Monday, July 29

RTG RIKAS Solusi Rumah Tahan Gempa Dari Aktivis


MATARAM (Lensa Nasional) - Tidak hanya pemerintah, aktivis pun turun gunung menangani rumah korban gempa di Lombok Utara. Terdapat 34 Rumah Instan Kayu Sehat yang berhasil dibangun. Muhammad Akbar Jadi dan Muhammad Yusuf Mansyur merupakan salah satu  inisiator untuk  pembangunan RIKA Sehat  ini.

Menurutnya, tidak gampang membangun rumah tahan gempa itu. Harus melalui proses panjang sesuai sistem yang ada. Pihaknya akan meluncurkan rumah tahan gempa itu pada Kamis 1 Agustus 2019 di Dusun Kencong, Desa Sokong, Tanjung, Lombok Utara.

 Terdpat enam unit rumah yang siap dihuni di dusun lendang luar desa Malaka Pamenang. Berikutnya 13 unit di dudun Kencong Desa Sokong, Tanjung. "Sisanya sedang dikerjakan dan masih dalam bentuk kerangka," ujar pemuda yang karib disapa Viken Madrid itu kepada wartawan di Mataram (29/7).

Tidak sendiri, Viken dibantu Coin Foundation dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bali Nusra. Sudah tujuh bulan mereka bergerak membantu korban gempa membangun rumahnya.



Sasarannya pun tidak main-main. Mereka menyasar kelompok masyarakat yang berdomisili di atas bukit. Menginisiasi mereka hingga proses pengerjaan secara gotong royong. Adapun Coin Foundation dan PKC PMII sebagai lembaga advokasi dari pembangunan RTG  tersebut.
Dikatakan, masyarakat bisa memanfaatkan bantuan pemerintah Rp 50 juta untuk memperoleh rumah layak dan sehat. Viken membuktikan dengan membangun rumah tipe 36 lengkap dengan MCK. Bahan bangunannya juga sudah diuji oleh institusi terkait baik Perkim, LH, dan kelompok masyarakat.

Tidak heran jika peluncuran RTG itu juga akan melibatkan pemerintah daerah baik Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, TNI dan Polri. "Semua kami undang termasuk rekan-rekan jurnalis untuk melihat langsung kondisi masyarakat korban gempa," tegasnya.

Dirktur Coin Foundation I Gusti Abdul Azis mengatakan pembangunan ini terealisasi atas kerjasama semua pihak. Tidak terkecuali masyarakat korban gempa. Azis menegaskan persoalan korban gempa merupakan persoalan bersama yang harus dimaksimalkan.

Dengan begitu, kata Azis tidak perlu beropini sehingga terkesan penanganan gempa di NTB berlarut-larut. "Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh rumah nyaman yang dibuktikan dengan penyerahan kunci rumah," ungkapnya.

Senada dengan Azis, Ketua PKC PMII Bali Nusra Azis Muslim mengaku senang dengan realisasi rumah yang mereka hasilkan. Dia menceritakan suka duka dalam membangun RTG masyarakat korban gempa tersebut.

Dia juga mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait penanganan rumah korban gempa. Meski begitu, pihaknya mengapresiasi kerja pemerintah untuk menangani korban gempa itu. Lagipula, sejak awal pihaknya sudah membangun  mushala serta huntara untuk korban gempa.

Muslim berharap memperoleh peta akurat terkait rumah korban gempa sehingga dapat tertangani dengan cepat. Dengan begitu, semua pihak bisa mengakses secara real mana rumah yang benar-benar sudah ditempati masyarakat. "Kami berharap bantuan media juga untuk bisa memberitakan hal ini dengan akurat," paparnya.

Selanjutnya, pihaknya akan menggelar Focus Group Diacusion (FGD) terkait penangan korban gempa. Semua pihak akan dilibatkan sehingga persoalan korban gempa tertangani dengan baik dan maksimal. (tan)

Saturday, July 27

Puskesmas Langko Sosialisasi ke Setiap Desa Upaya Cegah Stunting

Kepala Puskesmas Langko,  L. Sabar bersama kepala Desa Selebung, Moh. Mely. (Foto/ist)
Lombok Tengah,- Sebagai upaya membantu pemerintah untuk mengetaskan stunting, tidak hentinya puskesmas Langko Kecamatan Janapria  Kabupaten Lombok Tengah gencar gelar sosialisasi stunting yang dilakukan kesetiap desa.

Kepala puskesmas Langko, L. Sabar berharap dari kegiatan sosialisasi yang digelar tingkat kecamatan Janapria,  Sabtu (27/7), para peserta sosialisasi dapat kembali mensosialisasikan kepada masyarakat, dengan dimulai dari keluarga sendiri untuk menjaga lingkungan yang bersih.

