil Ketua PW. GP Anshor-NTB (2004-2005) yang diketuai oleh Suaeb Qury. 

Selanjutnya mendapat amanah sebagai Wakil Ketua KNPI  NTB (2004-2007) dan juga Sekretaris Eksekutif Nusa Tenggara Center (NC) NTB (2004-2006).
Selain itu didaulat menjadi Ketua FKPPMD-NTB (2007 2008), Sekjen ICMI Muda NTB (2007-2011), Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kemanusian (LenSA-NTB) tahun 2004 - 2013, dan Seketaris Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)-NTB Tahun 2014  Sekarang.

Segudang pengalaman kerja juga telah dilalui tokoh santun dan bersahaja ini.  Pertama kali sebagai Marketing Research Royal Bali Beach Club (RBBC) Cabang Senggigi (1995-1997), Koordinator JPPR Kabupaten Dompu (1999), Penyiar Radio Permata 108 FM STAIN Mataram (2000),  Koordinator Lapangan Inservis Training BP3 se-Pulau Lombok Oleh YHS, BEP dan Depag RI (2000-2001), Fasilitator Inservis Training BP3 (2001), Direktur Muda Yayasan Humanis Studi (YHS) Tahun 2001, Sekertaris Program Kampanye Islam dan Pluralisme YPKM  NTB Berkerjasama dengan TAF  2003-2004.

Fasilitator Sosialisasi Gender di 25 SMU/SMK Mataram (2003), Koordinator JPPR Dompu (2004), Fasilitator Training Advokasi kebijakan Publik Pro Masyarakat Miskin AMPRM-LOBAR  (2005), Manager Program Advokasi Pendidikan di Madrasyah dan Ponpes Kerjasama dengan DBEP, DEPAG dan ADB oleh Nusatenggara Center Mataram (2006).

Peneliti Kebijakan Formalisasi Agama di Mataram, Lombok Timur dan Dompu bekerja sama dengan TIFA (2007). Manager Program Advokasi Anggaran Bagi Masyrakat Miskin di Kabupaten Dompu bekerja sama dengan TAF Peneliti Program Unggulan daerah (Jagung) tahun 2013 Bersama TAF (The Asia Foundation). 

Dia juga pernah menjadi Staf Ahli Program Kementerian Daerah Tertinggal (PDT) Tahun 2013-2014, Tenaga Ahli DPR-RI Fraksi PKB Tahun 2014-2019. Dia juga sekarang menjadi Sekretaris IKA PMII NTB yang diketuai oleh Lalu Aksar Ansori. 

Guru To'i terpilih menjadi Anggota anggota DPRD NTB untuk periode 2019-2024 ini tentu tidak terlepas dari posisinya yang strategis di Partai besutan Gus Dur yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni sebagai Sekretaris PKB Provinsi NTB selama dua periode. 

Tokoh ramah ini juga merupakan inspirator dan motivator yang menjadi teladan bagi para juniornya. Ia selalu memegang teguh prinsip : "Selama kita masih bernafas lega, selama itu juga kita harus bisa berbuat untuk bangsa, agama dan negara ini". 

Pauzan Basri dalam tulisannya itu menyebut Guru Toi sebagai Cak Iminnya NTB. Sebagai kader muda NU, ia tak pernah lupa dengan Nahdlatul Ulama (NU) di mana tempat dia berkiprah dan mengabdi sebelumnya. 
Demikian juga di organisasi PMII. Ia selalu mengambil bagian dalam berbagai kegiatan organisasi ekstra kampus ini.

"Yang saya tahu tentang Guru Toi, beliau sangat terbuka dengan siapa saja, baik kalangan millenial, kalangan orang tua dia bisa bergaul. Berbaur tanpa ada sekat dan pembeda," ungkap Basri dalam tulisannya sembari mengucapkan selamat atas pelantikan Guru To'i sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB untuk periode 2019-2024.

"Perjuangannya tentu tidak akan habis dengan begitu saja, melainkan dia akan tetap berjuang untuk rakyat NTB khususnya dapilnya. Memperjuangkan hak-hak rakyat melalui kapasitasnya yang baru sebagai wakil rakyat di NTB. Selamat bekerja legislator komplit dan berpengalaman lintas sektoral Guru Toi Akhdiansyah," tutup Basri. (AMIN)