Saturday, June 29

Dandim 1608/Bima Bersama Kapolres Bima Terus Upayakan Solusi Terbaik Selesaikan Permasalahan Dua Desa Bertikai


Bima, (Lensa Nasional)- Pasca terjadinya perselisihan dan pertikaian antara kelompok Warga Desa Tolotangga dengan kelompok Warga Desa Parado Wane beberapa hari lalu segala cara dilakukan oleh aparat setempat demi mewujudkan perdamaian (islah) kedua kelompok Warga Desa tersebut patut didukung dan diapresiasi.

Pasalnya, pasca perselisihan kedua warga desa tersebut tampak segala cara dilakukan aparat baik Pemda, Kodim 1608/Bima, Polres Bima serta segenap tokoh masyarakat guna mengupayakan mediasi yang dapat memberi solusi terbaik bagi kedua kelompok warga dari kedua desa, Jumat (28/6/2019) sekitar pukul 15.00 wita, di aula  Dalmas Polres Bima telah berlangsung kegiatan mediasi.

Kegiatan mediasi  kedua desa dihadiri Dandim 1608/Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra, Kepala BKPH TPMRW Syaifullah, S.Hut., M.Si. Kabag  Ops dan Kasat Ik dan Kasat Reskrim serta PA Polres Bima, Kabag SDA Pemda Kab Bima Drs. Zainuddin, Camat Monta Muhtar, SH. dan Camat Parado Baharuddin, S.Sos, Kapolsek Monta IPTU Takim dan Kapolsek Parado IPDA Nazaruddin, PJ. Kades Tolotangga Syarifurrahman, ST, Kades  Parado Wane A. Malik, S.tp, Perwakilan PT KOIN NESIA, Perwakilan 30  masyarakat Desa Tolotangga, dan 40  masyarakat Desa Parado Wane.

Kejadian yang tidak seharusnya terjadi diantara kolompok warga kedua desa yang bertikai selain bertetangga diantara kelompok masyarakat boleh dikatakan bukan orang lain tapi bagian dari kerabat handataulan yang justru harus saling menghormati, menghargai antar satu sama lainnya. Hal ini disampaikan Dandim 1608/Bima letkol Inf Bambang Kurnia eka putra disela waktu hadir pada acara silaturahiim musyawarah untuk mencari solusi penyelesaian  permasalahan yang telah melibatkan kelompok warga dari kedua desa yang nota benenya bertetangga. Selain itu Dandim juga menyampaikan sejalan dengan yang disampaikan Kapolres Bima  AKBP  Bagus, S.  Wibowo, S.I.K yang lebih dulu memberikan sambutan agar semua komponen masyarakat dari kedua desa untuk menyelesaikan masalah dan hindari isu dan provokatif yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi perpecahan.

Dandim 1608/Bima mengambil kesimpulan bahwa sepakat masalah yang terjadi  sebelumnya dikatakan selesai. Dan hutan tersebut dilestarikan kembali ( reboisasi). Dan jangan main hakim sendiri, bila ada masalah, laporkan ke kami,"tutup Dandim Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra.

Kapolres Bima mengucapkan terima kasih banyak dan setinggi-tingginya atas kehadiran memenuhi undangannya. Untuk lebih memudahkan dalam diskusi ini, kata Kapolres Bima, pertemuan ini akan dipisahkan tempat duduk antara perwakilan Desa Tolotangga dan Desa Parado Wane. Kapolres Bima juga megatakan keberadaan  kita di Aula Barak Dalmas Polres Bima ini dalam rangka nembangun dan memperkokoh tali silaturahmi di antara kita, karena kita bersaudara. Selain itu, lanjutnya, dengan  adanya selisih faham beberapa hari terakhir antara kedua Desa sangat kita sesalkan. Yang mana kita masih satu suku dan desa bertetangga.

Kapolres Bima  bersama Dandim 1608/Bima berada disini semata-mata untuk menyelesaikan masalah karena kami mempunyai tanggung jawab besar menjaga keamanan bapak semua. Kapolres Bima menjelaskan bahwa dalam membahas permasalahan ini,  tidak ada yang tensi di antara kita, dan kita cari solusi untuk pecahkan bersama, jangan mau menang sendiri.

"Tunjukan bukti-bukti  dan jangan mementingkan diri sendiri,"tegas Kapolres Bima.

Dari pernyataan berbagai pihak tersebut, Kapolres berkesimpulan
semua pihak jaga kelestarian hutan di kawasan di So Oi Kambu,u yang menjadi permasalahan antara masyarakat Desa Parado Wane dan masyarakat Desa Tolotangga. Selain itu, kawasan tersebut dijadikan status quo.

"Masalah ini sudah selesai. Tapi bukan langkah akhir, kita akan turun bersama-sama ke lokasi  kemudian kita diskusi kembali,"tutur Kapolres Bima AKBP Bagus S.Wibowo S.I.K.

Dalam pertemuan tersebut beberapa perwakilan masyarakat Desa Parado wane menyampaikan bahwa
lahan yang dibuka dan  di garap  adalah hutan tutupan negara.

"Kami garap  lahan di hutan tutupan negara karena daerah /lokasi tersebut adalah lokasi swakelola oleh 4 desa berdasarkan Piagam bersama tahun 2006,"ucapnya.

Perwakan masyarakat desa Parado Wane menjelaskan bahwa awalnya lokasi tersebut adalah di tanam pohon kemiri,  setelah pohon  kemiri telah mengalami kerusakan akibat di potong maka tercetus Piagam Parado tentang pembagian lahan oleh LSM, Dinas Kehutanan, dan Pemda Kab Bima.

"Sehingga masyarakat Parado Wane memasuki lahan untuk menanam jagung,"ujar perwakilan masyarakat desa Parado Wane.

Penyampaian perwakilan masyarakat Desa Parado Wane langsung di tanggapi oleh Masyarakat Desa Tolotangga dengan beberapa poin yakni, hutan  di lokasi di So Oi Kambu, u sudah rusak parah sehingga mata air yang ada di sekitar sudah berkurang.

"Piagam Parado yang disepakati bahwa lahan bukan untuk dikuasai secara perorangan. Apalagi membabat hutan untuk tanam jagung melainkan untuk melindungi hutan kemiri yang ada,"tutur masyarakat desa Tolotangga.

Kabag SDA Pemda Kab Bima memberikan tanggapan bahwa namanya hutan tutupan negara, tidak ada yang namanya pembagian lahan. Kabag SDA juga menegaskan Piagam Parado ditanda - tangani tahun 2006 yang intinya untuk mengelola hutan bukan untuk di miliki.

"Kawasan hutan yang menjadi obyek sengketa adalah berfungsi melindungi sumber mata air yang ada di sekitarnya,"tegas Kabag SDA Pemda Kab Bima.

Perwakilan dari PT KOIN NESIA Heri yang memegang ijin untuk kelola tersebut mengatakan bahwa kawasan tersebut ada yang punya hak yakni LH ( lahan debit air) dan Hak PT KOIN NESIA.

"Kami rasa masyarakat pada umumnya sudah mengerti bahwa kawasan hutan tutupan yang tidak boleh diduduki. Untuk itu, harus ada penegakkan hukum,"ujar PT KOIN NESIA.

Kades Parado Wane juga menyampaikan bahwa kedua desa yang bermasalah adalah satu rumpun. Kades menjelaskan piagam dicetuskan agar pohon kemiri dikaga kelestarian.

"Karena sudah banyak yang ditebang maka Pemda berinisiatif membuat kelompok masyarakat untuk tanam kembali kemiri tersebut,"jelas Kades Parado Wane.

Friday, June 28

Proyek Jalan Selebung Pegadang di Soroti

Nampak proyek jalan selebung-pegadang yang sedang dikerjakan. (foto/ist)
Lombok Tengah, -Hampir 50 tahun lamanya masyarakat mengeluh dan berharap pengerjaan pengaspalan jalan Pegadang Praya Tengah menuju Selung Janapria, dan akhirnya tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merespon untuk dikerjakan.

Masyarakat bersyukur dan bertimakasih kedepannya bisa nikmati jalan yang mulus, tapi tak hanya itu sekretaris LSM Kasta Kecamatan Janapria menilai dan berharap proses pengerjaan sesuai spek agar menghasilkan kualitas yang bagus.

Dengan pengerjaan proyek peningkatan/pengaspalan jalan Selebung - pengadang ruas 2.50 KM dengan jumlah biaya yang terpampang dipapan informasi Rp.5.385.438.000.

Menurut Subur, dari bidang pengerjaan talud dibeberapa titik dianggap kurang maksimal dikerjakan baik itu pengadaan bahan matrialnya berupa batu pecah, campuran semen yang masih kurang.

"Masa batu yang didatangkan bulat-bulat seperti telur ayam," kata Subur saat ditemui media ini, Jumat (28/6/19).