Selain itu, puskesmas Langko menginstruksikan kepada setiap kader pusyandu yang ada didesa untuk intens mendata ibu hamil yang melahirkan agar dilaporkan rutin ke puskesmas Langko.

"Kepada peserta supaya bisa mengikuti secara aktif, sosialisasi yang dilakukan sekali dalam setahun," himbuh L. Sabar.

Thursday, July 25

NKRI Harga Mati, PMII Bali Nusra Ajak OKP Bersama Memberikan Pemahaman Kebangsaan kepada Para Penganut Paham Radikalisme


Mataram, (LENSA NASIONAL) - Pengurus Koordinator Cabang  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bali Nusra (PKC PMII Bali-Nusra) gelar acara diskusi tentang radikalisme di NTB. Tema yang diangkat yakni "Antisipasi Terorisme dan Radikalisme di NTB".

Sebagai upaya menyaring dan meminimalisir paham radikalisme yang bisa menggangu ketertiban berbangsa dan bernegara sehingga PKC PMII Bali Nusra mengajak para akademisi dan lembaga terkait untuk memecahkan masalah tentang radikalisme.

Kegiatan ini diisi oleh Muhamad Harfin Zuhdi, MA (Ketua Bidang Penelitian Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme – FKPT NTB) ia menjelaskan tentang Strategi FKPT NTB Dalam Menanggulangi Terorisme Di NTB.  Norman Suzana Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL NTB) membahas Peran BAKESBANGPOL NTB Dalam Memberantas Terosisme dan Faham Radikalisme. Sementara itu dari pihak akademisi Dr. Asari (Akademisi UIN Mataram) memaparkan materi Upaya Akademisi Dalam Menagkal Bahaya Terorisme dan Doktrin Radikalisme Terhadap Mahasiswa.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua BADKO HMI Bali-Nusra, IMM, Saidin Ketua Pemuda Muslimin dan kader PMII.

Dihadapan peserta Ketua PKC Bali Nusra dalam sambutannya mengatakan banyak kajian yang bertolak belakang dengan sistem yang digunakan Indonesia, kajian yang dimaksud Ketua PKC yakni para militan yang ingin mendirikan sistem khilafah di Indonesia.

Lebih lanjutnya lagi, ia mengajak para OKP yang aktif dikampus untuk meminimalisir paham radikalisme dengan cara memberikan pemahaman.

"sehingga ini penting dari kita yang masih aktif di mahasiswa di organisasi mulai dari tingkat atas hingga ke tingkatan bawah ini bisa memberikan pemahaman. Jangan sampai nanti bisa mengkafirkan satu sama lain." Ungkap Aziz Muslim di De-Lima Cafe Mataram. Jum'at (26/7/19).

Ia mengatakan bahwa NKRI harga mati dan penting untuk semakin memahami arti menjaga kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara.

"bahwa pancasila ini mempersatu bangsa sahabat sahabat sehingga saya bagi kita semua penting untuk semakin memahami bahwa pentingnya menjaga keutuhan NKRI." Tegasnya.


 bahkan kemarin kemarin kalau tidak salah beredar di media itu indonesia yang dimiliki itu sempat kita tetap bahkan umur bunuh diri juga ternyata pelakunya itu dari warga republik indonesia sampe nanti

Aziz juga mengatakan bahwa pulau Lombok yang dikenal sebagai "Semerbak Dhufa di Pulau Seribu Masjid" yang penuh akan toleransi harus tetap dijaga

"pulau lombok atau ntb ini yang sudah terkenal dengan keberagaman kemerdekaan, jika bisa masuk faham dan sungguh ini kan bisa memecah belah" ungkapnya.

"kalau bahasanya Gus Dur almarhum gus dur itu kan tidak tidak ditanya apa agama kita ketika kita melakukan hal yang baik tapi kalau kita sudah mengkafirkan sesama muslim bagaimana dengan yang non muslim dengan keberagaman kita yang ada di NTB." Tutup Aziz Muslim.

Acara dilanjutkan pemaparan materi dari para narasumber. (Red)

Wednesday, July 24

Ikadin Kota Mataram Gelar Dialog Khilafah vs Nation State


Mataram - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Mataram menggelar dialog terbuka bertema khilafah vs nation state di Mataram, Kamis, 25 Juli 2019.

Hadir dalam dialog Cendikiawan Muslim Indonesia, Ulil Abshar Abdalla, pihak dari Ahmadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Nahdlatul Ulama dan berbagai kalangan lintas agama.

Ketua Ikadin Kota Mataram, Irpan Suriadiata, mengatakan dialog terbuka ini merupakan bentuk kontribusi Ikadin untuk memberikan keilmuan tentang paham-paham yang ada di Indonesia.

"Ikadin sebagai organisasi advokat ingin berikan kontribusi melalui kegiatan diskusi. Sampai saat ini di negara muslim dan non muslim berkembang dan tidak bergesekan," ucapnya.

Dia mengatakan, diskusi ini bukan untuk mempertentangkan suatu paham atau ideologi, tapi untuk mengetahui lebih dekat terhadap paham atau ideologi tersebut.

Hal senada diungkap Ketua DPD Ikadin NTB, Suryahadi. Dalam sambutannya dia menjelaskan diskusi bukan membenturkan antar keyakinan.

"Diskusi bukan untuk membenturkan, tapi untuk ilmu pengetahuan," tandasnya.

Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), H. Saleh Ahmadi Mbsy, menjabarkan tentang Ahmadiyah. Dia menjelaskan apa yang selama ini ditakuti masyarakat adalah keliru, karena Ahmadiyah menurutnya, turut membela Islam.

"Semua fitrah manusia siapapun dia sejatinya memerlukan kasih sayang. Ini prinsipnya khilafah yang kita tawarkan lahir dari pohon rindang ini. Khilafah yang kita nikmati tidak menjadi momok," tuturnya.

Dia menawarkan khilafah Ahmadiyah yang menurutnya tanpa batas.

"Khilafah yang kami Ahmadiyah yakini, pertama mampu menembus peradaban umat manusia. Janji Allah untuk orang beriman dan melakukan amal saleh," terangnya.

Dia menjelaskan khilafah pertama Ahmadiyah pada 1889 di Qadian, India, dengan khilafah Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. "Mirza konsen membela Islam saat Islam diserang dari berbagai penjuru. Aktif membela diri dari belenggu penjajah," paparnya.

Cendikiawan Muslim Indonesia, Ulil Abshar Abdalla, dalam pemaparannya menjelaskan secara garis besar ada tiga jenis khilafah, ketiganya adalah khilafah politik, khilafah keagamaan dan khilafah rohani. Namun dalam Islam yang dominan katanya, adalah khilafah politik atau yang diistilahkan khilafah sia-sia.

"Dalam Islam yang dominan khilafah sia-sia atau khilafah politik. Khilafah sia-sia berlangsung lama dimulai wafatnya Rasulullah sampai hancurnya khilafah di Turki," ucapnya.

Perubahan karakter khilafah zaman dahulu saat Muawiyah bin Abu Sofian mendeklarasikan khilafah menimbulkan protes, terutama di Madinah dan Makkah. "Kemudian muncul perang besar, korbanya tragis sekitar 700 penghapal Al-qur'an sahabat nabi tewas dibunuh," jelasnya.

Ulil juga menjelaskan sejarah khilafah pasca Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari Muawiyah bin Abu Sofian, kemudian diteruskan oleh anaknya Yazid bin Abu Sofian, hingga runtuhnya kekhilafan Utsmani.

"1923 khilafah politik berakhir. Kemudian ada dua gerakan khilafah di India dan di Arab, saat itu raja Saudi yang senang kejatuhan Turki Utsmani. Raja-raja Arab kepingin mengganti posisi khilafah. Kemudian di India, tapi pudar," papar Ulil.

Setelah hancurnya khilafah muncul negara bangsa, dan bentuk lain khilafah yaitu khilafah berbasis persaudaraan agama, seperti Ahmadiyah. "Ini kekuasaan yang tidak mengenal batas bangsa negara,  seperti Katolik," ucap Ulil.

Terakhir, khilafah rohani yaitu para pengikut tarekat. "Mereka mengenal pemimpin rohani yang menjadi pemandu rohani," terangnya.

Khilafah politik, kata Ulil, bersebrangan karena bertabrakan dengan negara modern yang diakui bangsa-bangsa. Imbasnya, khilafah ditolak di semua negara modern.

Monday, July 22

MUSDA DPD KNPI LOTIM : Taupik Hidayat Terpilih Lagi Secara Aklamasi.