Tambahnya, ia menilai untuk papan informasi proyek tidak sesuai yang hanya dibertahan 2  atau sampai 3 hari sudah sobek.
"Periris namanya itu bukan papan proyek, seharusnya ada papan atau plang proyek sebagai informasi publik yang lebih layak," cetusnya. 

Lanjutnya, jika tidak ditingkatkan kualitas pengerjaan Kasta Kecamatan Janapria akan melayangkan surat ke Dinas PU dan CV kontraktor juga konsultan dan pihak pihak terkait.

"Ini akan terus kita awasi, kita kawal sebagai bentuk pertisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan," tegasnya pria yang juga sebagai anggota BPD Desa Selebung itu. 

Sementara itu, Marta perwakilan dari pelaksana mengapresiasi tanggapan masyarakat yang bersifat membangun demi kelancaran pekerjaan pada paket pekerjaan ruas jalan Selebung-Pegadang. 

"Selebihnya kami berterima kasih banyak kepada masyarakat yang ikut serta membantu memantau pada paket pekerjaan ini, kami dan pengawas akan berusaha semaksimal mungkin dalam pengawasan paket pekerjaan ini,"katanya saat dikonfirmasi via telepon.

Wednesday, June 26

Bupati Hadiri Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2018


Lombok Utara - Bertempat di Aula DPRD KLU, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menghadiri rapat paripurna jawaban/tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Paripurna dipimpin Ketua DPRD KLU Burhan M Nur, SH., bersama Wakil Ketua DPRD H. Djekat, S.Sos., dan Sudirsah Sudjanto, S,Pd.B, S. IP, dihadiri pula anggota DPRD KLU, Kepala OPD lingkup Pemda KLU dan tamu undangan lainnya (26/6).

Bupati Najmul pada sambutannya dihadapan anggota DPRD KLU,  berterima kasih kepada semua fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi terhadap peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"WTP kita capai, tentu atas kerja sama yang baik antara eksekutif maupun legislatif. Semoga WTP tersebut, terus menjadi motivasi bagi kita semua dalam rangka mengelola keuangan daerah yang akuntabel, untuk mewujudkan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara," tutur bupati.

Terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dijelaskannya, semua memaklumi karena adanya bencana gempa yang terjadi sehingga  berdampak signifikan. Obyek wisata yang selama ini menjadi primadona kunjungan, ikut juga terdampak. Adapun dari 1.216 potensi pajak meliputi hotel, restoran, hiburan dan parkir, terdapat 456 potensi pajak yang tutup dari bulan Agustus sampai Desember 2018.

"Terhadap kondisi seperti ini, pemerintah daerah tak tinggal diam.  Berbagai upaya telah kita lakukan untuk bangkit kembali, normal seperti sebelumnya atau semakin maju. Diantaranya, melaksanakan diklat bagi pemeriksa pajak bekerja sama dengan pusdiklat mengingat masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat ahli pemeriksa pajak," imbuh bupati.

Adapun saran dari Fraksi PKN, Demokrat, Golkar dan Merah Putih berkaitan dengan upaya peningkatan PAD menjadi referensi peningkatan PAD pemerintah daerah agar terus melakukan terobosan baik secara intensifikasi maupun ekstentifikasi.

Bupati Najmul menjabarkan pula masih banyaknya wajib pajak yang tidak kooperatif memenuhi kewajibannya, dikarenakan sanksi terhadap wajib pajak belum diterapkan. Untuk itu Bapenda KLU, bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak pusat berencana melakukan pelatihan juru sita pada tahun 2019.

Hal lain dikatakannya, sebagian besar Silpa 2018 bersifat aktif, yang peruntukan atau manfaatnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Silpa DAK, Dana BOS, FKTP dan BLUD. Semua Silpa dialokasikan ke OPD pelaksana berdasarkan peruntukannya.

Dalam pada itu, Ketua DPRD KLU Burhan M. Nur, SH., sebelum menutup rapat paripurna menyampaikan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD melakukan pembahasan, baik melalui rapat komisi-komisi maupun rapat gabungan komisi, maupun rapat bersama eksekutif terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. (Red)

Masyarakat Sumbawa Barat Komit Jaga Persatuan Pasca Pemilu 2019


Sumbawa Barat, (Lensa Nasional)- Forum Masyarakat Nusantara (Fomnus) menggelar diskusi panel bersama masyarakat Kabupaten Sumbawa Besar (KSB) yang terdiri dari pemuda, mahasiswa, pelajar dan politisi di Aula Kedai Sawah, Selasa 25 Juni 2019.

Kegiatan yang mengangkat tema menjaga persatuan dan kesatuan pasca pemilu serentak 2019 tersebut, turut dihadiri oleh Dandim 1628 Sumbawa Barat, Ketua KPUD Sumbawa Barat, dan Ketua Bawaslu KSB yang sekaligus membawa materi pada diskusi panel.

Direktur program Forum Masyarakat Nusantara (Fomnus), Khairuddin dalam sambutannya mengatakan bahwa pesta demokrasi telah usai digelar 17 April 2019 lalu. Namun, dampak dari Pemilu serentak itu menyisahkan beragam persoalan yang hingga kini masih mengakar di tengah tengah masyarakat.

Sebut saja akibat perbedaan pilihan yang kemudian memicu memunculkan faksi faksi di tengah masyarakat. Belum lagi ‘jualan’ isu sara, maraknya money politik dan hoax yang turut mencoreng marwah demokrasi.

“Sebagai anak bangsa, perlu kiranya kita memberikan semacam ‘suplemen’ untuk menetralisir situasi usai pesta demokrasi ini. Hal tersebut dilakukan sebagai cara meredam tensi politik yang terus menguat ke permukaan. Tentunya dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa di tawar tawar lagi,” ujarnya

Sementara itu, Ketua KPUD Sumbawa Barat, Denny Saputra yang menyampaikan materi gambaran utuh Pemilu serentak 2019. Ia mengapresiasi lembaga yang juga memberikan perhatian terhadap berjalannya Pemilu.

Denny dalam materinya mengungkapkan berbagai fenomena dalam pemilu serentak 2019, mulai dari adanya gugatan hasil pilpres hingga menunggu daftar register jika ada sengketa legislatif di MK.

“Kita tidak bisa mengelak dengan yang namanya berbeda pilihan, iya itulah demokrasi. Lewat generasi minlenial ini, kita membangun generasi yang anti terhadap hal hal yang bisa merusak citra demokrasi. Baik itu money politik, tidak muda diadu domba oleh isu sara dan informasi hoax,” Kata Denny, sapaan akrab ketua KPUD KSB.

Senada, Ketua Bawaslu KSB, Karyadi, SE dalam pemaparan materinya menguraikan berbagai tugas Bawaslu dalam setiap rangkaian pemilu, dari awal hingga akhir tahapan.

Ia menyampaikan materi menakar kualitas pemilu yang JUBER JURDIL, ketua bawaslu tak menampik bahwa setiap tahapan selalu ada tantangan, yang terpenting menurutnya, selain menegakkan aturan pemilu adalah bagaimana partisipasi aktif masyarakat bisa dimaksimalkan.

“Kami terus memonitor setiap tahapan, dengan beragam pergerakan di media sosial yang berkaitan dengan kampanye, hingga pelaksanaan pungut hitung. Diakui memang pemilu raksasa tahun ini menyisakan beragam dinamika didalamnya. Ia berharap peran aktif masyarakat bisa membantu penyelenggara meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu,” tuturnya

Sementara itu, Dandim 1628 Sumbawa Barat, Letkol Czi Eddy Oswaronto, dan Kapolres Sumbawa barat, AKBP Mustofa memberikan apresiasi atas berjalannya pemilu yang lancar, aman dan tertib di Sumbawa Barat.

Situasi Kamtibmas pada pemilu tahun ini akan mencatat sejarah yang baik di Sumbawa barat, dan tentunya akan terus kita tingkatkan terutama saat menghadapi Pilkada tahun depan. Situasi Kamtibmas terkendali berkat sinergitas TNI-Polri, Penyelenggara, Pemda dan semua komponen di dalamnya.

Sementara, Ketua MUI Kabupaten Sumbawa Barat KH. Syamsul Ismain mengingatkan kepada masyarakat kabupaten Sumbawa Barat untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang mengarah pada perpecah antar masyarakat.

Setelah diskusi acara pun di tutup dengan pembacaan deklarasi bersama diantaranya memuat.

Pertama, Kami masyarakat kabupaten Sumbawa barat berjanji akan Menjaga persatuan dan kesatuan ditengah-tengah masyarakat kabupaten Sumbawa barat.

Kedua, Kami masyarakat kabupaten Sumbawa barat Menolak semua bentuk gerakan yg mengganggu keamanan di kabupaten Sumbawa barat.