Selong, MUSDA DPD KNPI LOTIM pada hari Sabtu,  20 Juli yang bertempat di hotel Pondok Bambu Sekarteja Kemaren menampilkan seauatu yang tidak biasa,  ditengah hiruk pikuknya persoalan terkait MUSDA DPD KNPI LOTIM ternyata pada Forum yang dihadiri oleh Perwakilan Pemuda di Lombok Timur,  baik dari unsur Pengurus Kecamatan,  Pengurus DPD KNPI LOTIM dan DPD KNPI NTB sepakat untuk meminta saudara Taupik Hidayat untuk memimpin kembali KNPI LOTIM, sehingga saudara Taupik terpilih secara AKLAMASI lagi pada MUSDA kemaren, sehingga ini menjadi periode kedua Taupik Hidayat memimpin KNPI LOTIM dan untuk kedua kalinya terpilih secara AKLAMASI. 

Peserta MUSDA Sepakat untuk meminta TAUPIK HIDAYAT, sebagai ketua ucap Mastur (sekretaris pelaksana MUSDA) ini tentu tidak sembarangan,  peserta MUSDA sudah tau bagaimana Peejuangan saudara Taupik Hidayat dalam memimpin KNPI LOTIM selama 3 tahun terakhir ini,  ditengah kelesuan kaderisasi organisasi dan minimnya perhatian pemerintah daerah dulunya, KNPI tidak memiliki anggaran di pemda sehingga praktis KNPI dibawah pimpinan Saudara Taupik Hidayat berjuang secara swadaya untuk survive 

Mungkin inilah salah satu pijakan para peserta MUSDA sehingga kembali mempercayakan tampuk kepemimpinan KNPI LOTIM kepada saudara Taupik Hidayat ujar Mastur,  pria berambut gondrong ini

Ditemui terpisah di selong, Taupik menyampaikan bahwa menyampaikan terimakasih terhadap amanat yang diberikan oleh para peserta MUSDA kemaren,  walaupun sejatinya saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada sahabat sahabat saya yang lain untuk menggantikannya, namun ternyata teman teman ini masih menginginkan saya berjuang bersama mereka,  dan ini saya maknai sebagai cara kawan mencintai kawan nya sehingga saya menerima amanat ini. 

Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada segenap peserta MUSDA, kawan kawan OKP,  PK,  DPD KNPI LOTIM dan DPD KNPI NTB yang sudah mensukseskan terselenggaranya MUSDA KNPI yang kemaren, walaupun banyak kekurangan dan kekeliruan,  saya menyadari bahwa tidak ada yang sempurna sehingga melalui media ini saya menyampaikan mohon maaf kepada para peserta MUSDA DPD KNPI LOTIM jika ada yang tidak berkenan. 

Selain itu juga,  bahwa dengan amanat yang baru ini,  saya akan mengajak kepada semua element OKP,  PK dan Komunitas Pemuda yang ada di Lombok Timur untuk bersama sama berjuang di Kepengurusan DPD KNPI LOTIM PERIODE 2019 - 2022. Ayo kita majukan Pemuda Lombok Timur. Saya yakin dibawah kepemimpinan Bapak Bupati H. Sukiman dan Wakil Bupati H. Rumaksi,  pemuda Lombok Timur akan lebih diperhatikan sehingga dapat menjadi penopang pembangunan di desa. 

Kami yakin,  sinergitas antara DPD KNPI LOTIM dan PEMERINTAH DAERAH adalah kunci sukses pembangunan pemuda Lombok Timur menuju terciptanya masyarakat yang adil,  sejahtera dan aman.

Monday, July 15

Dilanda Krisis Air, Santri Terpaksa Gagal Mondok


Lombok Tengah, (Lensa Nasional) - Salah satu Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) di Lombok Tengah angkat tangan soal keluhan anak didik (Santri) terkait kekeringan air bersih.

Sabtu, (12/7) kemarin, terlihat sejumlah santri wati tengah berkerumunan menti dapat giliran mengambil air wuduk.

Hal tersebut tentu merupakan pantangan bagi pembina Ponpes Nurul Alimin Lengusik. Desa Pelambek, Kec Praya Barat Daya.

Ahmad Zubayin, Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) menuturkan, kondisi yang tengah melanda siswa beserta keluarga besar Yayasan. " Kalau musim hujan banyak santri yang mondok, namun kalau sudah musim kering ya beginilah" tuturnya sambil menunjuk sejumlah santri yang sedang mengantri giliran wudu.

Kami benar-benar krisis air, Lanjut Zubayin, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti buat masak, dan untuk sekedar membasuh bekas makan, kami harus rela menanti giliran menyedut air dari satu-satunya sumber mata air.

Dalam sehari semalam, kami dapat giliran hanya sekali, itupun hanya untuk buat kebutuhan sehari-hari.

Tak jauh berbeda, H Mustajab , juga menuturkan hal yang serupa, yaitu warga disekitaran yayasan juga merasakan apa yang tengah dideritai keluarga yayasan.

"Kalau boleh jujur, kami kalau mau mandi terpaksa memilih pergi ke bendungan" ungkap H. Mustajab yang sekaligus wakil pembina yayasan.

Mewakili masyarakat dusun Lengusik, H. Mustajab meminta semua pihak untuk membantunya mengatasi musibah musiman tersebut, bila perlu pemerintah setempat langsung terjun merasakan guna merasakan penderitaan masyarakatnya.(*)

Saturday, July 13

Ini Pernyataan Tim Kuasa Hukum Evi Avita Maya


Mataram, Perselisihan hasil perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Daerah Nusa Tenggara Barat antara Farouk Muhammad dan Evi Avita Maya masih berlangsung.

Tim Kuasa Hukum Evi Apita Maya dan H. Lalu Suhaimi Ismy dari Kantor hukum Yudian sastrawan yang terdiri Yudian Sastrawan, Humam Balya dan D. A. Malik dalam keterangan persnya memberikan keterangan bahwa mereka memberikan apresiasi kepada Farouk Karena telah berbuat untuk masyarakat dan jalur hukum yang di tempuhnya.

"Kami juga menyampaikan apresiasi  ( penghargaan) setinggi-tingginya kepada Prof Farouk yang telah banyak berbuat maupun memberikan kontribusi positif bagi masyarakat NTB. Dan tentu terhadap sikap hukum beliau dalam mengajukan permohonan / gugatan ke MK terhadap penetapan hasil pemilu khususnya DPD RI dapil NTB juga harus dihargai. Karena langkah hukum yg  beliau tempuh tersebut merupakan pembelajaran politik yang baik dan merupakan sikap konstitisional dalam mencari keadilan hukum terhadap pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah RI pada dapil NTB. " Ungakpnya.

Lebih lanjutnya lagi ia menjelaskan bahwa tuduhan Farouk merupakan tuduhan prematur. "Bahwa tuduhan Pemohon, merupakan tuduhan yang premature. Sebab Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan verifikasi secara administratif maupun faktual, terkait dengan kelengkapan persyaratan calon dan pencalonan. Dan bahkan seluruh peserta perseorangan calon DPD RI dapil NTB dalam hal ini juga pemohon,  maupun Publik telah diberikan kesempatan oleh UU untuk menguji keabsahan syarat calon dan pencalonan peserta perseorangan sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun peraturan pelaksanaan lainnya."

Tim kuasa Evi Apita mengatakan bahwa setiap peserta pemilu sudah diberikan ruang untuk memberikan koreksi disaat tahapan sedang berlangsung. Ia menilai hal itu tidak lakukan oleh Farouk.
"Bahwa tuduhan Pemohon, telah daluarsa.  Sebab dalam kontek pelanggaran administrasi yang bersifat biasa maupun yang bersifat Terstruktur Sistematis Masif (TSM) telah diberikan ruang kepada pemohon untuk melakukan koreksi pada saat tahapan berlangsung. Termasuk terkait dengan pelanggaran proses pemilihan. UU juga  telah memberikan ruang keberatan antar peserta untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Akan tetapi, hal tersebut tidak pernah ditempuh oleh Prof. Dr. Faraouk muhammad, pada saat tahapan berlangsung. Sehingga menurut hemat kami,  terhadap permasalahan pas foto maupun persyaratan calon, secara hukum dianggap  telah “menyetujui”  untuk tidak menggunakan hak hukumnya  (rechtsverwerking) untuk mempersoalkan pas foto yang kini menjadi materi hukum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Jelasnya.

Yudi Sastrawan bersama rekan-rekannya menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk memberikan nilai yang seadil-adilnya.

"Namun  demikian,  terhadap permasalahan- permasalahan yang sedang diuji di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  kami menyerahkan  sepenuhnya kepada yang mulia majelis  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan penilaian secara adil dan bijaksana dengan tanpa menghilangkan hak-hak konstitusional masyarakat NTB yang telah memberikan hak pilihnya kepada Evi Apita Maya dan H. Lalu Suhaimi Ismy yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi." Tutupnya

Tuesday, July 9

Pemuda yang Ditembak Polisi di Lombok, Diduga Bukan Pelaku Pembunuhan


Mataram- Aparat Polres Mataram diduga salah tangkap terhadap pelaku pembunuh di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Kasus ini bermula pada 3 Mei 2019 lalu, seorang perempuan bernama Miskiah (53) ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap anak tiri korban bernama Iswandi Iswanto alias Anto. Dari interogasi polisi, Anto mengaku menghabiskan nyawa korban bersama anak tiri korban Satria Sopiyandi dan anak angkat korban Suparman Bahri.