Ketiga, Kami masyarakat Kabupaten Sumbawa menolak Hoax dan beromitmen untuk menjaga Kamtibmas Pasca Pemilu 2019 di Sumbawa barat. (Red)

Tuesday, June 25

Dandim Lotim Ajak Insan Media Ikut Lomba Karya Jurnalistik TMMD Ke105 2019


Lombok Timur - Dalam rangka memaksimalkan dan mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 tahun 2019, Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Donny Prihanto, S.Sos., menggelar acara tatap muka dengan insan media wilayah Kabupaten Lombok Timur di ruang data Makodim 1615/Lotim, Selasa (25/6).

Acara tatap muka yang dihadiri puluhan insan media  baik cetak, online dan elektronik diadakan secara sederhana dan penuh keakraban dan kebersamaan sebagai bentuk sinergitas TNI dengan insan media.

Pada kesempatan yang baik tersebut, Dandim Lotim menyampaikan tentang rencana pelaksanaan TMMD ke 105 tahun 2019 yang akan dibuka pada 1 Juli mendatang dengan beberapa sasaran fisik.

"Insya Allah TMMD tahun ini dipusatkan di tiga di Kecamatan Keruak akan dibuka pada 1 Juli mendatang oleh Bupati Lotim Drs. HM. Sukiman Azmy, MM.," ujar Dandim.

Terkait dengan TMMD tersebut, Dandim Lotim menghimbau kepada seluruh insan media yang ada di wilayah Lotim maupun media diluar daerah untuk mengikuti lomba karya Jurnalistik yang diadakan langsung oleh Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) dengan  berbagai hadiah, syarat dan ketentuan berlaku.

"Untuk syarat dan ketentuan bisa langsung ditanyakan di Kodim atau ke Penrem 162/WB," kata Donny sapaan akrab Dandim.

Selain itu, Dandim Alumni Akmil 2001 tersebut juga menyampaikan bahwa untuk mendukung kalancaran pelaksanaan TMMD, pihaknya saat ini sudah melaksanakan pra TMMD sejak tanggal 13 Juni lalu.

"Saya berharap agar rekan-rekan media untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dan mensukseskan kegiatan TMMD ke 105 melalui publikasi dan mengikuti lomba karya jurnalistik," pungkasnya.

Bupati Lombok Utara Hadiri Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Kependudukan

Penandatanganan MOU Dinas Dukcapil dengan Organisasi Wanita KLU terkait kebijakan kependudukan tentang Kartu Identitas Anak (KIA).  (Humas/Lensa Nasional)

Lombok Utara, (Lensa Nasional) - Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, dimana dalam Permendagri tersebut mengamanatkan pelayanan Adminduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil dilaksanakan secara daring.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan sosialisasi bertajuk Buat Akta Kelahiran Secara Online Untuk Masyarakat (Bakso Urat) dirangkaikan dengan penandatanganan MOU Dinas Dukcapil dengan Organisasi Wanita KLU terkait kebijakan kependudukan tentang Kartu Identitas Anak (KIA).  Acara tersebut dibuka Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati (24/7).

Adapun yang hadir menyaksikan penandatanganan dan sosialisasi, diantaranya Kadis Dukcapil KLU Fahri, S.Pd, Ketua TP PKK Hj. Rohani Najmul Akhyar, Ketua GOW Nani Tri Cahyani Sarifuddin, Perwakilan Persit Kartika Candra Kirana Kodim 1606 Lobar, Perwakilan Bayangkari Polres Lombok Utara, NGO serta undangan lainnya.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH sebelum membuka acara, pada sambutannya menyatakan sosialisasi ini menguatkan komitmen mendukung program percepatan pembuatan identitas hukum kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Utara.

"Beberapa kabupaten sempat datang belajar ke kita. Bagaimana cara pembuatan akta kelahiran secara cepat. Bahkan saya langsung memberikan akta kelahiran itu ke rumah sakit kepada ibu-ibu yang baru melahirkan," tutur bupati.

Diharapkannya, pelayanan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab untuk melakukan percepatan akta kelahiran manfaatnya bagus dan luar biasa.

"Kita perlu aktif melayani masyarakat tak usah menunggu, tetapi harus aktif. Sebab pemenuhan KTP ini bukan hanya untuk masyarakat kita, tetapi kebutuhan pemerintah untuk menentukan kebijakan," imbuhnya.

Apa yang sudah diprogramkan ini (Bakso Urat), lanjutnya, agar ditindaklanjuti. Peran ibu-ibu yang siap membantu percepatan pembuatan akta kelahiran.

"Ibu-ibu juga penting mengkampanyekan program ini, supaya masyarakat kita paham dan memiliki akta kelahiran," tandas bupati.

Dalam pada itu, usai penandatanganan MoU, Dinas Dukcapil dengan organisasi Wanita KLU yang disaksikan bupati didampingi Sekretaris Dinas Dukcapil KLU Tresnahadi, S.Pt dalam paparan materinya dihadapan peserta sosialisasi menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dikhususkan bagi anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

Ditambahkannya, pemerintah berkewajiban memberikan KIA kepada penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional, sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Adapun tujuan dari pemberian KIA, meningkatkan perlindungan dan pelayanan publik dengan mewujudkan hak bagi anak. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog antara peserta sosialisasi. (Red)

Aparat Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bantuan Bibit Jagung 2018-2018


Mataram,  - Ketua KPW STN NTB, Irfan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi bantuan bibit tagung tahun 2019 Dinas pertanian NTB

"Paket proyek sebesar 64 M yang terdiri dari pengadaan bibit jagung 22 M bibit padi 15 M. Pengadaan Irigasi tetes 22 M, pengadaan hand traktor dan pompa air 9 Miliar," ujar Irfan melalui keterangan tertulis, Selasa 25 Juni 2019.

Ia mengatakan, bukan lagi hal yang tidak diketahui oleh semua kaum tani disetiap daerah di Provinsi NTB, jika setiap kali ada pendistribusian bantuan bibit, pestisida dan alsintan menjadi hal yang lumrah setiap tahun terjadi penyimpangan.

"Mulai dari distribusi bantuan bibit yang tidak sesuai dengan permintaan petani yang sudah mengajukan calon petani calon lahan (CPCL) sampai dengan bantuan alsintan yang tidak tepat sasaran dan baru-baru ini dihilangkan oleh beberapa oknum Dinas Pertanian di Kabupaten Bima," tudingnya

Dijelaskannya, pada Tahun 2018 program swasembada pangan menjadi prioritas di Dinas Pertanian NTB, di Kabupaten Bima terjadi kejanggalan di mulai dari usulan kelompok tani yang tidak sesuai dengan permintaan CPCL yaitu varietas bibit jagung bisi 18.

"Namun yang direalisasikan virietas bibit jagung premium 919, Biosed, Bisi 2, Bima Uri, dan Bima Super," terangnya

Di Kabupaten Sumbawa, lanjutnya untuk masa tanam bulan Oktober-Maret 2018-2019 bantuan bibit jagung dengan nilai anggaran 22 Miliar juga menjadi salah satu dari 9 Kota dan Kabupaten di NTB yang mendapatkan pendistribusian bibit jagung yang dipihak ketigakan oleh Dinas Pertanian NTB melalui PPK kepada Pihak PT Benindo Perkasa Utama.

"Bantuan bibit jagung dengan jenis varietas JH 27 diniliai tidak memenuhi standar kualitas untuk ditanam, terbukti pertumbuhan di lapangan hanya memenuhi 10% saja, dan bantuan bibit ini," kata Irfan

Pada Mei Perusahaan telang mengeluarkan surat dengan Nomor : 001/BPU-NTB/V/2019 permohonan maaf sekaligus mengembalikan dan menggantikan bibit yang tidak sesuai dalam spek kontrak tersebut dengan permintaan petani yang di distribusikan pada tanggal 13 Maret 2019, Sehingga menggantikan dengan varietas HJ 21 Agritan sebanyak 30.000 kg.

"Dalam juklak dan juknis setiap bibit jagung yang akan di distribusikan harus memilki standar lisensi dari Balai Pengawasan dan Sertifikat benih pertanian (BPSBP), sehingga tidak perlu lagi ada uji coba laboraturium pada saat pelaksanaan pendistribusian," tuturnya

Ini terbukti jika melihat persoalan ini berulang-ulang dari tahun ke tahun, maka ini pasti di indikasikan memilki niat kejahatan untuk merugikan petani dan Negara.

Bayangkan saja di Kab. Sumbawa Benih tersebut HJ 27 tidak memenuhi syarat tumbuh sebanyak 85%, dari semula varietas JH 27 Sesuai kontrak memiliki volume 45.000 kg, akhirnya terdapat yang tidak lulus uji sebanyak 44.220 kg.

"Rinciannya untuk areal 15.000 hektar  MK 1, Untuk areal 13.755 hektar MK 2, untuk MK 1 dengan luas 10.000 hektar  berasal dari bantuan provinsi rinciannya 7.000 hektar atau 105 ton untuk varietas HJ 21 dan 3.000 hektar atau 45 ton varietas HJ 27," papar Irfan (red)

Monday, June 24

Tim Current Audit Itjenad Kunjungi Korem 162/WB


Mataram - Kunjungan kerja tim Current Audit Inspektorat Jenderal TNI AD (Itjenad) di Makorem 162/WB disambut hangat Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., bersama Kasrem Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori diruang data Makorem jalan Lingkar Selatan Mataram, Senin (24/6).

Ketua tim Current Audit Itjenad Kolonel Inf Fajar Budiman bersama lima orang anggota Itjenad akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja Korem 162/WB dan jajaaran baik secara administrasi maupun pelaksanaannya selama dua hari kedepan.

Danrem 162/WB dalam sambutannya menyampaikan Korem 162/WB dalam menjalankan program kerja senantiasa selalu berusaha untuk mencapai hasil yang optimal, namun masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi.

"Dengan kehadiran Tim Current Audit Itjenad ini, kami berharap agar dapat memberikan masukan kepada kami sehingga kedepan dapat semakin lebih baik guna tertib administrasi terkait dengan pertanggung jawaban keuangan, penyelenggaraan  kegiatan maupun pelaporan dengan harapan tidak terjadi lagi kesalahan," ungkap Danrem.

Untuk itu, lanjutnya, kepada seluruh staf Makorem dan Komandan satuan jajaran Korem 162/WB agar memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Current Audit Itjenad dengan keterbukaan dalam menyampaikan penjelasan dan jawaban.

"Jangan ada hal-hal yang disembunyikan atau memanipulasi data, sehingga tidak menghambat kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Itjenad," harap pria kelahiran Jakarta tersebut.

Selain itu, sambung Danrem, kegiatan ini juga merupakan upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang bisa menghambat  kinerja   organisasi.

Sementara Ketua tim Current Audit Kolonel Fajar Budiman menyampaikan kegiatan ini sebagai pendahuluan Current Audit untuk menyamakan persepsi, mendampingi, membimbing sehingga kedepan apabila dilakukan Post Audit tidak ditemukan adanya kesalahan administrasi atau temuan-temuan yang tidak perlu.

Untuk itu, lanjutnya, harus ada koordinasi antara pembuat rencana maupun laporan dengan pembuat Perwabku sehingga sinkron antara rencana dan laporan dengan Perwabku.

"Kita berharap agar apa yang dibutuhkan dan koreksi dari tim segera diperbaiki dan disesuaikan dengan harapan tidak ada lagi kesalahan administrasi maupun penyimpangan penggunaan anggaran," tutupnya.

Sunday, June 23

Dinas Sosial Lotim Seleksi Calon Fasilitator SLRT Kemensos RI


Lombok Timur, (Lensa Nasional)- Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang bersumber dari Anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai dilaksanakan di kabupaten lombom timur. Sebagai langkah awal pihak dinsos melakukan Seleksi terhadap calon fasilitator yang akan bertugas selama 6 bulan kedepan. Semenjak pengumuman perekrutan dari dinas sosial tercatat ada sekitar 1134 orang pelamar fasilitator yang masuk yang kemudian diseleksi administrasi dan dianggap memenuhi syarat sebanyak 1014 orang, yang selanjutnya mengikuti tes wawancara dan akan di luluskan sesuai kebutuhan sebanyak 60 orang. Seleksi dilaksanakan mulai dari tanggal 22-23 Juni 2019 bertempat di Kantor Dinas sosial Kab. Lombok Timur.

Plt. Kabid Pemberdayaan sosial dan Fakir miskin, Saefudin Zuhri, M.Pd mengatakan " SLRT merupakan program Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang akan menjadi jembatan baru bagi warga miskin untuk di masukkan kedalam Basis data Terpadu ( BDT ) yang kemudian tujuan ahirnya adalah masyarakat miskin akan menjadi penerima manfaat dari program sosial ". Jelasnya

“Jumlah Tenaga Fasilitator SLRT yang akan diterima sebanyak 60 orang dan akan diumumkan pada hari senin 24 Juni 2019 melalui website dinas sosial RI. Fasilitator yang diangkat memiliki tugas melaksanakan Pencarian data penduduk, Verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk, pendataan data partisipasi program, pendataan kebutuhan program, pendataan keluhan,” Lanjutnya.

“Setelah diterbitkannya SK oleh Dinas Sosial lombok timur kita harapkan para petugas menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sehingga persoalan data kemiskinan yang selama ini menjadi masalah bisa diselesaikan melalui program ini ,” tambah Saef.

IHGMA NTB Siap Cetak GM Hotel Profesional


Lombok Barat, (*)- Indonesian Hotel General Manager Association
(IHGMA) NTB Gelar A Leadership Workshop kepada para Manager Hotel di NTB, kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aruna Senggigi berjalan dengan lancar. Sabtu, (22/6/19).

Kegiatan workshop tersebut dilaksanakan di Aruna Senggigi Resort & Convention Managed by Topotels dan diikuti oleh 60 orang peserta.

Ketua IHGMA NTB  Ernanda Agung Dewobroto mengatakan workshop ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perhotelan, khususnya para General Manager (GM) hotel yang merupakan anggotanya.

“Saya rasa ini kegiatan yang positif, sebab untuk memberikan pembekalan kepada para GM hotel oleh para trainer bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan berkualitas di bidang perhotelan,” kata Ernanda Agung Dewobroto, di Lombok Barat, Sabtu (22/6/2019).

Ernanda menjelaskan kegiatan workshop ini merupakan tugas dari divisi sertifikasi dan akreditasi yang ada di IHGMA, yang telah menjadi agenda kegiatan dari kepengurusan IHGMA NTB periode 2019-2022.

“Untuk materi workshop sendiri dibagi dua, yaitu outdoor dan indoor. Untuk yang outdoor ini lebih kepada penguatan team buiding, karena diketahui para anggota IHGMA ini terpisah jarak, jarang bertemu, komunikasi hanya dari Group WA," ujarnya.

"Jadi dengan adanya sesi outdoor ini kita disatukan agar terbentuk team building yang solid sebagai satu kesatuan yakni IHGMA,” imbuh  Ernanda,

Ia menambahkan untuk kegiatan didalam ruangan atau indoor akan banyak pembekalan materi tentang kepemimpinan dan manajeri

Salah satu manager Traveloka turut hadir memberikan pelatihan dan sharing experience untuk mengembangkan pariwisata. Ema saat memberikan materi mengakatan bahwa Traveloka saat ini sedang berinovasi perbanyak layanan.

"Traveloka perbanyak layanan. Mulai dari Beli pulsa, Traveloka, flight, Rent car, Traveloka earts, Traveloka movies." Tuturnya.

Lebih lanjutnya lagi ia menjelaskan bahwa inovasi yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan.

" para customer kami bisa mendapatkan yang terbaik. Fokus kami memberikan best experience, bukan hanya launching produk."

Ia juga menjelaskan bahwa Traveloka mempunyai program Traveloka Tanggap.


" Traveloka tanggap, Para customer yang belanja bisa menyumbangkan. Kita sudah menyalurkan 500 juta untuk Lombok dan Bali." Tuturnya dihadapan para peserta workshop.

Friday, June 21

Koramil dan Polsek Manggelewa Kompak Bersihkan Pasar Tradisional Soriutu


Dompu - Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 73 tahun 2019, Koramil Koramil 1614-06/Manggelewa bersama anggota Polsek dan Satpol PP Kecamatan Manggelewa mengelar karya bakti pembersihan pasar tradisional Soriutu Kecamatan Manggelewa Dompu, Jumat (21/6). Pembersihan sampah yang berserakan sepanjang jalan dan sekitar pasar Soriutu menyebabkan pasar terlihat kumuh dan kotor.

"Karya bhakti pembersihan sampah ini dilakukan selain menjaga kebersihan pasar dan lingkungan, juga untuk meningkatkan hubungan silaturrahmi dan sinergitas TNI Polri bersama instansi pemerintah lainnya," ungkap Danramil 1614-06/Dompu Kapten Inf Mujiono dilokasi.

Menurutnya, sinergitas seperti ini sangat dibutuhkan, bukan hanya mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama.

"Ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran kita bersama untuk menjaga agar lingkungan disekitar tetap dalam kondisi bersih dan indah sehingga dengan sendirinya kesehatan juga terjaga dan terpelihara," ujar Danramil Mujiono.

Sementara Dandim 1614/Dompu Letnan Kolonel Czi Arief Hadiyanto, S.IP., disela-sela kesibukannya memberikan apresiasi kepada Koramil jajarannya yang kompak membangun sinergitas di wilayah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah binaannya.