Polisi kemudian menangkap keduanya dengan dilakukan penembakan. Kini ketiganya tengah diproses hukum.

Polres Mataram sebelumnya menyebutkan motif pembunuhan korban beragam, mulai dari ingin menguasai dana gempa yang ada pada korban hingga sakit hati karena tidak dibelikan sepeda motor.

*Fakta Baru Muncul*

Kuasa Hukum dari Law Office Indonesia Society, Irpan Suriadiata, SHI., MH, yang mendampingi pelaku bernama Satria Sopiyandi alias Yan membeberkan beberapa fakta terbaru. Diduga polisi salah tangkap, yang mengakibatkan hak asasi Satria Sopiyandi direnggut.

Irpan pada keterangan tertulis mengatakan, pada 8 Mei 2019 beberapa penyidik Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap Satria Sopiyandi di tengah sawah tempat dia bekerja di Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.

"Penangkapan itu dilakukan atas dasar pengakuan salah satu tersangka bahwa Satria Sopiyandi terlibat dalam pembunuhan," ujar Irpan, Selasa, 9 Juli 2019.

Irpan mengungkapkan, saat dilakukan penangkapan terjadi tindakan kekerasan aparat. Aparat memukul bagian lutut kiri dan kanan Satria Sopiyandi menggunakan besi. Aparat kemudian diduga menutup mata Satria dan menembak lutut kirinya.

"Menurut keterangan pelapor atau tersangka, kejadian pemukulan terjadi jauh dari perkampungan. Akibat penembakan, pelapor mengalami patah tulang dan tidak dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Pelapor kemudian dibawa menggunakan mobil Buser Polres Mataram. Kemudian pelapor dipaksa untuk mengakui bahwa dia terlibat dalam perkara pidana pembunuhan yang sedang disidik oleh Penyidik Polres Mataram tersebut.

"Pemaksaan tersebut dilakukan dengan cara memukulnya dengan benda tumpul (besi) dan menembak bagian lutut pelapor, sehingga bagian lutut mengalami patah dan sampai saat ini tidak bisa jalan," jelasnya.

Irpan menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ditemui, hari sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan mulai Kamis, 2 Mei hingga Jumat pagi, 3 Mei 2019 setelah kejadian pembunuhan, Satria Sopiyandi tengah berada atau bersama seorang saksi di Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

"Sedangkan kejadian tersebut terjadi di Dusun Kekeri, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat pada hari kamis (malam Jumat) jam 02: 00 WITA dini hari,  yang mana jarak antara tempat kejadian dan rumah Satria Sopiyandi  sekitar 100 km, artinya pada saat kejadian pembunuhan tersebut, dia sedang berada di rumahnya yaitu di Lombok Timur, sedangkan kejadian itu ada di Lombok Barat yang jaraknya sekitar 100 KM  dari rumah Satria," paparnya.

Dia juga merasa janggal terhadap kasus tersebut. Di mana pelaku bukan tertangkap tangan melakukan pembunuhan, yang seharusnya sesuai KUHAP, sebelum ditetapkan tersangka harus dilakukan pemanggilan sebagai saksi.

"Kemudian jika ada alat bukti yang cukup pelaku dinyatakan bersalah atau membantu tindak pidana, baru penyidik dapat menaikan status menjadi tersangka. Namun dalam perkara ini penyidik tidak memanggil melainkan melakukan penangkapan dengan kekerasan," tandasnya.

Dia juga menyesalkan sikap polisi yang langsung melakukan penangkapan dengan kekerasan tanpa terlebih dahulu meminta keterangan tetangga pelaku.

"Bahkan ketika tim penasihat hukum pelapor mengajukan nama-nama untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut, penyidik menyampaikan agar saksi tersebut dihadirkan nanti saja pada saat pemeriksaan persidangan karena perkara ini sudah dinaikkan ke kejaksaan, padahal menurut informasi yang tim penasihat hukum dapatkan dari pihak kejaksaan bahwa berkas perkara ini belum dikirim ke kejaksaan, penyidik baru mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) saja," ungkap Irpan.

Irpan mensinyalir adanya itikad tidak baik polisi dalam menangani perkara tersebut.

Ipan dan pengacara lainnya, Abdul Majid, Habibul Umam Taqiuddin,  Hariadi Rahman, Mustari, Habiburrahman, Edwin Riswandani, dan Nira Sulistiawati melalui Law Office Indonesia Society, melaporkan kasus tersebut pada Presiden, Kapolri, Irwasum Polri, Kompolnas, Komnas HAM, Kapolda NTB dan Kabid Propam Polda NTB.