"Itu bagian dari pembinaan teritorial yang merupakan bagian dari tugas Koramil sebagai satuan terkecil dan terdepan di wilayah," kata Arief sapaan akrab Dandim.

Dandim juga berpesan agar terus jalin komunikasi dam koordinasi baik dengan Pemerintah Kecamatan, Polsek maupun tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat lainnya dengan harapan terciptanya situasi kerja yang enak, nyaman dan kondusif.

Kasrem 162/WB Tutup Latihan Gladi Posko I Kodim Loteng


Lombok Tengah - Latihan gladi Posko I Kodim 1620/Loteng tahun 2019 yang dilaksanakan selama tiga hari mulai Selasa (18/6/2019) sore tadi secara resmi ditutup Kepala staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori di Makodim Lombok Tengah, Kamis (20/6).

Acara penutupan yang diikuti seluruh penyelenggara latihan dan para pelaku dihadiri para Kasi, perwakilan Kodim, Perwira, Bintara dan staf Kodim Loteng.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Randhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam amanatnya yang dibacakan Kasrem mengucapkan terimakasih kepada para penyelenggara dan pelaku yang telah melaksanakan latihan Pokso I Kodim 1620/Loteng selama tiga dengan serius, aman dan lancar sesuai jadwal.

Menurutnya, selama latihan tentunya banyak hal yang dapat dipetik, bagi penyelenggara dan pendukung latihan tentunya telah mendapatkan temuan-temuan baru untuk menyempurnakan penyelenggaraan latihan gladi Posko kedepan, sedangkan bagi pelaku juga telah mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan, baik dalam hal prosedur hubungan kerja Komandan dan Staf maupun materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan bencana alam.

"Latihan gladi Posko I ini sangat dibutuhkan oleh Kodim selaku Satuan Komando Kewilayahan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan Komandan   dan para Perwira Staf dalam melaksanakan prosedur hubungan kerja yang baik mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan operasi," terang Danrem.

Mengakhiri amanatnya, Danrem berharap dengan berakhirnya latihan gladi Posko I ini, tujuan dan sasaran latihan dapat tercapai dengan baik terutama kemampuan Komandan dan Staf dalam kooodinasi baik secara internal maupun lintas sektoral sehingga terwujudnya keterpaduan, integrasi dan singkronisasi dengan instansi dan pihak-pihak lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanggulangan bencana alam di wilayah.

Thursday, June 20

Tingkatkan Keamanan Wisatawan, Jalan Wisata Selong Belanak-Kuta Akan Dibuatkan Pos Pengamanan

Kapolda NTB, Ir. Pol. Nanang Sudjana, As. M. M. (foto/ist)
Lombok Tengah, Lensanasional.com - Keindahan pariwisata di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok Tengah kawasan Mandalika tidak jauh beda dengan Bali jika masyarakat mampu menggelola dengan baik.

Dikabupaten Lombok Tengah akan menjadi luar biasa, dengan akan dibangunnya sirkuit MotoGp yang merupakan bentuk perhatian pemerintah yang perlu dimanfaatkan dengan sebetul-betulnya.

Oleh sebab itu, Kapolda NTB tekankan peningkatan keamanan dikawasan destinasi wisata, supaya tidak ada lagi pembegalan terhadap orang asing atau orang lokal. 

"Masih ada orang asing atau orang lokal masih terkena begal, kalau mereka terkena begal mereka akan melapor ke keluarga," ucap Kapolda di Praya. Kamis (20/619).

Tambah Kapolda, Jika sering terjadi (begal), pasti para wisatawan akan melaporkan kenegaranya, sehingga negaranya mereka nanti akan memberikan warning untuk datang ke Lombok.

"Saya harapkan kerjasama saya tuan guru, dan masyarakat disekitar kita jangan sampai berbuat yang tindak pidana orang asing jadi korban," himbuh Kapolda. 

Untuk mengatasi keamanan seputar jalan Selong Belanak menuju Kuta, Kapolda NTB perintahkan Kapolres Lombok Tengah untuk membuat pos pengamanan dan melakukan patroli sekitar wilayah destinasi wisata. 

"Dari selong ketika pulang malam hari ketika sepi jangan sampai terjadi, saya minta polres loteng bila perlu buatkan pos pengamanan kemudian patroli diwilayah tempat destinasi wisata," tegasnya.

Wednesday, June 19

Danrem 162/WB Berikan Semangat Garjas UKP Yonif 742/SWY


Mataram - Personel Yonif 742/SWY baik Perwira, Bintara dan Tamtama  melaksanakan tes kesegaran jasmani untuk usul kenaikan pangkat (UKP) yang diselenggarakan oleh Jasrem 162/WB di lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Rabu (19/6).

Danyonif 742/SWY Letnan Kolonel Inf I Putu Gde Suwardana yang berada dilokasi menyampaikan tes Garjas UKP ini sebagai persyaratan UKP yang diikuti sekitar 146 personel. "Mereka yang mengikuti tes Garjas ini secara administrasi sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan UKP sehingga mereka harus memenuhi standar nilai yang sudah ditetapkan oleh TNI AD yakni 51," terang Danyon.

Apabila tidak memenuhi standar nilai Garjas tersebut, sambungnya, tidak bisa diajukan kesatuan atas untuk UKP sehingga harus ditunda untuk periode berikutnya.

Sementara Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menyempatkan diri untuk melihat langsung pelaksanaan Garjas oleh anggota Yonif 742/SWY. "Kalian merupakan satuan pemukul Korem yang harus siap digerakan kapanpun dan kemana saja sehingga fisik kalian harus tetap dibina dan dipelihara. Hari ini saya ingin melihat hasil latihan pembinaan fisik kalian, minimal nilai harus diatas nilai standar," ujar Danrem.

Danrem juga meminta agar para peserta UKP memanfaatkan waktu yang diberikan oleh penyelenggara semaksimal mungkin terutama item lari selama 12 menit maupun semapta b yang terdiri dari restock, push up, sit up dan renang militer sepanjang 50 meter sehingga memenuhi syarat untuk UKP.

"Kita berharap agar semuanya bisa UKP pada 1 Oktober 2019 nanti, namun bagi personel yang tidak memenuhi persyaratan agar Danyon maupun pimpinan satuan memberikan waktu ekstra dan pengawasan dalam pembinaan fisik sehingga periode berikutnya memenuhi persyaratan untuk UKP," pungkasnya.

Tuesday, June 18

Genjot Pencairan DD Tahap II, Kemendesa Turunkan Tim ke 202 Kabupaten/Kota

Direktur PPMD. Taufik Madjid, S. Sos,  M. Si. (Foto/ist)
Jakarta, (Lensa Nasional) – Kementerian Desa PDTT-RI melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD), menurunkan sebanyak 110 orang tim untuk menggenjot percepatan pencairan dan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2019. Tim ini disebar ke 220 kabupaten/kota yang berada di 26 provinsi. Satu anggota tim rata-rata mengunjungi dua kabupaten.   

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193 Tahun 2018, minggu keempat Bulan Juni adalah batas akhir pencairan Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD. Olehnya itu, pemerintah daerah (kabupaten/kota) diharapkan mampu memenuhi target waktu pencairan yang diamanatkan PMK Nomor 193. 

Direktur Jenderal PPMD, Taufik Madjid S.Sos., M.Si, menaruh optimistis bahwa pemerintah kabupaten-kota bisa mematuhi PMK 193. Apalagi sebelum Tim Percepatan Kemendesa diturunkan ke daerah, seluruh bupati dan walikota sudah disurati Kemendesa terkait percepatan pencairan DD Tahap II Tahun 2019.

“Tim Percepatan Kemendesa yang diturunkan ke daerah dibagi dua gelombang. Gelombang pertama dijadwalkan tanggal 11-15 Juni, sedangkan gelombang kedua pada 17-21 Juni. Mereka kami sebar di 220 kabupaten dan kota,”kata Dirjen PPMD Taufik Madjid di Jakarta Jumat (14/6/2019).

Sebelum Tim Percepatan Pencairan DD Kemendesa berangkat ke lapangan, identifikasi masalah dan kendala sudah dilakukan sebelumnya di Jakarta. 220 kabupaten/kota yang dikunjungi sudah diketahui apa permasalahan dan kendala yang terjadi. “Supaya efektif dan efisien. Ada hasilnya, penanganannya tepat sasaran. Tim Percepatan Kemendesa sendiri terdiri dari personel Satgas Dana Desa dan Konsultan Nasional (KN),”jelas Dirjen PPMD.

Dalam menggenjot pencairan DD Tahap II dari RKUN ke RKUD, pihak-pihak yang memiliki kewenangan di daerah bertemu dengan Tim Percepatan Kemendesa. Permasalahan yang menjadi kendala pencairan dibahas bersama, lalu dibuatkan berita acara komitmen bersama. Semua pihak terkait bertandatangan sekaligus ikut bertanggung jawab dalam mempercepat pencairan DD Tahap II.