"Kami meminta penyidik yang sewenang-wenang dalam perkara ini ditindak tegas. Kami mengindikasi adanya pelanggaran HAM dalam kasus ini," paparnya.

Terima Kasih Pelanggan Indomart, Telah Menyalurkan Bantuan Melalui Lazisnu



Mataram, (Lombok Fokus)- Program NU Peduli Lombok yang merupakan kerjasama antara NU Care-Lazisnu dan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) secara resmi telah diserahterimakan, Selasa (9/7/2019). Adapun jumlah hasil penggalangannya adalah sebesar Rp. 3.051.334.467,00.

Program yang merupakan hasil penggalangan donasi konsumen Indomaret periode 10 Agustus - 9 Oktober 2018 itu telah diwujudkan dalam empat program besar, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Program pendidikan, meliputi pembagian school kits, pelatihan self therapy healing untuk para guru dan ustadz pesantren, pembagian seragam sekolah, program guru ngaji dan beasiswa santri.

Adapun program kesehatan NU Peduli Lombok melakukan pembangunan MCK dan tempat wudlu di SDN 01 Dopang, Lombok Barat, Pembangunan sarana sanitasi di SD N 01 Sembalun Bumbung, Lombok Timur dan lingkungan Tegal Selagalas, Mataram, bantuan mobil layanan kesehatan untuk Puskesmas Gunung Sari, Lombok Barat, serta bantuan mobil ambulance yang dkelola oleh PW NU Care-Lazisnu NTB.


Dalam bidang infrastruktur, donasi pelanggan Indomaret dalam program NU Peduli Lombok ini digunakan untuk pembangunan mushala an-Nahdlah di SDN 01 Dopang, Lombok Barat, Pembangunan ruang kegiatan belajar di SDN 01 Guntur Macan, Lombok Barat, pembangunan asrama santri Ponpes Riyadussibyan, Lendang Re, Lombok Barat, dan 50 hunian semi permanen di Lingkungan Tegal Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram.

Tak hanya itu, NU Peduli Lombok kerjasama NU Care-Lazisnu dan Indomaret ini juga memberikan pelatihan dan modal untuk 20 kelompok UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Lombok.

Wakil Ketua Umum PBNU, H.M. Maksum Mahfoedz bersama dengan Marketing Communication Executive Director PT Indomarco Prismatama, Gondo Sudjoni menyerahkan bantuan program NU PEDULI Lombok kepada para penerima manfaat.

Prosesi serah terima ini disaksikan langsung oleh Asisten 1 Gubernur NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih, Ketua PWNU NTB, Masnun Thahir, Wakil Walikota Mataram, Mohan Roliskana, Wakil Ketua NU CARE-LAZISNU, M. Wahib MH, Public Relation Manager PT. Indomarco Prismatama, Anna Nenny Kristyawati.

Selain itu, hadir juga beberapa Kepala Dinas di lingkungan Provinsi NTB, Ketua PW NU CARE-LAZISNU NTB, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat, Kepala Kementerian Agama Kab. Lombok Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lombok Timur, Kepala Dinas Pertamanan dan Permukiman Kota Mataram, serta beberapa pejabat di Pemkot Mataram.

HM. Maksum Mahfudz menyatakan bahwa menyatakan bahwa NU akan selalu menjadi yang terdepan untuk membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah, tidak hanya di Lombok tapi juga di daerah lain. Hal ini sebagai bentuk komitmen NU untuk terus berkontribusi membangun bangsa dalam segala aspek kehidupan. Tak lupa ia menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Indomaret dan seluruh donaturnya yang telah mempercayakan donasinya pada NU CARE-LAZISNU.

“Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Indomaret yang telah bekerjasama dengan NU CARE-LAZISNU. Semoga kerjasama ini bisa terus dilanjutkan bersama NU untuk program-program berikutnya,” ujar H.M. Maksum Mahfudz, Wakil Ketua Umum PBNU.

Acara dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis Ambulance dan Huntara dihadapan tamu undangan. Ambulan diberikan kepada Puskesmas Gunung Sari di berikan langsung oleh Wakil Walikota Mataram.

Selanjutnya pengecekan mobil dan dilanjutkan dengan pemotongan pita Huntara oleh Ibu Eva Asisten I Gubernur NTB sebagai simbolis telah diberikan Huntara kepada korban gempa oleh Lazisnu. 

Saturday, July 6

Herman Jayadi Terpilih Menjadi Ketua Cabang PMII Mataram Periode 2019-2020


Mataram, (Lensa Nasional)- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mataram mengadakan Konferensi Cabang ke XXXII untuk mencari pemimpin baru.

Pemilihan Ketua Cabang PMII Mataram melalui Konferensi Cabang (Konfercab) yang dilaksanakan mulai dari hari Jum'at (5/7) sampai Sabtu Malam (6/7) setelah melaksanakan konferensi di Wisma Nusantara membuahkan hasil.

Dari empat calon yang mengajukan berkas yakni sahabat Herman Jayadi, Ruslan, Budi Nurdiansyah dan Ardiansyah terseleksi dua calon yang lolos yakni Herman Jayadi dan Ruslan.

" Setelah sidang di forum, para peserta bersepakat menolak LPJ Ketua Cabang PMII Mataram yang dipimpin oleh AQJ, AQJ juga tidak pernah membuat LPJ sehingga tidak ada LPJ yang ditolak karena hal itu para peserta sidang memberikan sanksi kepada para pengurus cabang priode AQJ tidak bisa lulus manjadi kandidat" ungkap Husen.

Sementara itu, para pendukung Hadriansah dan Budi Nurdiansyah keluar dari forum.

Mekanisme pemilihan dilanjutkan oleh peserta dengan kandidat Herman dan Ruslan setelah menyampaikan Visi Misi. Setelah pemilihan terpilih sahabat Herman Jayadi menjadi Ketua Cabang PMII Mataram.

Abdul Qodir Jaelani tiba-tiba hadir dan berfose photo bersama Budi Nurdiansyah padahal menurut informasi bahwa AQJ tidak hadir dalam acara pembukaan dan tidak ada LPJ.
" Jika ada muncul cabang baru itu cacat hukum karena sudah keluar dari forum dan tidak ada mekanisme pemilihan. Sahabat Herman resmi terpilih dengan mekanisme dan aturan yang ada." Tambah Husen.

Herman Jayadi dikenal sebagai kader terbaik PMII Mataram, Ia tercatat sebagai Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Mataram.

Herman ketika diwawancara ia mengatakan bahwa akan berusaha keras untuk mengembangkan PMII Mataram kedepannya menjadi lebih baik.

" Untuk kepengurusan selanjutnya, PMII Mataram akan bekerja sekuat tenaga dan menyumbangkan pemikiran serta tenaga demi kemajuan PMII. Tugas pertama kami yakni mengcover semua kebutuhan kader PMII mulai dari keilmuan, pengembangan bakat, hingga  distribusi kader ke leading sektor" ungkap Herman.

Wednesday, July 3

Khilafah Vs Nation State Jadi Thema Dialog Ikadin Mataram


Mataram, (Lombok Fokus)- Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Mataram berencana mengundang Intelektual Muslim KH. Ulil Abshar Abdalla dalam diskusi khusus bertema Khilafah versus Nation State yang akan diselenggarakan di Mataram pada Kamis (25/7) mendatang. 

Ketua Ikadin Mataram, Irfan Suryadinata mengatakan, penelitian Alvara Institute baru-baru ini bahwa ada 20 persen mahasiswa dan murid sekolah menengah atas di Indonesia hari ini mendukung sistem khilafah sangat mengkhawatirkan. 

"Wacana ini perlu didudukkan secara akademik sebelum semakin mewabah, karena ini sangat berbahaya untuk NKRI" Ungkapnya. 

Ditegaskan Irfan, walaupun HTI sudah di bubarkan pemerintah, tetapi kader kader HTI faktanya masih aktif mengkampayekan isu khilafah ini dimana-mana. Akhirnya saat ini banyak mansyarakat yang terpapar mulai dari masyarakat biasa, aparat pemerintah, mahasiswa bahkan sampai pelajar dan ini sangat menakutkan. 

"Mereka ini semacam Organisasi Tanpa Bentuk, organisasinya sudah dihapus, tapi mereka masih bebesa berkeliaran menjual khilafah kemana-mana" tegasnya. 

Ikadin sebagai bagian dari Ikatan Pengacara yang ingin bersama sama menjaga NKRI, ingin mendudukkan wacana ini secara akademis. Karena itu, selain menghadirkan Ulil Abshar Abdalla, gelaran diskusi bertema Khilafah versus Nation State ini juga akan mengundang para pakar serta akademisi yang akan membedahnya secara akademik dan komprehensif.



"Mudah mudahan dengan cara ini masyarakat lebih mengerti pentingnya NKRI dan sistem  khilafah sangat tidak cocok dengan negara bangsa seperti Indonesia" Lanjutnya Irfan yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor UNU NTB.