“Bupati, walikota, Badan/Dinas Kuangan dan Pendapatan, dan Dinas PMD, merupakan pengambil kebijakan di daerah. Mereka inilah penentu serta dapat mempercepat proses pencairan. Tim Percepatan Kemendesa duduk bersama dengan mereka-mereka itu terkait Dana Desa,”ungkap Taufik.

Dan alhamdulillah, lanjut Taufik, setelah Tim Percepatan Kemendesa gelombang pertama turun ke lapangan, hasilnya sangat positif. Seluruh daerah yang dikunjungi telah berkomitmen bisa memenuhi target waktu dalam PMK 193. Dokumen persyaratan yang mesti dipenuhi, yakni Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) dan Laporan Realisasi Serapan DD Tahun 2018 mesti ada. Jika ini lengkap, maka pihak KPPN selaku KPA Penyalur DD segera mencairkan dari RKUN ke RKUD.

“Pada minggu ketiga hingga minggu keempat Bulan Juni ini, seluruh kabupaten/kota sudah menyanggupi dan berkomitmen mencairkan DD Tahap II,”ujar Taufik lagi.

Selain fokus menggenjot pencairan DD Tahap II, Tim Percepatan Kemendesa juga mendorong sisa pencairan Tahap I dari RKUD ke RKDes. Karena, masih ada beberapa daerah lagi yang masih tersisa pencairan DD Tahap I. 

“Yang jelas, pada minggu keempat Bulan Juni ini, Tahap II maupun Tahap I pencairan Dana Desa Tahun 2019 sudah tersalurkan semuanya sebagaimana yang diatur dalam PMK 193,”tandas Taufik. (Red)

NasDem NTB: Calon Independen Suatu Keniscayaan

Sekretaris Bappilu Nasdem NTB, Arif Maladi. (foto/ist)
Mataram, (Lensa Nasional) - Isu pilkada serentak 2020 sudah mulai menghangat.  Figur figur bakal calon sudah mulai menjajakan diri, baik yang akan maju melalui jalur parpol maupun jalur independen.

Menarik untuk disimak, di Kota Mataram misalnya, Makmur said salah satu figur yang digadang digadang sudah mulai melakukan safari politik untuk maju menjadi calon independen menghadapi petahana.

Sekretaris Bappilu NasDem NTB, Arif Maladi mengatakan, bahwa adanya figur independen adalah sebuah keniscayaan dalam pilkada dan NasDem NTB terus memantau konstelasi politik yang berkembang. Di 2015 lalu secara Nasional NasDem mengusung 5 calon kepala daerah dari jalur independen.

Tidak tertutup kemungkinan pada Pilkada serentak 2020 akan ada calon-calon independen yang didukung NasDem dengan syarat bahwa NasDem tidak bisa mengusung sendiri calon kepala daerahnya atau ada calon-calon potensial yang enggan digandeng oleh partai politik, ungkapnya.

Arif menambahkan, dukungan tersebut didasarkan atas beberapa hal, antara lain berdasarkan rekam jejak, moralitas dan kompetensi para calon yang didukung oleh hasil survey yang baik. Jadi NasDem punya tolok ukur yang efektif. Kalaupun nanti mendukung calon independen NasDem menjamin mesin partai akan digerakkan secara maksimal untuk kepentingan pemenangan walaupun dukungan kita hanya political letter.

"Kita pantau terus, tapi secara politik kami tidak ada Maslah jika ada calon independen. Dan kita sangat terbuka untuk itu," tutupnya.

Lapangan Banda dibersihkan oleh TNI Bersama Warga


Sumbawa Besar (Lensa Nasional) - Koramil 1607-02/Empang bersama masyarakat Desa Banda Kecamatan Tarano Sumbawa Besar melaksanakan gotong-royong pembersihan  dan penataan selokan dan areal lapangan Desa Banda, Selasa (18/6).

Gotong royong yang dipimpin Danramil 1607-02/Empang Kapten Inf I Wayan Suledra bersama Kepala Desa Banda Jumriadi beserta Staf dimulai sejak pagi hingga selesai. "Kegiatan pembersihan ini dilakukan untuk menata kembali lapangan sehingga terlihat bersih dan nyaman untuk digunakan bermain bola," ungkap Danramil 1607-02/Empang disela-sela gotong royong.

Menurutnya, lapangan sudah banyak ditumbuhi rumput dan panjang-panjang sehingga tidak menutup kemungkinan banyak kotoran binatang yang dapat mengganggu saat lapangan digunakan.

Dandim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan masyarakat  diwilayah. "hal Ini bagian dari aktualisasi Binter satuan Koramil sebagai satuan teritorial terkecil dan terdepan di wilayah untuk  menghimbau, mengajak secara  bersama sama warga desa menjaga kebersihan lingkungan agar tetap terlihat bersih dan  asri enak dipandang mata," ujar Dandim.

Selain menjaga kebersihan, sambung Dandim, juga untuk mengajak masyarakat menghidupkan kembali budaya gotong royong agar tidak terkikis oleh zaman mengingat makna dari gotong royong itu sendiri adalah bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama.

IPNU NTB Berharap, PPDB Berjalan Maksimal dan Sesuai Prinsip Keadilan

Ketua IPNU NTB, Pauzan Basri.(foto/ist)
Mataram, (Lensa Nasional) - Kepmendikbud tentang zonasi PPDB  sangat tepat, mengingat adanya perbedaan yang sangat jauh antara sekolah favorit dan yang bukan. Padahal prinsip pendidikan (sekolah) adalah sama sama melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing. 

Hal itu sesuai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk tahun ajaran 2019/2020.

Pauzan Basri Ketua PW IPNU NTB mengatakan, zonasi PPDB juga memberikan peluang yang sama antara lembaga pendidikan satu dengan yang lainnya, soal kompetensi peserta didiknya karena tidak lagi pakai Nilai tertinggi untuk masuk sekolah melainkan zonasi wilayah terdekatnya.

Lebih jauh ia menyampaikan, penerapan zonasi PPDB juga membuat guru-guru berkerja dengan maksimal, karena adanya siswa yang lemah daya serapnya menjadi tuntutan agar bisa mengejar data tangkainya dengan standar yang ada.

"PPDB menjadikan para guru menjadi lebih giat dan exstra dalam memberikan hasil yang maksimal,"kata Pauzan kepada media ini di Mataram, Selasa (18/6/19).

"Kalau sebelum nya sekolah favorit terutama gurunya agak santai, karena siswanya sudah memiliki daya tangkapnya di atas rata-rata. Namun tidak kali ini, guru guru harus siap belajar ekstra sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit dan atau bukan favorit,"tuturnya. 

Kata Pauzan sebagai contohnya, kita bayangkan misalnya anak-anak yang kurang mampu bisa masuk sekolah favorit dengan NEM rendah.

"Namun mimpi itu sekarang menjadi kenyataan dengan sistem zonasi yang meniadakan persyaratan masuk sekolah favorit dengan NEM tinggi. Sekolah favorit itu  kini punya tugas besar mengubah anak didik dengan NEM rendah menjadi pintar," pungkasnya. 

Bupati Lombok Timur Sambangi SMK NW Renco

Bupati Lombok Timur  H. Sukiman Azmy poto bersama Guru SMK NW renco. (foto/ist)
Lombok Timur, (Lensa Nasional) -Bupati Lombok Timur sambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Renco guna bersilaturahmi dengan keluarga besar SMK NW Renco dalam agenda wisuda ke-VIII kelas XII sekaligus meletakkan  batu pertama pembangunan gedung belajar lantai dasar. 

Bangunan yang menelan angka jutaan rupiah ini dihimbau harus cepat  diselesaikan, pasalnya gedung-gedung ini sebagai wadah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa  sesuai amanat undang-undang.

Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi mengatakan lebih senang menaruh genteng terakhir dalam pembangunan dari pada meletakkan batu pertama. Artinya, dalam meletakan batu pertama dalam bangunan ada beban moril yang harus ditunaikan maka pembangunan baru saja dimulai dan harus segera diselesaikan. 

Dalam hal ini, pembangunan gedung SMK NW Renco  membutuhkan dukungan  semua pihak baik dari  instansi pemerintahan, swasta dan tentunya dukungan moril dari masyarakat luas.

Untuk itu, pemerintah Lombok  Timur tidak tinggal diam melihat pembangunan yang ada meskipun SMK menjadi  wilayah kewenangan pemerintah Provinsi. Namun sekolah ini berada di Lombok Timur dan bertujuan untuk mendidik anak-anak Lombok Timur.

“Kita akan fasilitasi sejauh mana kemampuan  Pemda Lombok Timur.” katanya Kepada Wartawan usai meletakan batu pertama pembangunan gedung belajar, kemarin.

Orang nomor satu di Lombok Timur ini juga menambahkan, bantuan yang akan diberikan sesuai kemampuan Pemda Lombok Timur paling tidak ada semen. Untuk RKB tidak mungkin mengingat hal ini wilayah Provinsi. Bangunan ini pula harus cepat selesai sehingga dapat dimanfaat oleh anak-anak didik sebagai penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilingkungan sekolah. 

“Apa yang bisa dibantu dari pemda kita akan bantu,”jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK NW Renco TGH. Suparman mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas kesedian dan kesempatan orang no satu di Lombok Timur untuk mengunjungi  sekolah ini guna bersilaturahmi dengan civitas akademika SMK NW Renco dan meletakkan batu pertama pembangunan gedung barunya. 

Lembaga yang ada di Jalan Pendidikan Renco,  Kecamatan Selong Lombok Timur ini  dihajatkan untuk mencetak generasi 
Robbani yang di harapkan mampu menjadi pribadi tangguh yang siap mengabdi demi keberlangsunganmata rantai da,wah di negeri tercinta ini.” Sehingga pendidikan pada lembaga ini,sangat menekankan pada kecerdasan spiritual sebagai standar tolak ukur penegmbangan berbagai program yang di kelola atau diterapkan
Kepala sekolah lulusan Timur Tengah ini pula menceritakan awal berdirinya SMK NW Renco dibawah naungan Yayasan As-Shofwah yang berdiri pada tahun 2007. 

Pembangunan ini pula sebagai hadiah berbulan madu. Kebanyakan orang berbulan madu dengan menghabiskan waktu bersama sang pujaan hati ketempat-tempat yang bagus. Namun tidak dengan pasangan ini.

 “Kami berbulan madu dengan membangun yayasan,”cetusnya.

Ia juga menambahkan, pendidikan yang ada dibawah naungan yayasan As-Shofwah ini meliputi pendidikan formal diantaranya SMK NW Renco. Untuk pendidikan non formal meliputi Taman Pendidikan Al-qur’an (TPQ) Al-Kirom, Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDI) dan Majlis Ta’lim Al-Kirom. 

"Semoga orang tua yang membiayai pendidikan anak-anaknya dimudahkan rezekinya oleh Alloh dan lulusan SMK NW Renco menjadi anak-anak yang cerdas dan dibingkai dengan Akhlaqul Qarimah,”tandasnya.

Danrem 162/WB Berikan Apresiasi Baksos HUT Bhayangkara Polres Lotara


Mataram (Lensa Nasional) - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menghadiri acara bakti sosial donor darah yang diselenggarakan Polres Lotara dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 73 tahun 2019 di Polres Lotara, Selasa (18/6).

Acara donor darah yang melibatkan ratusan orang anggota TNI Polri tersebut sebagai upaya untuk pemenuhan ketersediaan kebutuhan darah di wilayah NTB.

Danrem 162/WB memberikan apresiasi atas kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan Polres Lotara dengan menyelenggaran donor darah. "Donor darah ini manfaatnya sangat kita rasakan baik untuk kesehatan pendonor maupun yang menerima donor dengan kata lain setetes darah mampu menyelamatkan satu nyawa manusia," terang Danrem.

Menurutnya, setiap saat darah ini dibutuhkan oleh masyarakat khususnya yang sakit dan membutuhkan darah yang sifat mendadak dan segera, maka seharusnya ketersediaan darah harus tetap ada. Namun pada kenyataannya, lanjut Alumni Akmil 1993 tersebut, PMI kesulitan untuk menyediakan darah mengingat banyaknya permintaan dari pasien yang membutuhkan.

"Semoga melalui kegiatan seperti ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi yang membutuhkan darah," pungkasnya.

Monday, June 17

Kasrem 162/WB Buka Latihan Gladi Posko I Kodim Loteng


Lombok Tengah (Lensa Nasional- Kepala staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori membuka latihan gladi Pos Komando (Posko) I Kodim 1620/Loteng tahun 2019 yang dihadiri Dandim 1620/Loteng Letkol Czi Prastiwanto, SE, M.I.Pol., bersama Kasdim, para Danramil dan Pasi Kodim di Makodim 1620/Loteng, Selasa (18/6).

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam amanatnya yang dibacakan Kasrem 162/WB menyampaikan latihan Posko I Kodim 1620/Loteng ini merupakan salah satu metoda latihan taktis tanpa pasukan untuk meningkatkan kemampuan Komandan Kodim dan Stafnya, sebagai unsur pimpinan dan pembantu pimpinan yang berperan dalam merencanakan operasi, menerapkan taktik dan tehnik operasi, melaksanakan kodal operasi serta menerapkan prosedur dan tata kerja yang berlaku disatuan Kodim dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya yang berorientasi pada perkembangan situasi yang terjadi diwilayah maupun pada operasi bantuan kepada Pemerintah Daerah. 

Dalam pelaksanaannya, sambungnya, pelaku akan diberikan serangkaian keadaan dan kejadian yang sambung-menyambung dan mengandung persoalan yang harus dipecahkan dan diminta keputusan, rencana, instruksi dan tindakan dari pelaku yang berperan sebagai Komandan dan Staf dari markas satuan yang dilatih.

Dijelaskannya, mekanisme kegiatan latihan akan dikembangkan mulai dari tahap analisa tugas pokok, recana sementara, petunjuk perencanaan, perkiraan keadaan, keputusan dan konsep umum operasi dan rencana operasi/perintah operasi. 

Mengakhiri amanatnya, Danrem Alumni Akmil 1993 tersebut berharap agar latihan gladi Posko ini diharapkan Kodim 1620/Loteng dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga selalu siap dalam melaksanakan tugas operasi khususnya terkait dengan operasi penanggulangan bencana alam di wilayah teritorialnya.

Latihan gladi Posko I Kodim 1620/Loteng dengan mengangkat tema "Kodim 1620/Loteng melaksanakan tugas bantuan kepada Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam rangka menanggulangi bencana alam" akan dilaksanakan selama tiga hari kedepan mulai pukul 07.30 Wita hingga sore hari.

Mi6 : Pesona Figur Baru diprediksi calon kuat penantang para Petahana


Mataram (Lensa Nasional) - Meskipun tahapan gelaran Pilkada serentak  2020 baru dimulai September 2019. Akan tetapi aroma kompetisinya sudah terasa getarannya. Sejumlah wajah baru calon kepala daerah  mulai tebar pesona sekaligus melakukan psy-war politik . 

Sebagai pendatang baru , mereka digadang-gadang punya kans kuat menaklukan power politik  petahana . Hal ini tentu terkait  kemampuan resources para figur baru  tersebut diprediksi memperoleh dukungan nyata , baik yg maju lewat jalur  parpol maupun independen 

Terlepas dari hal itu Mi6 memandang Pilkada Serentak 2020 merupakan  *adu kuat pertarungan gengsi dan Marwah* Parpol dan Independen  diarena kompetisi Pilkada . 

Demikian Release Media Mi6 yang disampai ke media , Selasa ( 18/6 ) . 

Menurut Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto, SH ,:konstelasi  perolehan suara  Pileg 2019 setidaknya menjadi trigger dengan munculnya figur baru calon kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, hasil pemilihan legislatif di NTB untuk DPRD Propinsi NTB dari 55 anggota DPRD NTB periode 2014 - 2019 hanya menyisakan 14 incumben, sisanya 41 pendatang baru. 

Demikian pula hasil akhir rekapitulasi suara  DPR RI dapil Lombok menyisakan empat incumben serta empat  pendatang baru. Sementara perolehan suara   DPR RI dapil Sumbawa  menyisakan satu incumben , dua muka baru. Sedangkan untuk kuota empat  anggota  DPD RI yang terpilih semuanya   pendatang baru. 


"Bahkan caleg pendatang baru dari Partai  Gerindra , Haji Bambang Kristiono menempati rangking 1dan Partai Gerindra nyaris memperoleh dua kursi di dapil Lombok  ," bebernya 

Didu mengatakan berhembusnya angin perubahan ( April Spring )  dalam pileg 2019 ini  menjadi salah satu alasan dengan  tampilnya figur baru calon kepala daerah. Bahkan ada  keyakinan  bahwa posisi politik dan power  petahana tidak lagi  istimewa dan superior. 

"Jika di era Pilkada sebelumnya ada  hegemoni pikiran ( baca : persepsi )  yang ditanamkan tentang *kedigdayaan  petahana* yang menimbulkan phobia . Justru saat ini dimata figur baru  menjadi spirit untuk  best of the best ," tandas Didu . 

Mi6 menilai munculnya *the rising star*  calon kepala daerah yang baru akan membuat fragmentasi dukungan  loyalis votters yang justru  menambah daya pesona pilkada serentak 2020  karena kekuatan kandidat tersebar merata dan memiliki probabilitas  menang yang sama " tambah Dir Mi6 yang juga Mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB 1999 s.d 2002 . 

Rivalitas Parpol vs Independen

Direktur Mi6 mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi  rivalitas pertarungan power politik antara kekuatan Parpol melawan independen. Bagi Parpol , Pilkada 2020 merupakan merupakan momentum politik yang harus dimenangkan sebagai upaya persiapan perebutan kursi Gubernur NTB 2023. 

"Jika calon parpol memenangkan semua pilkada 2020 , maka Pilgub 2023 menjadi ringan karena infrastruktur politik  dikabupaten/kota dikuasai ," tandasnya . 

Sementara itu lanjut Didu ,munculnya  calon independen harus dipahami dalam konteks sebagai  anti tesa atas dominasi parpol dalam setiap kontestasi demokrasi.  Selain itu  dalam pentas  pilkada 2020,  parpol diprediksi akan mengusung kadernya sendiri untuk memastikan loyalitas ideologinya terhadap parpol yang mengusungnya jika kelak terpilih sebagai kepala daerah.  

"Disini calon kepala daerah yang tidak diendors parpol akan banyak maju dan menggantungkan harapannya lewat jalur  independen agar bisa terlibat kompetisi," pungkasnya .

FWMO Lotim Desak Ketua Baznas Cabut Pernyataan Dan Minta Maaf


Lombok Timur, (Lensa Nasional) Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lombok Timur  mendesak kepada Ketua Badan Zakat Nasional (Baznas) Lotim, TGH. Salehuddin Ishak untuk mencabut pernyataannya yang berjudul," BAZNAS LOTIM Menjawab Hoax," dan segera meminta maaf kepada media cetak, elektronik dan online di Lotim.

Karena pernyataan yang dikeluarkan Ketua Baznas Lotim tersebut, kemudian di posting di media sosial dan Watshap group sangat menyayat hati dan perasaan para media di Lotim. Pedahal media suda membuat berita berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Basnas Lotim, HM. Nazri yang didampingi Bendaharanya.

Namun kemudian, apa yang diberitakan sejumlah media cetak, elektronik dan online di Lotim dianggap tidak benar dan hoax. Sehingga inilah yang menyebabkan tidak diterima oleh para media di Lotim atas pernyataan Ketua Baznas Lotim yang seolah-olah menyalahkan media yang memuat berita.Tanpa terlebih dahulu melakukan tabayyun atas berita yang muat media di Lotim tentang zakat tersebut.

" Kami mendesak Ketua Baznas Lotim untuk mencabut pernyataannya dan segera meminta maaf kepada media massa," tegas Ketua FWMO Lotim,Syamsurrijal dalam press realisenya.

Ia mempertanyakan kepada Ketua Baznas Lotim mengenai berita mana yang dikatakan hoax dan tidak benar tersebut. Padahal teman-teman media sudah melakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak Baznas. Dalam hal ini Wakil Ketua Baznas Lotim, HM. Nazri yang didampingi Bendaharanya di kantor Baznas.

Bahkan kami memiliki bukti-bukti kongkrit mengenai hasil wawancara dan rekaman dengan Wakil Ketua Baznas Lotim yang didampingi bendaharannya berupa rekaman. Sehingga tentunya sebelum Ketua Baznas mengeluarkan pernyataan atau statemen hendaknya terlebih dahulu dipikirkan dampak yang akan ditimbulkan kedepannya dari pernyataan tersebut.

" Kami punya bukti rekaman kok,silahkan tanya ke Wakil Ketua Baznas, HM. Nazri dan Bendaharanya, tapi kok kenapa Ketua Baznas bilang berita hoax dan tidak benar tentunya ini sangat disayangkan," ujarnya.

" Kalau media dikatakan memojokkan Baznas tentunya itu anggapan yang keliru dari pernyataan yang dikeluarkan Ketua Baznas Lotim,karena media dalam menjalankan tugas jurnalistik juga dibekali kode etik yang diatur dalam UU pokok pers nomor 40 tahun 1999," tandasnya.

Bupati Lombok Utara Tinjau Pembangunan RTG


Lombok Utara, (Lansa Nasional) - Bupati Lombok Utara Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., meninjau beberapa bangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang sudah terbangun ataupun yang masih dalam proses pengerjaan di Desa Pemenang Barat dan Mumbul Sari (17/6).

Turut hadir bersama bupati, Kepala Pelaksana BPBD KLU Muhadi, SH dan Kepala Dusun Karang Subagan. Dalam tinjauannya, bupati menyampaikan progres pembangunan rumah Riko dan Rika di Dusun Karang Subagan sudah bagus, hal ini terlihat dari antusias masyarakat dan beberapa bangunan huntap sudah mulai ditempati oleh anggota pokmas.

Berkisar sejumlah 200 unit rumah baik yang sudah ditempati ataupun masih dalam proses. Rumah yang di bangun terdiri dari Riko dan Rika. Bahkan bupati mengapresiasi masyarakat yang punya dana lebih untuk memodifikasi rumahnya dengan sebagus mungkin agar nyaman ditempatinya.

Bupati Najmul menyampaikan  pembangunan jenis rumah kayu atau Rika di tempat yang ditinjaunya lancar dengan kualitas kayu yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu Kalaksa BPBD mengimbau masyarakat untuk terus mendampingi dan mengawasi pembangunan rumah serta mengontrol pekerjaan tukang.

Selain di Pemenang Barat, bupati dan rombongan pada sela halal bihalal di Desa Akar-akar Bayan, sempat pula meninjau pembangunan rumah di Bayan. Tepatnya di Desa Mumbul Sari yang beberapa bangunan telah diselesaikan pembangunannya. (Red)

Korem 162/WB Terima Tim Wasrik Nister Itpusterad


Mataram - Dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas organisasi, Korem 162/WB menerima tim pengawas dan pemeriksaan (Wasrik) dari Inspektorat Pusat Teritorial TNI AD (Itpusterad) yang dipimpin Kolonel Czi Lalu Rudy Srigede, ST. M.Si., bersama 2 orang anggota di ruang data Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan Mataram, Senin (17/6).

Kehadiran tim Wasrik disambut hangat Kasrem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori bersama para Dandim, Kasi dan Pasi Korem, Danyonif 742/SWY, Dan/Ka Satdisjan dan Kabalakyan Korem 162/WB.

Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam sambutannya yang dibacakan Kasrem 162/WB menyampaikan satuan Korem 162/WB dalam menjalankan program kerja selalu berusaha untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam pelaksanaannya masih ada  beberapa kendala yang dihadapi oleh Korem 162/WB.

"Salah satu faktor determinan dalam mewujudkan optimalisasi kinerja tersebut, adalah bergantung kepada pencapaian efisiensi dan efektivitas yang dapat diwujudkan oleh organisasi yang mustahil dapat diraih tanpa ada mekanisme kontrol dan pengendalian yang memadai," ujarnya.

Melalui mekanisme Wasrik ini, lanjut Danrem, diharapkan dapat meningkatkan dan menyempurnakan tertib administrasi terutama dibidang keuangan, materiil, pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga kedepan tidak terjadi kesalahan yang sama.

Mengakhiri sambutannya, Danrem meminta kepada seluruh staf terkait dapat memberikan keterangan yang benar dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim Wasrik.

"Setelah selesai kegiatan Wasrik ini, setiap obyek pemeriksaaan harus segera diperbaiki sesuai dengan petunjuk dan arahan Tim Wasrik," tutupnya.

Sedangkan Ketua tim Wasrik Itpusterad Kolonel Czi Lalu Rudy Srigede mengucapkan terimakasih atas sambutan keluarga besar Korem 162/WB terhadap tim Wasrik baik dari Itpusterad maupun dari Itdam IX/Udayana.

Menurutnya, kegiatan Wasrik ini dilakukan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program yang nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pusterad terkait dengan relevansi program teritorial yang dilaksanakan satuan jajaran TNI AD di wilayah.

"Kita berharap tidak ada lagi kesalahan baik dalam pelaksanaan maupun administrasi yang diperlukan sehingga kedepan seluruh satuan TNI AD bisa mencapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)," terang pria kelahiran Lombok Tengah tersebut.

Selain itu, lanjut mantan Danrem 162/WB tersebut, setiap Komandan satuan selaku Satker dan Subsatker harus memahami proses adminitrasi terutama program-program yang membutuhkan pertanggujawaban seperti keuangan, program yang melibatkan pihak ketiga dan hibah baik barang maupun uang dengan harapan tidak terjebak dalam kesalahan adminitrasi.

Sesuai rencana, kegiatan Wasrik dari Itpusterad akan dilaksanakan mulai hari ini sampai empat hari kedepan tanggal 21 Juni 2019. (Red)